MajmusSunda News, Kolom OPINI, Rabu (19/02/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Indonesia Tanpa Impor Beras” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Mulai tahun 2025 Pemerintah bertekad untuk menghentikan impor beras. Kita sendiri tidak tahu dengan pasti, mengapa Pemerintah mengumumkan hal itu. Padahal, bila kita cermati fenomena perberasan dalam tahun-tahun belakangan ini, dunia perberasan nasipnal tengah1 menghadapi cobaan yang sangat merisaukan.
Bagaimana tidak akan was-was, produksi beras secara nasional tahun 2024 hanya mencatat sebesar 30,41 juta ton. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan produksi beras nasional tahun 2023 yang mencatat sebesar 31,10 juta ton. Atau bisa dikatakan dari tahun 2023 ke 2024 telah terjadi penurunan produksi sekitar 700 ribu ton beras.
Tidak hanya itu. Tahun lalu pun kita terpaksa melaksanakan impor beras dengan angka yang cukup fantastis. Data yang dicatatat Badan Pusat Statistik, impor beras yang kita tempuh lebih dari 4 juta ton. Angka ini benar-benar mengejutkan karena dengan jumlah impor beras sebesar itu, membuktikan kondisi ketahanan pangan nasional tengah terganggu.
Mencermati angka impor beras diatas 4 juta ton, memberi kesimpulan kepada kita, status swasembada beras yang kita raih, otomatis gugur dengan sendiri nya. Artinya, jika kita gunakan kriteria yang digunakan Badan Pangan Dunia (FAO), sebuah negara masih bisa disebut swasembada beras, kalau angka impornya lebih kecil dari 10 %. Jadi kalau kita impor diatas 4 juta ton, praktis Indonesia tidak berhak menyangang negeri yang berswasembada beras.
Terjadinya impor beras yang cukup tinggi, tentu saja tidak lepas kaitannya dengan “darurat beras” yang kita alami. Produksi beras sevara nasional menurun dengan angka cukup signifikan. Harga beras di pasar melesat, malah beberapa pihak menyebut, kenaikan harga beras ini terekam cukup ugal-ugalan. Pemerintah sendiri menuding. hal itu terjadi karena adanya sergapan El Nino.
Yang cukup mengejutkan, di tengah “darurat beras” , tiba-tiba Pemerintah melahirkan pengumuman di tahun 2025 bangsa ini akan menghentikan impor beras. Pemerintah optimis proyeksi Badan Pusat Statistik yang menyatakan, produksi beras tahun ini akan meningkat cukupbs8gmifikan, menjadi alasan utama produksi beras dalam negeri akan mencukupi kebutuhan beras di dalam negeri.
Rasa optimis ini, ditambah dengan adanya data tentang cadangan beras Pemerintah di penghujung tahun 2024 sudah mendekati angka 2 juta ton. Atas gambaran ini, Pemerintah memandang tidak perlu lagi menjadikan impor beras sebagai solusi untuk menutupi kebutuhan beras dalam negeri. Cuma ceritanya akan menjadi lain, jika kondisi iklim dan cuaca, tidak berpihak ke sektor pertanian dan kehidupan petani.
Masalah akan muncul jika La Nina menyergap dunia pertanian kita, sehingga produksi beras menurun drastis, sebagaimana yang kita alami saat El Nino menjadi biang kerok anjloknya produksi beras 2 – 3 tahun lalu. Kalau impor distop, pertanyaan kritisnya dari mana lagi kura akan mendapatkan beras ? Inilah yang cukup merisaukan.
Impor beras, sebetulnya tidak diharamkan untuk ditempuh, sekiranya produksi beras dalam negeri betul-betul anjlok dan cadangan beras Pemerintah berada dalam suasana yang tidak kokoh. Secara regulasi, impor beras merupakan pilihan kebijakan ysng dapat dijadikan alternatif untuk menguatkan ketersediaan beras dalam negeri.
Terlepas dari apa yang mendasari Pemerintah melahirkan pengumuman Indonesia tidak akan impor beras tahun 2025, sebetulnya akan sangat taktis, bila Pemerintah tidak mengumumkan distopnya impor beras. Biarkan saja semuanya mengalir secara alami. Kalau memang produksi beras dalam negeri menurun karena ada bencana misalnya, maka impor bisa dijadikan jalan keluarnya.
Fenomena El Nino yang menciptakan “darurat beras” sekitar 2 tahun lalu, benar-benar merupakan pelajaran terbaik bagi kita untuk merumuslan pembangunan perberasan yang mampu dengan cepat meningkatkan kesejahteraan hidup petaninya. Pemerintah sendiri tampak seperti yang tak berdaya mengatasinya. Padahal, dengan seabreg kekuasaan dan kewenangan yang digenggamnya, Pemerintah mestinya memiliki kemampuan untuk menggarapnya.
Indonesia tanpa impor beras, secara politis jelas memberi nilai tambah bagi Pemerintahan yang sedang manggung. Sebagai bangsa yang pernah menyabet prestasi swasembada beras, Indonesia sepatutnya menghentikan impor beras, yang selama ini tampil menjadi kebutuhan. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, impor beras menjadi andalan Pemerintah dalam kebijakan perberasannya.
Pertanyaan kritisnya, apa yang akan dilakukan jika dalam perjalanan ke depan, ternyata kondisi iklim dan cuaca tidak berpihak ke pertanian ? Sebut saja tiba-tiba La Nina menyergap kehidupan para petani ? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja menjadi penting, jika dan hanya jika, kehidupan masyarakat ingin tetap berlangsung. Lagi-lagi jadi soal, dari mana kita akan memperoleh beras ?
***
Judul: Indonesia Tanpa Impor Beras
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
