MajmusSunda News – Bandung, Jumat (03/07/2026) – Usulan Nama Provinsi Sunda kembali mengemuka setelah para akademisi, inohong (tokoh), dan budayawan Sunda, kembali mengusulkan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda kepada Komisi I DPRD Jawa Barat dalam audiensi yang dilaksanakan pada Kamis (2/7/2026).
Respons positif dari DPRD tersebut tentu saja menggembirakan para perintis yang telah beberapa kali menyampaikan usulan tersebut sejak 2013. “Ya, ini maraton perjuangan. Kadang responsnya turun, kadang naik. Kali ini saya berterima kasih karena DPRD memberi respons yang bagus,” kata Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA., salah seorang perintis yang turut hadir bersama Adjie Esa Poetra, Dr. Suhendi Aprianto (Dosen ISBI trah Cirebon), Supardiono Sobirin (Ketua DPKLTS trah Gombong), Prof. Suparno (Guru Besar Fisika trah Cirebon), Budayawan Deddy Efendi, Endang Budiawan (Ketua Ormas Padjadjaran–Siliwangi), Dr. Etty RS (Sastrawati Sunda), Ina Cocies (Pengusaha), dan lain-lain.
Tujuan usulan tersebut, kata Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) ke-10 itu, paling tidak untuk menjadi monumen bagi istilah Sunda. Menurutnya, Sunda secara geologis memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari Paparan Sunda, Sunda Besar yang meliputi Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya, hingga Sunda Kecil yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, secara administratif, nama Sunda kini tidak lagi digunakan dan hanya dikenal sebagai Jawa Barat.
Padahal, istilah Sunda memiliki kekuatan sosiologis, psikologis, dan kultural yang berkaitan dengan jati diri masyarakat yang pada akhirnya dapat membangun ekonomi, semangat, etos kerja, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
“Jadi, secara geologis dan geografis kita (Sunda) sudah tidak ada lagi. Padahal Tatar Sunda begitu luas. Sekarang tidak ada lagi istilah Sunda, yang ada hanya Jawa Barat. Padahal dulu Jakarta dan Banten secara administratif masuk wilayah Sunda. Karena sejarah menunjukkan wilayah Tatar Sunda itu mulai dari Banten sampai Cipamali (Kali Pemali sekarang), yang kini menjadi bagian dari Jawa Tengah (Brebes),” kata Ganjar.
Ganjar juga mengatakan bahwa apabila perubahan nama tersebut memicu tuntutan pemekaran wilayah, hal itu merupakan persoalan yang dapat dibahas kemudian. Yang terpenting, menurutnya, adalah membangun keinginan dan kesepahaman terlebih dahulu.
“Jangan suka memikirkan orang lain. Diri sendiri saja, mau mendukung atau tidak,” tandasnya.
Ganjar juga mengakui pergantian nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda akan menimbulkan sejumlah konsekuensi administratif. Namun, ia meyakini seluruh proses tersebut dapat diselesaikan secara bertahap.
“Ujung Pandang juga sekarang menjadi Makassar, Irian Jaya menjadi Papua, dan sebagainya,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut baik usulan pergantian nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang disampaikan para akademisi dan budayawan untuk ketiga kalinya tersebut. Pertemuan kali ini juga dinilai istimewa karena dihadiri perwakilan seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat.
Ono mengatakan pembahasan perubahan nama provinsi harus berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi para inohong Sunda yang telah menyampaikan aspirasi tersebut dan berharap nantinya dilakukan kajian yang lebih komprehensif melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., menegaskan seluruh fraksi yang hadir dalam audiensi tersebut mendukung Usulan Nama Provinsi Sunda untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme legislasi yang berlaku.
Tahapan selanjutnya akan ditentukan melalui mekanisme internal DPRD. Adapun pembahasan dapat dilakukan melalui penyusunan naskah akademik, pembentukan panitia khusus (Pansus), maupun pembahasan di Komisi I.
Menurut Rahmat, tindak lanjut tersebut masih menunggu keputusan pimpinan DPRD, apakah perlu dibentuk Pansus atau cukup dibahas di tingkat komisi. Setelah itu, usulan akan diteruskan ke pemerintah pusat.
Sementara itu Adjie Esa Poetra, Koordinator Komunitas Perubahan Nama Jawa Barat mengatakan, tahun ini memiliki momentum yang sangat istimewa karena tepat satu abad sejak usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Paguyuban Pasundan pada 1926.
Kurun waktu satu abad, kata Adjie, sudah lebih dari cukup bagi masyarakat Jawa Barat yang berdasarkan data BPS sekitar 75 persen merupakan etnis Sunda untuk bermukim di wilayah yang menggunakan nama sesuai identitas budayanya.
Adjie Esa Poetra berharap perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dapat terwujud pada tahun ini. Menurutnya, ada beberapa alasan yang mendasari harapan tersebut, yaitu:
- Tahun 2026 memiliki momentum yang sangat istimewa karena usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda telah memasuki usia tepat satu abad. Usulan tersebut pertama kali disampaikan oleh Paguyuban Pasundan pada 1926.
- Kurun waktu satu abad dinilai lebih dari cukup bagi masyarakat Jawa Barat, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar 75 persen merupakan etnis Sunda, untuk memiliki nama wilayah yang selaras dengan identitas budayanya, bukan nama yang merupakan warisan penamaan pada masa kolonial Belanda.
- Kurun waktu satu abad juga dinilai terlalu lama bagi masyarakat Jawa Barat untuk diperlakukan sebagai warga provinsi “kelas tiga” di Pulau Jawa setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
- Beberapa indikator yang menjadi dasar penilaian tersebut, antara lain proses pemekaran kota dan kabupaten di Jawa Barat yang dinilai terhambat dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Selain itu, jumlah Pahlawan Nasional dari Jawa Barat baru mencapai 11 orang, setara dengan Sulawesi Selatan yang jumlah penduduknya sekitar 3 juta jiwa.
“Bagi kami, inilah momentum yang tepat untuk mewujudkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda,” pungkas Adjie.
Judul: Usulan Nama Provinsi Sunda Dirojong Seluruh Fraksi DPRD Jawa Barat
Jurnalis: AGP
Editor: Parkah
