MajmusSunda News – Bandung, Minggu (10/05/2026) – Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda mendorong langkah tegas penanganan krisis lingkungan hidup di Jawa Barat dan Garut melalui forum silaturahmi lintas elemen masyarakat bersama Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, di Rumah Kebangsaan HD Soetisno Bandung. Forum tersebut menjadi momentum penting konsolidasi moral dan kebangsaan dalam menghadapi krisis lingkungan hidup di Jawa Barat.
Sebagaimana diberitakan oleh Kompas.com, berbagai tokoh masyarakat, aktivis, budayawan, dan pegiat lingkungan menyampaikan dorongan agar pemerintah berani mengambil langkah nyata dan tegas terhadap persoalan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan.
Pinisepuh, Dindin S. Maolani, menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup membutuhkan keberanian moral dan keteguhan sikap karena sering kali berhadapan dengan kepentingan oligarki dan investor hitam. Menurutnya, keselamatan rakyat dan keberlangsungan lingkungan harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi jangka pendek.
Sementara itu, Rd. Holil Aksan Umarzen menegaskan bahwa semangat aktivisme rakyat harus tetap hidup di dalam pemerintahan, terutama dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Garut.
Dalam forum tersebut, Rd. Holil Aksan Umarzen menyampaikan tiga agenda prioritas lingkungan hidup di Garut yang dinilai mendesak dan harus segera menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda soroti prioritas lingkungan hidup di Garut
Pertama, penanganan darurat limbah industri kulit di kawasan Sukaregang. Kondisi limbah yang menggunung dan bau menyengat dinilai telah mengancam kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup di sekitar kawasan industri kulit. Karena itu, diperlukan audit lingkungan menyeluruh, penguatan sistem pengolahan limbah terpadu, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan.
Kedua, pembangunan irigasi Sungai Cipuluh sebagai solusi lahan pengganti atas praktik alih fungsi lahan pertanian di kawasan industri wilayah Garut Utara. Optimalisasi aliran Sungai Cipuluh dinilai memiliki potensi strategis untuk mendukung pengairan sekitar 1.000 hektare lahan pertanian produktif di Garut Utara. Selain itu, diperlukan desain infrastruktur dasar dan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang terencana, berkelanjutan, serta berpihak pada ketahanan pangan dan keseimbangan ekologis masyarakat.
Ketiga, perlunya “general check-up” kebijakan lingkungan hidup di Kabupaten Garut terkait maraknya kejahatan ekologis, khususnya aktivitas galian pasir brutal serta alih fungsi lahan di kawasan hulu Cimanuk. Kerusakan kawasan hulu dinilai menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan sumber air, pertanian, serta keselamatan ekologis masyarakat Garut dan wilayah hilir.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, menyatakan komitmennya untuk serius menangani persoalan sampah dan kerusakan lingkungan hidup di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup harus menjadi gerakan bersama lintas pemerintah, agama, budaya, dan seluruh elemen masyarakat.
MMS memandang bahwa lingkungan hidup bukan sekadar isu teknis pembangunan, melainkan menyangkut keselamatan rakyat, keberlanjutan generasi mendatang, dan martabat peradaban bangsa. Karena itu, keberanian menegakkan hukum lingkungan serta keberpihakan terhadap ruang hidup masyarakat harus menjadi fondasi utama pembangunan Jawa Barat ke depan.
Judul: Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda dorong langkah tegas penanganan krisis lingkungan hidup di Jawa Barat dan Garut
Penulis: R.H. Holil Umarzen
Editor: Parkah
