MajmusSunda News – Bandung, Senin (11/05/2026) – Jumhur dan Garut adalah tulisan Epi Zaenal Hanafi, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Asgar Jaya.
Pada hari ini berkumpul para aktivis, penggiat lingkungan, budayawan, dan tokoh kesundaan, termasuk Menteri Lingkungan Hidup orang Sunda, Jumhur Hidayat, di Rumah Kebangsaan H.D. Soetisno yang menjadi tuan rumah tokoh Asgar Bandung, Agung Suryamal Soetisno.
Kehadiran Jumhur Hidayat di Rumah Kebangsaan tokoh Asgar ini, meski pada diskusi lintas elemen ini lebih dominan pembahasan pada penanggulangan masalah sampah, khususnya di Bandung Raya dan Jawa Barat, tetapi bagi saya kemunculan Menteri aktivis orang Sunda ini mengingatkan saya kepada para aktivis mahasiswa Bandung yang sangat peduli kepada perjuangan para petani penggarap tanah perkebunan di Garut yang dikenal dengan “Kasus Tanah Badega”.
Pada tahun 1980-an para aktivis Bandung, di antaranya mahasiswa ITB yang banyak dikenal, Fajroel Rahman, Syahganda, Jumhur Hidayat, dan mahasiswa dari kampus lainnya seperti Unpad, Unisba, dan Unpar, di antaranya Aryanto Asa, Saleh Hidayat, Rizal Dharma, Pius Lustrilanang, dan Beni Sukadis. Mereka secara intens memberikan dukungan dan berjuang bersama para petani penggarap Tanah Badega Cikajang, Garut. Mereka bersama LBH Bandung, di antaranya Dindin Maolani, Salman, Meilani, dan juga dari LBH Jakarta yang dimotori Amartiwi Saleh serta Adnan Buyung Nasution.
Meskipun keputusan pengadilan akhirnya tetap memenangkan pihak pengusaha dengan bukti hak pengelolaannya atas dasar HGU, tetapi secara de facto para petani tetap dibiarkan menggarap sebagian lahannya.
Penyelesaian kasus Tanah Badega boleh dikatakan berakhir secara kompromi tidak resmi. Kembalinya para petani menggarap tanahnya tidak lepas dari peran penting keempat aktivis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam konflik Tanah Badega di Garut, terutama dalam fase advokasi petani pada masa Orde Baru hingga awal reformasi.
Mereka membela petani secara terbuka atau terang-terangan memihak kepentingan petani Badega ketika banyak pihak lain masih diam karena tekanan politik saat itu. Ini langkah yang cukup berani di era Orde Baru.
Mereka mengangkat kasus ke ruang publik dengan menyebarkan informasi konflik Badega ke media dan jaringan aktivis. Menjadikan kasus ini sebagai simbol ketidakadilan agraria. Dengan kata lain, mereka membantu mengubah konflik lokal menjadi isu nasional.
Pendampingan dan advokasi peran mereka bukan hanya simbolik, tetapi juga mendampingi petani dalam menghadapi aparat dan tekanan penggusuran. Memberikan edukasi hukum dan politik kepada masyarakat petani.
Tekanan aparat ini menyebabkan banyak para petani yang ditangkap dan dipenjarakan. Saya menyaksikan ketika kedua tokoh petani Badega yang paling menonjol saat itu, Bung Suhdin dan Engkom Komariah (anak sulung kakek, Erom Behaki). Keduanya sempat saya tengok ketika mereka mendekam di penjara samping Alun-Alun Kota Garut.
Mereka juga berperan melakukan tekanan politik terhadap pemerintah melalui gerakan mahasiswa. Mereka ikut menekan pemerintah agar tidak sepenuhnya berpihak pada pengusaha serta membuka ruang dialog, meskipun terbatas.
Bukan tanpa konsekuensi, sebagai mahasiswa mereka mengalami tekanan dari kampus dan negara. Beberapa di antaranya dikeluarkan (drop out) dari ITB dan dicap sebagai aktivis oposisi pada masa itu.
Perjuangan mereka menunjukkan bahwa mahasiswa bisa menjadi jembatan antara rakyat kecil dan kekuasaan. Kasus Badega menjadi salah satu contoh awal gerakan advokasi agraria berbasis kampus. Kita mengenal berikutnya ada Kasus Kedungombo yang dimotori gerakannya oleh para mahasiswa UGM dan kampus sekitarnya.
Perjuangan petani Badega ini akhirnya berhasil mencapai puncaknya ketika Ferry Mursyidan Baldan (FMB) sebagai Menteri ATR/BPN membuat sejarah dalam politik kebijakan agraria dengan memberikan sertifikat hak kepemilikan atas tanah kepada para petani Badega ini. Keberhasilan perjuangan petani Badega dan peran FMB dianggap berhasil menghadirkan negara yang berpihak kepada rakyat diabadikan dalam tulisan Syahganda Nainggolan, sebagai aktivis yang sejak awal memperjuangkan kepentingan hak rakyat atas tanah ini, khususnya Tanah Badega.
Tulisan Syahganda yang berjudul Ferry Mursyidan Baldan Pejuang Reformasi Agraria menghiasi buku kumpulan tulisan para sahabat FMB: Ferry Mursyidan Baldan Sang Politisi Negarawan.
Kita nantikan terobosan-terobosan kebijakan Jumhur sebagai mantan aktivis ITB, pejuang buruh, dan pembela petani Badega Garut saat mengemban amanahnya sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup negeri ini. Kita berharap, jika Ferry menjabat menteri sangat singkat karena tidak lepas dari idealismenya, maka Jumhur justru mampu bertahan karena menjalankan tugasnya sesuai dengan karakternya sebagai aktivis yang selalu terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Istilah tokoh Asgar lain, Holil Aksan Umarzen, mengatakan bahwa spirit Jumhur sebagai aktivis akan tetap mewarnai kiprahnya sekalipun dalam pemerintahan.
Kita meyakini bahwa penyelesaian “Kawasan Industri Kulit Sukaregang” dan penggalian pasir gunung yang merajalela serta merusak lingkungan di beberapa kawasan pegunungan di Garut saat ini tidak bisa diselesaikan hanya mengandalkan Pemerintah Kabupaten Garut semata. Hal itu juga bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam satu masa pemerintahan saat ini. Maka, kita berharap bupati saat ini bisa mempersiapkan roadmap penyelesaian kawasan Sukaregang dan pemulihan kawasan pegunungan secara komprehensif sebagai “legacy” masa pemerintahannya yang dapat dijadikan basis penyelesaian bagi pemerintahan berikutnya. Momentum bagi pemerintahan saat ini bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dipimpin oleh menteri yang memiliki keterikatan secara historis dengan Garut.
Peran Jumhur pada saat mahasiswa begitu gagah berani melawan kekuasaan dalam pembelaannya terhadap para petani Badega Garut. Saat ini keberaniannya ditunggu masyarakat Garut ketika kita merasa “mentok” mencari solusi atas “kehancuran” lingkungan hidup masyarakat Garut akibat “terhipnotis” oleh produk unggulan kulit Sukaregang dan tergoda pasir pegunungan sebagai bahan material bangunan yang “menggiurkan”. Kita “toel” Menteri orang Sunda ini untuk terjun kembali ke Garut tidak sebagai “pendemo” yang berhadapan dengan penguasa dan pengusaha, tetapi sebagai “leader” yang berhadapan dengan “rakyatnya” sendiri bersama Pemkab Garut menyelesaikan “kebuntuan” ini.
Judul: Jumhur dan Garut
Penulis: Epi Zaenal Hanafi, Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Asgar Jaya
Editor: Parkah
