MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Selasa (18/08/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Satu Tutur Kata dan Perbuatan” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Makna “satu tutur kata dan perbuatan” adalah keselarasan mutlak antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Konsep ini mencerminkan integritas, kejujuran, dan keteguhan prinsip seseorang. Paling tidak, ada empat arti penting yang dapat disampaikan terkait dengan konsep tersebut.
Yang utama terkait dengan integritas diri yakni menunjukkan kepribadian yang jujur dan tidak bermuka dua. Selanjutnya soal kepercayaan (Trust) yakni membangun kredibilitas tinggi di mata orang lain. Kemudian, tanggung jawab dalam arti berani menanggung beban dari janji yang telah diucapkan. Bisa juga keteladanan yaitu menjadi contoh nyata, bukan sekadar pemberi teori atau nasihat.
Namun jika tidak konsisten antara tutur kata dan perbuatan, maka dampak yang terjadi bisa melahirkan krisis kepercayaan. Orang lain tidak akan lagi mempercayai ucapan yang disampaikan. Lalu dicap munafik alias dinilai hanya pandai berbicara tanpa bukti nyata (asbun). Dan tentu saja merusak hubungan seperti menimbulkan kekecewaan dalam hubungan pribadi maupun profesional.
Sejalan dengan itu, nilai filosofis utama dalam “satu tutur kata dan perbuatan” adalah kesatuan eksistensial antara jiwa, pikiran, dan tindakan. Dalam ranah filsafat, konsep ini bukan sekadar etika berperilaku, melainkan bentuk tertinggi dari kebenaran hidup seseorang.
Berikut adalah nilai-nilai filosofis mendalam yang terkandung di dalamnya:
1. Integritas Radikal (Autentisitas)
Secara eksistensial, manusia dinilai dari keselarasan dirinya. Ketika ucapan dan tindakan menyatu, seseorang hidup dalam autentisitas (keaslian diri). Sebaliknya, ketidakselarasan menciptakan fragmentasi jiwa atau kepalsuan hidup.
2. Etika Deontologis (Kewajiban Moral). Dalam pandangan Immanuel Kant, melakukan apa yang dikatakan adalah kewajiban mutlak (categorical imperative). Perkataan adalah janji implisit kepada semesta. Melanggarnya berarti merusak tatanan moral dan rasionalitas manusia itu sendiri.
3. Satya dan Dharma (Filsafat Timur).
Dalam filsafat Nusantara dan Timur, konsep ini berakar pada ajaran moral yang luhur:
– Satya (Kebenaran) yakni kesetiaan pada kebenaran. Menyelaraskan pikiran (manacika), perkataan (wacika), dan perbuatan (kayika).
– Dharma (Kebajikan) yakni tndakan nyata yang menjadi manifestasi dari prinsip hidup yang benar.
4. Pragmatisme Kebenaran.
Filsafat pragmatisme melihat bahwa kata-kata tidak memiliki arti tanpa tindakan. Perkataan hanyalah konsep abstrak. Tindakan adalah realitas objektif yang memberi bobot dan membuktikan kebenaran dari kata-kata tersebut.
5. Mikrokosmos dan Makrokosmos.
Dalam filsafat Jawa (Manunggaling Kawula Gusti atau keselarasan hidup), manusia yang merdeka adalah mereka yang mampu mengendalikan ucapan dan tindakannya agar selaras dengan harmoni semesta. Ini adalah bentuk pengendalian diri tertinggi.
Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, sering ditemukan para politisi yang gandrung mengobral kata-kata manis, namun relatit sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan nyata. Sebut saja ada politisi yang dalam kampanye politilnya, menyatakan perlunya pendidilan gratis di semua jenjang. Tapi faktanya tidak ada proses pendidikan yang betul-betul gratis.
Pertanyaan kritisnya adalah mengapa para politisi terekam cukup kesulitan untuk membuat satu antara tutur kata dan perbuatan ? Jawabannya tegas, karena “tutur kata” dan “perbuatan” di politik mainnya di arena yang berbeda, dan tuntutannya sering bertabrakan.
Ada 4 tekanan utama yang membuat banyak politisi kepeleset, diantaranya
Pertama, panggungnya berbeda.
– Tutur kata = buat menang hati. Tujuannya menyatukan, memotivasi, meyakinkan publik. Jadi bahasanya idealis: “akan sejahterakan rakyat”, “berantas korupsi tuntas”.
– Perbuatan = buat menang sistem. Tujuannya lolos anggaran, lobi partai, deal dengan pengusaha, jaga koalisi. Di sini ada kompromi, prosedur, dan trade-off yang tidak bisa diumumkan mentah-mentah.
Idealnya sama, tapi kenyataannya proses politik itu kotor dan lambat. Kalau semua proses dibeberkan apa adanya, pidatonya jadi tidak enak didengar.
Kedua, ada banyak “bos” sekaligus. Politisi melayani konstituen, partai, donor, media, dan atasan di pemerintahan. Contoh: Janji kampanye ke warga: “tolak tambang”. Tapi partai butuh dana, daerah butuh PAD, pusat butuh investasi. Akhirnya keputusannya “izin tambang dengan syarat”. Dari sisi warga = ingkar janji. Dari sisi sistem = itu kompromi.
Ketiga, insentif jangka pendek vs jangka panjang. Pidato yang jujur tapi pahit sering kalah sama pidato yang enak didengar saat pemilu. Perbuatan yang benar tapi hasilnya 5 tahun lagi juga kalah sama pencitraan yang hasilnya minggu depan. Jadi banyak yang milih: omong dulu yang bagus, urusan eksekusi nanti. Kalau tidak ketahuan ya aman.
Keempat, manusia dan sistem. Mereka juga manusia. Ada tekanan, ada ego, ada takut kehilangan jabatan. Sistem politik kita juga menghargai pencitraan dan loyalitas kelompok lebih dari konsistensi. Yang “lurus-lurus banget” sering terdepak duluan karena dianggap tidak fleksibel. Jadi apakah semua sengaja bohong ? Tidsk juga. Sebagian memang oportunis. Tapi sebagian lagi kejebak. Niatnya baik, tapi begitu masuk sistem, pilihannya cuma “kompromi sedikit” atau “tidak bisa kerja sama sekali”. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Satu Tutur Kata dan Perbuatan
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
