MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Senin (31/08/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Mengucur ke Bawah atau Memberi Bantuan Langsung?” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Trickle down effect adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa keuntungan atau kekayaan yang diberikan kepada golongan atas (orang kaya dan perusahaan besar) seperti lewat pemotongan pajak akan menetes ke bawah secara otomatis untuk membantu masyarakat miskin melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi.
Cara kerja teorinya, Pemerintah memberi kemudahan atau pajak murah bagi orang kaya.Pemilik modal memakai uang itu untuk buka usaha.Bisnis yang luas membuat banyak lowongan kerja.Rakyat kecil mendapat gaji dan ikut sejahtera.
Kritik dan masalah yang mengedepan, banyak ahli menilai teori ini gagal. Uang sering tertahan di orang kaya. Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin malah makin lebar. Lalu apa yang disebut dengan tricle up effect ? Trickle-up effect adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi paling efektif dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Teori ini merupakan kebalikan total dari trickle-down effect.
Cara kerja teorinya, Pemerintah memberi bantuan langsung atau insentif kepada rakyat miskin. Masyarakat kelas bawah langsung membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan pokok.Konsumsi massal ini meningkatkan penjualan barang dan jasa di pasar.Perusahaan besar ikut untung karena dagangan mereka laku keras.
Alasan utamanya rakyat miskin punya kecenderungan konsumsi yang tinggi.Setiap uang yang mereka terima pasti langsung berputar di pasar. Sebaliknya, orang kaya cenderung menabung uang tambahan mereka di bank.
Di bawah era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah kebijakan ekonomi secara tegas menolak pendekatan trickle-down effect dan lebih condong mengadopsi prinsip yang selaras dengan trickle-up effect (membangun ekonomi dari bawah).
Dalam berbagai kesempatan pidato resminya, Presiden Prabowo secara terbuka mengkritik mazhab ekonomi neoliberal dan menyatakan bahwa teori “kekayaan menetes ke bawah” tidak terbukti berhasil di Indonesia. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi sekadar menunggu kemakmuran mengalir dari kelompok elite 0,1% ke masyarakat bawah.
Berikut adalah kondisi riil, argumen, serta arah kebijakan ekonomi di era pemerintahan Presiden Prabowo:
1. Penolakan Tegas Terhadap Trickle-Down Effect. Presiden Prabowo menyatakan konsep trickle-down economics hanya menumpuk kekayaan di tingkat atas tanpa pernah benar-benar netes ke masyarakat miskin. Sistem ekonomi yang digunakan diarahkan pada ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan, bukan menyerahkan kesejahteraan sepenuhnya pada logika pasar bebas.
2. Implementasi Kebijakan Berbasis Trickle-Up Effect. Untuk memicu pertumbuhan dari bawah, pemerintah merancang beberapa stimulus langsung ke masyarakat akar rumput dan sektor riil seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Program ini menjadi motor utama yang menyerap produk pangan lokal (petani, peternak, UMKM daerah) sekaligus meningkatkan kualitas SDM sejak dini.
Kemudian, Paket Stimulus Ekonomi dengan Menggelontorkan kebijakan taktis seperti subsidi bantuan sosial tambahan, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga diskon sektor transportasi guna menjaga daya beli masyarakat bawah. Lalu, fokus pada Swasembada Pangan dan Energi dengan memperkuat ketahanan dari sektor hulu (desa dan petani) untuk menciptakan kemandirian ekonomi.
3. Tantangan Riil di Lapangan: Kondisi Kelas Menengah. Meski orientasi politik anggarannya mengarah ke bawah (trickle-up), pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat seperti penyusutan kelas menengah. Mewarisi kondisi ekonomi pasca-pandemi, banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas menjadi kelompok “rentan miskin” akibat terkikisnya tabungan.
Dilema stimulus. Sebagian pengamat menilai paket stimulus ekonomi yang diberikan masih perlu diperluas cakupannya agar kelas menengah tidak “gigit jari” di tengah kenaikan biaya hidup. Kemud8an, target pertumbuhan 6-8%: Pemerintah memasang target ambisius agar ekonomi lepas dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), di mana konsumsi domestik dari masyarakat bawah dan menengah menjadi kunci utamanya.
Catatan kritisnya, secara ideologi dan program kerja, era Prabowo mengarah pada kebijakan intervensi langsung ke bawah (trickle-up). Namun, efektivitas perputaran uang tersebut saat ini masih berkejaran dengan tantangan global dan pemulihan daya beli kelas menengah domestik. (PENULIS. ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Mengucur ke Bawah atau Memberi Bantuan Langsung?
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
