MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Selasa (08/09/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Ada “Artefak” Lumbung Pangan!” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Artefak sering diartikan sebagai peninggalan kebudayaan yang berupa peralatan buatan manusia masa lalu. Artefak bisa terbuat dari kayu, batu, logam, perunggu, tulang hewan, atau yang lainnya. Kaitannya dengan Lumbung Pangan, sebetulnya lebih berhubungan dengan program Lumbung Pangan yang mangkrak, karena ketidak-utuhan desain perencanaan dari program Lumbung Pangan itu sendiri.
Indonesia menjadi lumbung pangan dunia 2045, sebetulnya telah menjadi tekad semua komponen bangsa. Lebih dramatis lagi bila dibumbui dengan kalimat sebagai kado 100 tahun Indonesia Merdeka, yang dipersembahkan secara khusus bagi Ibu Pertiwi. Spirit ini, tentu saja menjadi percik permenungan kita bersama.
Persoalannya adalah sampai sejauh mana persiapan untuk mewujudkan kemauan politik diatas agar diketahui langkah-langkah apa saja yang perlu dijadikan sebagai “peta jalan” pencapaiannya ? Sebelumnya, penting pula dipersoalkan apakah kita sudah memiliki Grand Desain pencapaiannya ?
2045 tinggal 19 tahun ke depan.
Kalau kita mencermati trend Presiden di era reformasi yang rata-rata 2 periode masa jabatan, maka menuju 2045, kita tinggal menanti kiprah 2 Presiden dalam pencapaiannya. Apakah Presiden mendatang masih tetap memiliki komitmen untuk menjadikan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia atau tidak.
Jawaban ini cukup penting, karena apalah artinya sebuah semangat jika tidak ditindak-lanjuti oleh tindakan nyata di lapangan. Pencapaian menjadi Lumbung Pangan Dunia, bukanlah hal yang cukup mudah untuk diwujudkan. Banyak tantangan dan kendala yang butuh diselesaikan. Tidak semudah membolak-balik telapak tangan.
Belajar dari kegagalan terkadang ada untungnya. Program Lumbung Pangan yang dirancang oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, sempat membuat masyarakat terlihat aktif dalam membangun lumbung pangan. Gabungan Kelompok Tani yang dipercaya sebagai pelaksana pembangunan lumbung pangan, terlihat begitu antusias menyambut kedatangan proyek ini.
Masyarakat sangat senang, karena program lumbung pangan yang digarap oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan ini, bukan hanya memberi bantuan dana untuk pembangunan gudang, namun Gapoktan pun diberi modal kerja tambahan untuk menggerakan kelembagaan lumbung pangan secara maksimal.
Sayang, dalam perkembangannya program lumbung pangan yang tersebar di banyak daerah ini, akhirnya berhenti dengan sendirinya, seiring dengan selesainya waktu keproyekan. Program inisiasi pusat yang diharapkan dilanjutkan oleh daerah, baru indah dijadikan bahan pidato. Proyeknya selesai dan pendanaannya berhenti praktis program lumbung pangan pun selesai.
Akibatnya wajar jika kita sempat jalan-jalan ke lokasi lumbung pangan yang pernah berjaya pada jamannya, maka yang kita temukan, tinggalah papan nama Gapoktan dan gedung/gudang yang tidak terurus lagi. Gambaran semacam ini hampir terjadi di semua lokasi, sehingga kita akan kesulitan menemukan lumbung pangan yang masih berjalan dengan baik.
Resiko program yang menggunakan pola keproyekan, umumnya akan bernasib demikian. Itu sebabnya, sudah sejak lama diusulkan agar pola keproyekan dibarengi dengan pengembangan pola gerakan. Keproyekan dirancang hanya sebagai stimulan. Setelah program berjalan, dilanjutkan oleh gerakan para pemangku kepentingan yang terlibat aktif di dalamnya.
Secara substansial, program lumbung pangan merupakan investasi masa depan. Lumbung pangan inilah yang akan menjadi tumpuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok. Inilah salah satu alasan, mengapa kita perlu mendukung program pengembangan lumbung pangan yang kini digarap oleh Pemerintah.
Kalaupun sekarang banyak pihak yang menuding program lumbung pangan dianggap gagal, bukan berarti kita lalu menghentikannya. Justru belajar dari kegagalan inilah, kita dituntut untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan kelemahan tersebut. Artinya, sangat keliru, jika kita segera menghentikan program lumbung pangan ini.
Satu hal yang penting kita akui, lumbung pangan yang dilakukan di Kalimantan Tengah misal nya, menurut informasi, hasil nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, boleh jadi disebabkan oleh lemah nya perencanaan. Pola dan pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif dan top down-bottom up seperti yang terkalahkan oleh kepentingan politik. Kesan terburu-buru pun banyak disorot banyak pihak.
Tidak sedikit juga orang yang cari kesempatan diatas kesempitan. Banyak pejabat yang ingin terpotret oleh Presiden. Namun mereka lupa, dibalik semua nya itu ada hal yang lebih pentung untuk dilakukan. Sebut saja terkait dengan perencanaan yang berkualitas. Sekalipun koordinasi telah dilakukan, khusus nya koordinasi perencanaan, namun yang mengemuka ke ranah publik, ternyata semua nya itu digarap hanya untuk mengejar target bukan kualitas yang terbaik.
Kini akar masalah nya sudah tergambarkan. Kalau sekarang banyak terdengar suara sumbang terhadap lumbung pangan, tentu tidak boleh dibiarkan menjadi perdebatan yang tidak produktif. Lumbung pangan adalah program kita bersama yang salah satu semangat nya untuk memperkuat Ketahanan Pangan. Itu sebab nya, menjadi tugas dan tanggyngjawab bersama untuk menangani nya. Mari kita selamatkan program lumbung pangan. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Ada “Artefak” Lumbung Pangan!
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
