MajmusSunda News, Kolom OPINI, Minggu (16/02/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Kok Bisa Beras SPHP Ditunda?” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
CNBC merilis, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) pada Januari dan Februari 2025. Keputusan mendadak ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan gabah dan beras dari petani oleh Perum Bulog.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi saat di Kompleks DPR RI beberapa waktu lalu. Arief menyatakan, pemerintah telah mengalihkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun ke Bulog untuk memperkuat penyerapan gabah dan beras petani. Dana ini sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program bantuan pangan, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Di sisi lain, sebagaimana dirilis detikFinance, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa bantuan pangan dan beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) tidak distop permanen. Menko menyatakan, bantuan beras hanya diundur distribusinya, lantaran musim panen terjadi lebih cepat tahun ini. Zulhas mengatakan, panen raya tahun ini terjadi pada Februari, Maret, dan April 2025.
Sebagai komoditas politis, beras kerap kali mengedepan menjadi misteri kehidupan. Terlepas setuju atau tidak dengan ungkapan beras adalah sebuah misteri, namun secara faktual dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di negeri ini, kita acap kali dihadapkan pada berbagai masalah krusial terhadap persoslan beras ini. Apakah yang berkaitan dengan aspek produksi, apakah yang berhubungan dengan sisi harga atau yang memiliki kaitan dengan sisi konsumsinya.
Inilah beras ! Komoditas politis dan strategis. Keberadaannya, benar-benar cukup menentukan mati hidupnya bangsa kita. Di Tanah Merdeka, beras terekam menjadi sumber penghidupan dan sumber kehidupan sebagian besar masyarakat. Beras inilah yang menjadi penyambung nyawa kehidupan warga bangsa. Itu sebabnya, beras harus selalu tersedia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen bangsa.
Seperti yang dipahami bersama, SPHP merupakan beras yang digelontorkan Perum Bulog dalam kemasan 5 kilogram. SPHP adalah produk intervensi pemerintah, bertujuan untuk melindungi daya beli dan keterjangkauan harga pangan bagi konsumen. SPHP merupakan jawaban terhadap melesatnya harga beras di pasar, ketika bangsa ini terjebak dalam “darurat beras” beberapa waktu lalu.
Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, bukan untuk diperjualbelikan secara komersial. Meskipun dapat dijual bebas dengan harga eceran tertinggi (HET), Pemerintah menekankan bahwa beras SPHP tidak bisa serta-merta disalurkan ke pengecer. Perlu ada permintaan dari pihak pengecer agar beras SPHP bisa disalurkan oleh Bulog.
Latar belakang digelindingkan beras SPHP oleh Pemerintah lebih ditujukan untuk membantu masyarakat kelas menengah yang cukup kerepotan karena melejitnya harga beras medium di pasar. Keinginan Pemerintah untuk menurunkan harga beras agar kembali ke harga wajar, terekam sulit untuk diwujudkan. Padahal, ketika itu Presiden sendiri, telah turun gunung untuk berdialog dengan petani.
Itu dulu, sebelum Presiden Prabowo manggung dan diberi amanah rakyat untuk mengelola bangsa dan negara. Dipilihnya Prabowo memimpin NKRI untuk periode 2024-2029, tentu bukan tanpa alasan. Rakyat pasti menuntut adanya perubahan. Begitu pun dengan para petani. Sebagai warga bangsa yang sering disebut “pahlawan pangan” ini, mereka sudah bosan dengan kondisi kehidupan yang menimpanya selama ini.
Petani pasti sangat berharap agar jargon “petani bangkit mengubah nasib”, betul-betul dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata di lapangan. Bukan hanya mengumandang menembus langit tapi tidak bisa diwujudksn dalam kehidupan sehari-hari. Petani meminta supaya Pemerintah mampu dengan sungguh-sungguh membebaskan mereka dari jebakan kemiskinan yang tak berujung pangkal.
Bahkan jika kita cermati data yang dirilis Badan Pusat Ststistik (BPS), dimana sebesar 47,94% warga bangsa yang terkategorikan kemiskinan ekstrim berbasis dari sektor pertanian, maka tidak bisa tidak, Pemerintah perlu memberi perhatian serius terhadap penanganan dunia pertanian ini. Artinya tugas kita bersama untuk lebih memberdayakan dan memartabatkan petani gurem dan buruh tani.
Ya, begitulah beras. Presiden Prabowo sering mewanti-wanti para Pembantunya agar hati-hati dalam melahirkan kebijakan yang berkaitan dengan masalah perberasan. Sebab, sebagai pangan pokok masyatakat, beras haris tersedia sepanjang masa. Jangan sampai bangsa ini mengalami kekurangan beras. Bagaimana pun, beras inilah yang menjadi penyambung nyawa kehidupan yang utama.
Munculnya isu liar yang menyebut bantuan pangan dan beras murah SPHP, akan dihentikan Pemerintah, tentu saja menjadi bahan perbincangan yang cukup menghangatkan. Banyak kelompok masyarakat yang mempertanyakan, mengapa program yang sangat menolong masyarakat dari tekanan ekonomi yang cukup berat ini mesti dihentikan ? Apakah tidak ada kebijakan lain ysng dapat ditempuh ?
Untung Pemerintah cepat tanggap dan langsung bersikap. Sebagai Menko bidang Pangan Bung Zulhas cepat bersuara bahwa isu itu tidak benar. Yang betul, Pemerintah akan penunda teknis pelaksanaannya. Bukan menyetop atau menghentikan program dan kegiatannya. Pertimbangannya cukup masuk akal, karena selama bulan Pebruari-Maret-April 2025 akan berlangsung panen padi.
Menurut Bung Zulhas, bahasa yang lebih pas adalah terjadinya penundaan program. Artinya, pada saat yang tepat, program tersebut akan dilanjutkan lagi. Pemerintah sangat paham, soal pangan, termasuk beras adalah persoalan yang butuh penataan dan pengelolaan dengan baik. Sebab, kita ingat apa yang disampaikan Proklamator bangsa Bung Karno 73 tahun lalu, urusan pangan merupakan mati dan hidupnya suatu bangsa”.
***
Judul: Kok Bisa Beras SPHP Ditunda?
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
