MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Selasa (27/10/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Gratis dan Murah” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Gratis berarti cuma-cuma atau tidak dipungut bayaran sedikit pun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gratis identik dengan cuma-cuma atau tidak perlu membayar uang untuk mendapatkan barang atau layanan. Sedangkan sinonimnya cuma-cuma, bebas biaya, tanpa bayar.
Selanjutnya, murah berarti harga yang relatif rendah atau di bawah harga pasar pada umumnya. Kata ini merujuk pada barang atau jasa yang tidak memerlukan banyak biaya untuk diperoleh. Barang disebut murah jika harganya lebih rendah daripada nilai atau manfaat yang didapatkan. Lawan kata murah adalah mahal.
Para politisi di negeti ini, sangat sering menggunakan kata “gratis” dan “murah” dalam kampanye politik karena kedua kata tersebut merupakan stimulus psikologis terkuat untuk menarik simpati pemilih secara instan. Berdasarkan analisis komunikasi politik dan psikologi massa, di bawah ini akan dijelaskan alasan utama mengapa kedua kata tersebut sangat diandalkan:
1. Menjawab kebutuhan dasar paling sensitif (Ekonomi). Bagi sebagian besar masyarakat, masalah isi dompet dan pemenuhan kebutuhan pokok adalah persoalan paling nyata sehari-hari. Janji tentang sekolah gratis, berobat gratis, atau harga sembako murah langsung menyentuh titik paling sensitif dari kekhawatiran hidup pemilih.
2. Efek psikologis “Zero Price Effect”. Dalam ilmu perilaku ekonomi, kata “gratis” memiliki daya pikat emosional yang luar biasa (disebut zero price effect). Manusia cenderung melihat sesuatu yang gratis sebagai barang yang tidak memiliki risiko kerugian. Ketika politisi menawarkan program gratis, pemilih merasa mereka akan mendapatkan keuntungan murni tanpa harus mengorbankan apa pun.
3. Slogan yang sederhana dan mudah diingat. Kampanye politik membutuhkan pesan yang singkat, padat, dan langsung dipahami oleh semua lapisan masyarakat—dari yang berpendidikan tinggi hingga yang tidak sempat mengecap bangku sekolah. Kata “gratis” dan “murah” tidak membutuhkan penjelasan teori ekonomi yang rumit.
4. Memberikan harapan instan atas keadilan sosial. Bagi kelompok masyarakat ekonomi lemah, kata gratis dan murah dipandang sebagai bentuk kehadiran negara atau pemimpin untuk menolong mereka. Ini menciptakan ikatan emosional bahwa politisi tersebut “peduli” dan “berpihak pada rakyat kecil”.
5. Strategi mengalihkan isu rumit. Menjelaskan cara memperbaiki makroekonomi, menurunkan inflasi, atau membuka lapangan kerja secara struktural membutuhkan waktu lama dan membosankan bagi massa. Politisi menggunakan jalan pintas komunikasi dengan merangkum semua janji kesejahteraan itu ke dalam kata “gratis” dan “murah”.
Meskipun sangat memikat saat kampanye, para pengamat kebijakan publik sering mengingatkan prinsip utama ekonomi: “Tidak ada makan siang yang gratis” (There is no such thing as a free lunch). Program gratis atau murah dari pemerintah pada akhirnya dibiayai oleh masyarakat sendiri melalui pajak, pengalihan anggaran sektor lain, atau penambahan utang negara.
Dalam memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto justru menjadikan kata “gratis” dan “murah” sebagai pilar utama kebijakan publiknya, bukan lagi sekadar jargon kampanye politik. Pemerintahan Prabowo secara agresif merealisasikan narasi tersebut ke dalam program-program konkret berbiaya jumbo yang dikawal ketat oleh negara.
Berikut adalah implementasi nyata dan respons pemerintahan Prabowo terhadap pemanfaatan konsep gratis dan murah: Pertama, Eksekusi Program Berbasis Kata “Gratis”. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini adalah program unggulan yang paling menyita perhatian public. Hingga September 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 57 juta anak sekolah, ibu hamil, dan lansia dengan realisasi anggaran fantastis mencapai Rp153,2 triliun (66,9% dari pagu efektif Rp229 triliun untuk tahun 2026).
Cek Kesehatan Gratis (CKG). Di bawah Kementerian Kesehatan, program ini menjadi salah satu kebijakan dengan kepuasan tertinggi masyarakat. Hingga Oktober 2026, lebih dari 105 juta penduduk Indonesia telah memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya ini.
Pendidikan Tinggi Gratis (PTN): Pada September 2026, Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran kementeriannya untuk segera mematangkan skema pendidikan gratis di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan fiskal negara.
Kedua, Eksekusi Program Berbasis Kata “Murah”. Untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah memperkuat peran Perum BULOG dalam menjaga stabilitas cadangan beras pemerintah (CBP) yang berada di kisaran 4,6 juta ton. Selain itu, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20% untuk meringankan modal kerja para petani.
Ketiga, Respons Prabowo Terhadap Kritik “Pemborosan”. Mengubah janji kampanye menjadi kebijakan negara tidak lepas dari tantangan. Ketika banyak pengamat ekonomi dan kritikus menyerang program-program ini sebagai bentuk “pemborosan anggaran”, Presiden Prabowo memberikan tanggapan yang defensif dan tegas: “Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia. Dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 30-an tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi.”
Bagi Prabowo, kata gratis dan murah di pemerintahannya bukanlah pemborosan, melainkan investasi jangka panjang untuk memotong rantai kemiskinan, mencegah stunting, dan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas.
Keempat, Sisi Balik: Dampak Ekonomi dan Mitigasi Risiko. Pemerintahan Prabowo berupaya mematahkan teori “tidak ada makan siang gratis” dengan memutar roda ekonomi melalui program gratis tersebut. Pendirian ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau “Dapur MBG” di berbagai daerah terbukti menyerap ratusan ribu tenaga kerja lokal dan menyerap pasokan pangan langsung dari petani serta peternak desa.
Anggaran yang luar biasa besar ini menuntut pengelolaan yang ekstra hati-hati. Pemerintah terus melakukan efisiensi, pengawasan ketat dari BPOM, hingga penegakan hukum tegas oleh Kejaksaan Agung terhadap potensi penyelewengan dana anggaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan program tetap tepat sasaran. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Gratis dan Murah
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
