MajmusSunda News – Bandung, Minggu (27/09/2026) – Drs. Rully H. Alfiady, Ketua Umum Pimpinan Pusat Angkatan Muda Siliwangi (PP AMS), menyampaikan paparan pada Forum Diskusi Sinergi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat dengan tema: “Merajut Kewaspadaan Dini Bersama Pemuda: Sinergi Deteksi dan Cegah Dini ATHG untuk Pembangunan Jawa Barat”, yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Jawa Barat. Sabtu, 26 September 2026, di Aula Kujang lantai 3, Gedung Twin Tower B, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Jl. Kolonel Masturi No. 11, Cipageran, Kota Cimahi.
Rully H. Alfiady menyampaikan bahwa kita tengah berjalan di atas tanah yang retak. Di permukaan, segalanya tampak berjalan normal, namun di balik itu, masyarakat kita sedang didera oleh apa yang saya sebut sebagai “Krisis Kejelasan.” Ini bukan sekadar kebingungan biasa; ini adalah kondisi di mana kompas moral bangsa berputar tanpa arah, membuat kita gagap menentukan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dipuji dan mana yang harus dicaci. Kabut ketidakpastian ini telah merembes begitu dalam, mengaburkan garis antara integritas dan oportunisme.
Paradoks Sejarah dalam Ruang Kosong Identitas
Ketidakjelasan ini menemukan bentuknya yang paling ironis dalam narasi sejarah kita. Mari kita tengok fenomena para aktivis angkatan ’98, sebut saja Prof. Muradi, yang konon kabarnya berjuang berdarah-darah untuk menumbangkan rezim Orde Baru karena dianggap sarat KKN. Secara logika dialektika, jatuhnya rezim tersebut adalah fajar baru bagi demokrasi. Namun, keanehan muncul ketika beberapa waktu lalu muncul wacana hingga pengangkatan sang mantan penguasa rezim tersebut sebagai pahlawan.
Anomali ini bukan sekadar urusan administrasi gelar, melainkan penciptaan “ruang kosong” yang berbahaya dalam identitas bangsa. Ketika narasi sejarah bertabrakan secara diametral, publik kehilangan pegangan. Jika yang ditumbangkan adalah pahlawan, maka mereka yang menumbangkannya secara otomatis menjadi pengkhianat, atau sebaliknya. Kebingungan ini tercermin tajam dalam kegelisahan yang tertangkap dari sumber lapangan:
“Jadi saya pengkhianatnya atau itu pengkhianatnya? Kan bingung orang. Artinya, dalam situasi yang anomali seperti ini, memang kita bukan hanya saja menuntut soal keteladanan dari pihak elit.”
Estafet Korupsi: Warisan Organik dari Zaman Daendels
Jika kita mau jujur membedah sejarah, krisis moral elit kita sebenarnya adalah sebuah repetisi yang melelahkan. Ambil contoh pembangunan Jalan Raya Pos di zaman Daendels. Mitos populer menyebutkan itu adalah kerja paksa tanpa upah. Namun, fakta sejarah mencatat bahwa negara sebenarnya menyediakan bayaran bagi para pekerja. Pertanyaannya: ke mana uang itu menguap? Ternyata, upah tersebut dikorupsi oleh para pejabat lokal dan para bupati pada masa itu.
Refleksi pahitnya adalah korupsi di negeri ini seolah sudah menjadi “penyakit organik” yang melampaui sistem. Baik buruh dibayar maupun tidak, anggaran tetap habis digerogoti oleh oknum pejabatnya sendiri. Maka, menggantungkan harapan perubahan sepenuhnya pada elit yang mentalitasnya sudah terpatri sejak zaman kolonial adalah sebuah kesia-siaan. Antidote dari krisis menahun ini harus dimulai dari gerakan organik individu—sebuah upaya untuk memutus rantai “estafet korupsi” dari diri sendiri sebelum menuntut perbaikan sistem yang sudah keropos.
Menolak FKDM Menjadi “Intel Lite”
Dalam upaya menjaga ketertiban sosial, kita sering kali terjebak pada penyempitan fungsi lembaga. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), misalnya, sering kali dipaksa turun kasta hanya menjadi instrumen pelaporan atau sekadar “pemuda pelapor.” Ada rasa miris—atau dalam bahasa Sunda disebut asa rendah teuing—jika FKDM hanya dijadikan perpanjangan tangan intelijen yang tugasnya sekadar mengawasi rencana demonstrasi.
- Peran yang Salah (Sekadar Menjadi Mata-Mata): Membatasi diri pada pelaporan kejadian, memantau rekayasa demo (rencana demonstrasi), dan menjadi sekadar instrumen pengawasan bagi aparat keamanan.
- Peran yang Ideal (Garda Kesadaran Berbangsa): Menjadi instrumen penyadaran masyarakat. FKDM seharusnya membangun pemahaman warga mengenai hakikat berbangsa, mengawal agar pembangunan berjalan tanpa gesekan sosial, dan melakukan pembinaan yang mencerdaskan.
FKDM harus memiliki marwah yang lebih tinggi. Ia tidak boleh sekadar menjadi “Intel Lite”; ia harus menjadi katalisator yang membuat masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya dalam bernegara.
Efisiensi Hidup: Kebijakan Benar di Waktu yang Salah
Krisis kejelasan ini juga kerap mewujud dalam kebijakan publik yang tuna-empati. Kita melihat kasus di mana Wali Kota melakukan pembersihan Pedagang Kaki Lima (PKL). Secara hukum dan estetika kota, keputusan itu mungkin “benar”. Namun, dalam konteks sosial, itu adalah keputusan benar yang diambil pada situasi yang sepenuhnya salah.
Ini bukan sekadar soal belas kasihan, melainkan soal “efisiensi hidup” rakyat kecil. Ketika PKL digusur di tengah situasi ekonomi yang mencekik, dampaknya sistemik. Seorang karyawan yang biasanya bisa makan siang dengan harga Rp15.000 hingga Rp20.000 di pinggir jalan, kini dipaksa merogoh kocek hingga Rp50.000 untuk makan di kafe. Selisih Rp30.000 per hari adalah angka yang sangat krusial bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Di sinilah lembaga seperti FKDM seharusnya berani bersuara: melaporkan bahwa sebuah kebijakan, meski secara legal formal benar, telah menjadi beban bagi efisiensi hidup orang banyak.
Menakar Ulang Peran di Tengah Kabut
Kita sedang berada dalam masa-masa sulit, di mana beban hidup sudah cukup berat tanpa perlu ditambah oleh kebijakan pemerintah yang kaku. Harapan kolektif kita sederhana: jangan buat rakyat yang sudah susah menjadi semakin susah. Lembaga-lembaga di masyarakat harusnya berfungsi sebagai pelumas yang mempermudah urusan rakyat, bukan menjadi penghambat atau sekadar tukang lapor yang menambah ketakutan.
Krisis kejelasan ini hanya akan berakhir jika kita berani keluar dari kabut ketidaktahuan. Pertanyaannya bagi kita semua: di tengah kegamangan bangsa ini, apakah kehadiran Anda menjadi bagian dari kejernihan yang mencerahkan, atau justru menjadi bagian dari kabut yang membuat segalanya semakin tidak jelas?
Judul: Jawaban Drs. Rully H. Alfiady Ketua PP AMS atas pertanyaan peserta pada Forum Diskusi Sinergi FKDM Jawa Barat
Rangkuman: Asep Zaenal Mustofa
Editor: Parkah
