MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Rabu (16/09/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Jadi Pejabat Itu Harus “Nothing to Lose”” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Dalam bahasa Inggris, “nothing to lose” secara harfiah berarti “tidak ada ruginya” atau “tidak akan kehilangan apa pun”. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai makna dan penggunaan ungkapan ini:
1. Arti secara filosofis dan sikap hidup.
Ungkapan ini menggambarkan situasi di mana seseorang berada dalam posisi yang sudah paling bawah, tidak memiliki beban, atau risiko kegagalannya tidak akan mengubah keadaannya menjadi lebih buruk.
Ketika seseorang memiliki mentalitas nothing to lose, mereka akan tampil sangat berani. Tidak takut gagal karena merasa tidak ada hal berharga yang akan hilang. Kemudian, tanpa beban/lepas. Bebas dari stres, kecemasan, atau tekanan mental. Juga, mengerahkan segalanya. Sering kali justru membawa hasil yang mengejutkan karena tampil tanpa rasa takut.
2. Contoh penggunaan dalam berbagai konteks. Dalam dunia kerja/bisnis:”Saya akan mencoba melamar posisi direktur itu. Toh, kalau ditolak saya tetap di posisi sekarang. I’ve got nothing to lose.” (Saya tidak rugi apa-apa untuk mencoba). Selanjutnya, dalam Olahraga:
Ketika tim kecil (underdog) bertanding melawan tim raksasa yang jauh lebih kuat. Tim kecil ini akan bermain dengan mental nothing to lose karena jika kalah itu sudah biasa, tetapi jika menang akan menjadi kejutan besar. Juga, dalam hubungan asmara: “Ungkapkan saja perasaanmu kepadanya, nothing to lose. Daripada kamu penasaran seumur hidup.”
Ungkapan yang tepat untuk konteks ini adalah nothing to lose (tidak ada beban/tidak takut kehilangan apa pun), dalam hal ini adalah tidak takut kehilangan jabatan, popularitas, materi, atau fasilitas demi membela kebenaran dan kepentingan rakyat. Ketika seorang pejabat publik memiliki mentalitas nothing to lose, mereka akan bertransformasi dari sekadar “politisi yang mencari aman” menjadi “negarawan sejati”.
Paling tidak, ada 5 alasan utama mengapa seorang pejabat publik harus memiliki sikap nothing to lose:
1. Berani Mengambil Keputusan yang Benar, Bukan yang Populer. Banyak pejabat publik terjebak dalam budaya ABS (Asal Bapak Senang) atau sekadar menyenangkan pemilih demi elektabilitas. Pejabat yang nothing to lose tidak akan takut tidak terpilih lagi pada pemilu berikutnya. Mereka akan berani mengambil keputusan yang pahit dan tidak populer di jangka pendek, asalkan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan dampak positif jangka panjang bagi negara.
2. Kebal Terhadap Tekanan dan Intimidasi Politik. Pejabat yang terlalu takut kehilangan jabatannya akan sangat mudah disetir oleh oligarki, kelompok kepentingan, atau tekanan partai politik. Sebaliknya, pejabat yang nothing to lose akan tegak lurus pada amanah undang-undang. Karena mereka tidak takut dicopot atau dipecat, mereka tidak bisa diancam atau diintimidasi untuk meloloskan proyek-proyek yang merugikan uang negara.
3. Menghancurkan Budaya “Yes-Man” dan ABS. Seorang pemimpin publik yang nothing to lose akan mendorong bawahannya untuk jujur. Mereka tidak membutuhkan laporan palsu yang indah di atas kertas. Mereka justru menuntut fakta riil di lapangan karena fokus mereka adalah menyelesaikan masalah rakyat, bukan memoles citra pribadi di hadapan atasan atau publik.
4. Bebas dari Konflik Kepentingan (Conflict of Interest). Ketika seorang pejabat merasa “sudah selesai dengan dirinya sendiri” dan tidak lagi mengejar akumulasi kekayaan atau status sosial, mereka akan mengabdikan 100% waktunya untuk publik. Mereka tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan keluarga atau bisnis pribadinya karena mereka siap melepaskan jabatan itu kapan saja secara terhormat.
5. Menjadi Agen Perubahan yang Revolusioner. Perubahan besar di suatu negara jarang dilahirkan oleh pejabat yang bermain aman. Reformasi birokrasi, pembersihan korupsi, dan penataan ulang lembaga-lembaga yang korup hanya bisa dieksekusi oleh pejabat yang siap menanggung risiko politik tertinggi sekalipun, demi masa depan bangsa yang lebih baik.
Melihat potret pejabat publik di Indonesia saat ini, fenomenanya adalah belum secara umum memiliki mentalitas nothing to lose. Sebaliknya, mayoritas pejabat kita masih berada dalam zona aman, pragmatis, dan sangat kalkulatif terhadap kepentingannya sendiri. Meskipun kepemimpinan puncak (seperti ketegasan Presiden Prabowo dalam memangkas anggaran mubazir) mencoba memberikan contoh nothing to lose, realita kultural dan struktural di kalangan pejabat publik kita secara luas masih menghadapi tantangan berat.
Mengapa pejabat kita belum Nothing to Lose ? Salah satu jawabannya, karena bayang-bayang politik berbiaya tinggi (High-Cost Politics). Untuk menduduki jabatan publik di Indonesia—baik kepala daerah, anggota DPR/DPRD, hingga posisi strategis lainnya biaya politik yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Ketika seorang pejabat mengeluarkan modal besar untuk berkuasa, mereka memiliki beban psikologis dan finansial yang berat. Akibatnya, mereka sangat takut kehilangan jabatan sebelum “modal” tersebut kembali, sehingga mentalitasnya cenderung defensif dan mencari aman, bukan lepas tanpa beban.
Kemudian, Isu gaya hidup hedonistik yang masih kambuh. Alih-alih bersikap nothing to lose demi rakyat, publik kerap disuguhi berita tentang hilangnya sensitivitas sosial sebagian oknum pejabat. Fenomena pengadaan mobil dinas mewah miliaran rupiah di daerah atau acara internal yang glamor menunjukkan bahwa banyak pejabat masih melihat kekuasaan sebagai instrumen fasilitas dan status sosial, bukan murni ladang pengabdian berisiko tinggi.
Juga, Masih suburnya kultur “Yes-Man” dan ABS. Di lingkungan birokrasi, sistem karier sering kali belum sepenuhnya objektif. Bawahan yang vokal atau terlalu jujur menyuarakan masalah lapangan justru rentan disingkirkan atau dimutasi. Demi mengamankan posisi, banyak pejabat di level menengah ke bawah memilih menjadi yes-man dan menyajikan laporan Asal Bapak Senang (ABS).
Namun begitu, ada “Oasis” pejabat yang mulai berani. Di tengah dominasi kultur pencitraan, kita mulai melihat beberapa pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah yang menunjukkan gejala nothing to lose: Berani bongkar anggaran dan pecat oknum. Pejabat baru yang berani melakukan efisiensi ekstrem, membatalkan proyek-proyek titipan bernilai ratusan miliar, serta menolak fasilitas mewah demi mengalokasikan dana ke rakyat (seperti yang belakangan dilakukan dalam penataan Badan Gizi Nasional). Pejabat menjelang pensiun: Secara psikologis, pejabat yang sudah berada di penghujung masa baktinya dan tidak berencana maju pemilu lagi, biasanya jauh lebih berani menolak intervensi oligarki dan menindak pelanggaran secara tegas karena tidak lagi memiliki beban elektabilitas.
Kondisi pejabat yang fluktuatif ini tecermin langsung pada penilaian masyarakat. Berbagai dinamika ekonomi dan pemberantasan korupsi membuat tingkat kepuasan publik terhadap jalannya pemerintahan bergerak dinamis di kisaran 50% hingga 60%-an. Publik saat ini jauh lebih kritis. Ketika melihat pejabat yang hanya mementingkan citra, masyarakat tidak segan melakukan kritik keras via media sosial atau aksi demonstrasi guna menuntut transparansi riil di lapangan.
Kesimpulannya, mentalitas nothing to lose baru dimiliki oleh segelintir individu pejabat yang berintegritas tinggi. Untuk menjadikannya sebagai karakter umum pejabat di Indonesia, negara masih harus membenahi sistem pemilu agar lebih murah dan memperkuat perlindungan hukum bagi para pejabat yang berani jujur serta bertindak benar. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Jadi Pejabat Itu Harus “Nothing to Lose”
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
