MajmusSunda News – Bandung, Selasa (13/10/2026) – DILANS Indonesia berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan In-Climate Connect yang diselenggarakan oleh MADANI Berkelanjutan pada 12–14 Oktober 2026 di Jakarta. Kegiatan selama tiga hari ini menjadi ruang pembelajaran, pertukaran pengalaman, dialog, dan penguatan jejaring masyarakat sipil untuk mendorong aksi serta advokasi iklim yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan mengintegrasikan pendekatan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), kegiatan ini juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas, kepemimpinan, dan partisipasi bermakna perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, dalam agenda mitigasi, adaptasi, pembiayaan iklim, serta penanganan kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim (loss and damage). Pendekatan ini menjadi semakin penting agar pengalaman dan pengetahuan kelompok yang paling terdampak turut membentuk kebijakan, menentukan prioritas, dan memengaruhi keputusan dalam tata kelola iklim.
Dalam presentasi bertajuk “Advokasi GEDSI, Krisis Iklim & Keberlanjutan”, Farhan Helmy, Presiden DILANS Indonesia, mengajak peserta melihat hubungan antara pengalaman hidup sehari-hari, hambatan lingkungan, dan persoalan tata kelola yang lebih luas. Melalui ilustrasi 1,5°C dan 1,5 cm, ia mempertemukan dua realitas yang tampak berbeda: target global untuk membatasi kenaikan suhu bumi dan hambatan fisik setinggi beberapa sentimeter yang dapat menghalangi mobilitas pengguna kursi roda. Keduanya mengingatkan bahwa komitmen besar tidak selalu menghasilkan perubahan nyata apabila persoalan aksesibilitas dan ketimpangan dalam kehidupan sehari-hari belum terselesaikan.
Dari ilustrasi tersebut muncul pertanyaan mendasar: mengapa kebijakan dan program yang telah mengadopsi prinsip inklusi masih dapat menghasilkan outcome yang eksklusif?
Persoalannya tidak selalu terletak pada ketiadaan kebijakan atau regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam perencanaan, kelembagaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hambatan kecil yang terus dibiarkan dapat mencerminkan persoalan sistemik yang jauh lebih besar.
Untuk menjelaskan persoalan tersebut, presentasi ini menjelaskan pergeseran perspektif dari model medis ke model sosial, kemudian menuju perspektif sistemik. Model medis cenderung berfokus pada kondisi dan keterbatasan individu, sedangkan model sosial menekankan hambatan lingkungan yang membatasi partisipasi. Perspektif sistemik memperluas pemahaman tersebut dengan melihat keterkaitan antara kebijakan, institusi, transportasi, pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, advokasi tidak cukup berhenti pada upaya memperbaiki individu atau menghilangkan satu hambatan fisik, tetapi juga harus mengubah sistem yang terus menghasilkan eksklusi.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan lima konsep yang saling berkaitan, yaitu equality, equity, accessibility, inclusion, dan agency. Kesetaraan memberikan perlakuan yang sama, keadilan mempertimbangkan dukungan sesuai kebutuhan, aksesibilitas menghilangkan hambatan, inklusi memastikan setiap orang dapat berpartisipasi, sedangkan agensi memungkinkan warga memiliki suara, pilihan, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Perjalanan dari sama, adil, dapat diakses, berpartisipasi, hingga berdaya memperlihatkan bahwa keberhasilan inklusi tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau penerima manfaat, tetapi juga dari kemampuan warga untuk turut menentukan keputusan dan hasil pembangunan.
Dalam konteks krisis iklim, pendekatan ini memiliki konsekuensi penting bagi tata kelola dan pembiayaan. Komitmen global melalui UNFCCC dan Perjanjian Paris perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional, perencanaan pembangunan, penganggaran, pembiayaan, dan implementasi di tingkat daerah maupun komunitas. Instrumen seperti Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI), kebijakan pembiayaan berkelanjutan, dan berbagai mekanisme pendanaan iklim membuka peluang untuk memperkuat integrasi GEDSI.
Namun, keberadaan instrumen tersebut belum dengan sendirinya menjamin akses, keterwakilan, maupun manfaat yang adil bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan.
Persoalan serupa juga muncul dalam agenda mitigasi, adaptasi, dan loss and damage. Sistem peringatan dini yang tidak aksesibel, infrastruktur yang menghambat mobilitas, keterbatasan teknologi asistif, serta hilangnya penghidupan dan jejaring dukungan sosial dapat memperbesar dampak krisis iklim bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan komunitas lainnya. Karena itu, kebutuhan dan pengalaman mereka harus menjadi bagian dari pengumpulan data, perencanaan, penetapan prioritas, penyaluran pembiayaan, dan pemantauan hasil. Mereka bukan sekadar kelompok rentan atau penerima manfaat pasif, melainkan pemegang hak, sumber pengetahuan, dan pelaku perubahan.
Melalui gerakan DILANS Indonesia dan kolaborasi bersama berbagai mitra, pendekatan tersebut terus dikembangkan melalui penguatan komunitas, dialog multipihak, pengembangan model inklusi, pertukaran pengetahuan, inovasi teknologi, serta advokasi kebijakan dan pembiayaan.
Pemanfaatan simulasi kebijakan iklim En-ROADS (Energy-Rapid Overview and Decision-Support), yang dikembangkan oleh Climate Interactive dan MIT Sloan School of Management, juga menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan pengetahuan ilmiah, pilihan kebijakan, dan pengalaman warga dalam dialog yang lebih terbuka. Pendekatan ini menempatkan komunitas bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengambilan keputusan.
DILANS Indonesia menyampaikan apresiasi kepada MADANI Berkelanjutan, para penyelenggara, fasilitator, narasumber, dan seluruh peserta In-Climate Connect atas kesempatan untuk berbagi pengalaman, memperluas pembelajaran, dan memperkuat jejaring masyarakat sipil. Kolaborasi antara gerakan perempuan, organisasi penyandang disabilitas, komunitas lingkungan, akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa GEDSI, krisis iklim, dan keberlanjutan tidak berjalan sebagai agenda yang terpisah, tetapi saling memperkuat dalam mendorong perubahan sistemik.
Sebagaimana disampaikan dalam penutup presentasi:
“Tidak ada keadilan iklim tanpa partisipasi bermakna. Tidak ada transisi yang adil tanpa intervensi sistemik. Tugas kita adalah membangun warga yang kompeten, memperkuat kapasitas kolektif, dan mendorong perubahan sistemik.”
— Farhan Helmy, Presiden DILANS Indonesia
#DILANSIndonesia #MADANIBerkelanjutan #InClimateConnect #GEDSI #ClimateJustice #NoOneLeftBehind #NothingAboutUsWithoutUs
Judul: Dari Hambatan Aksesibilitas Menuju Keadilan Iklim: DILANS Berbagi Pengalaman dalam In-Climate Connect
Sumber: DILANSIndonesia
Editor: Parkah
