MajmusSunda News, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/02/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Kemitraan Bulog dan TNI AD” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DDP HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Detikfinance merilis, Perum BULOG melakukan dua perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengenai Optimalisasi Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam Pendampingan Budidaya Pertanian. Perjanjian lainnya terkait Program Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Perjanjian kerja sama dilakukan dalam kegiatan Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun 2024 di Jakarta. Tujuan kerja sama ini sebagai dukungan peningkatan produktivitas lahan petani, mendukung kepastian pasokan bahan baku perusahaan, terciptanya lingkungan budidaya yang kondusif dan optimalisasi peran Babinsa dalam mendukung pertanian nasional.
Tujuan lainnya berkaitan dengan distribusi pangan dalam Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama program Pengembangan Usaha Koperasi di Lingkungan TNI AD melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Adapun 2 poin peluang kerja sama TNI AD dengan Perum BULOG yaitu Pengadaan Gabah beras melalui Petani Binaan TNI dan kerjasama kemitraan Rumah Pangan Kita dengan Koperasi milik TNI. Perum BULOG punya program Mitra Tani untuk penyerapan gabah dan beras dan berharap dengan bantuan Babinsa hal tersebut akan lebih optimal lagi.
Selanjutnya adalah kerjasama kemitraan Rumah Pangan Kita (RPK) dengan koperasi, salah satunya dengan jaringan koperasi yang luas dan kehadiran BULOG melalui produk-produk pangan dengan harga yang terjangkau supaya dapat dinikmati oleh lebih banyak pihak lagi. Peluang ini tentu harus dimanfaatkan secara optimal agar senafas dengan tujuan yang ingin diraihnya.
Petani sendiri berharap agar kemitraan Perum Bulog dengan TNI AD ini, dapat menuntaskan masalah klasik yang selama ini selalu merugikan petani. Persoalan tersebut adalah setiap musim panen tiba, harga gabah di tingkat petani selalu anjlok. Dengan adanya kerja sama ini, petani optimis, Perum Bulog dan TNI AD, tidak akan merugikan petani dalam menggarak kerja samanya di lapangan.
Para petani padi sangat menginginkan agar kerja sama Perum Bulog dengan TNI AD, bukan hanya sekedar menyerap gabah atau beras petani, namun juga dapat memberi harga gabah kering panen, jauh lebih tinggi dari pada yang selama ini dibeli oleh para bandar, tengkulak, pengepul, atau pun pengusaha penggilingan padi, yang umumnya sangat doyan menekan harga di petani.
Lemahnya posisi tawah petani dalam menentukan harga jual gabah, dengan adanya kerja sama Perum Bulog dan TNI AD, diharapkan dapat ditingkatkan secara lebih terukur. Pertanyaannya adalah apakah para petani padi di lapangan, akan lebih senang menjual hasil panennya kepada bandar dan tengkulak atau kepada lembaga yang digarap lewat kemitraan Perum Bulog dengan TNI AD ? Inilah yang butuh pencermatan bersama.
Sebetulnya akan lebih keren jika dalam pelaksanaannya di lapangan Perum Bulog bersama TNI AD, mampu mengajak bandar dan tengkulak untuk sama-sama menyerap gabah petani dengan harga yang wajar. Petani padi, tentu akan senang jika harga gabah yang dipanen tidak anjlok, mengingat ada nya kepentingan pihak-pihak tertentu, yang senang menekan harga di tingkat petani.
Bila hal ini dapat diwujudkan, kerja sama Perum Bulog dan TNI AD, benar-benar mampu membebaskan petani dari cengkraman harga gabah yang relatif murah. Selain itu, dengan harga yang wajar dan memberi keuntungan pantas bagi petani, maka kerja sama ini pun bakal meningkatkan penghasilan petani. Jika penghasilan meningkat, otomatis kesejahteraan petani padi pun akan semakin membaik.
Sebenarnya, kalau untuk menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, Pemerintah sudah cukup berpengalaman. Justru yang masih tampil sebagai masalah adalah melorotnya harga gabah setiap musim panen tiba. Petani sering bertanya-tanya, mengapa Pemerintah tidak segera turun tangan untuk mencarikan jalan keluarnya.
Pemerintah sendiri, seperti yang tak berdaya untuk melakukan pengendalian harga gabah agar tidak anjlok saat panen tiba. Seorang sahabat malah mempertanyakan, mengapa Pemerintah seolah-olah melakukan pembiaran terhadap melorotnya harga gabah ? Haruskah anjloknya harga gabah saat panen menjadi masalah yang tak mampu disolusikan Pemerintah ?
Perjanjian kerja sama antara Perum Bulog dengan TNI AD, mestinya lebih memberi titik tekan dan titik kuat terhadap pengendalian harga gabah dan beras ditingkat petani, ketimbang menggenjot produksi itu sendiri. Pemerintah perlu melakukan evaluasi per 6 bulan terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras. Apakah harga gabah yang dipatok Rp.6.000,- per kg masih layak untuk diterapkan ?
Ini penting diingatkan, jangan-jangan HPP Gabah sebesar itu, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga in put produksi dan daya beli petani ? Di lain pihak, kenaikan harga beras di pasar, juga perlu dikendalikan lebih nyata lagi. Ingat, dalam suasana kekinian, yang namanya petani, pantas juga disebut sebagai “net consumer”. Petani pun menjadi pembeli beras untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya.
Semoga kerja sama Perum Bulog dengan TNI AD, juga akan menjadi solusi terhadap anjloknya harga gabah di tingkat petani, tatkala musim panen datang.
***
Judul: Kemitraan Bulog dan TNI AD
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
