“Harga Mati” : Swasembada Beras Berkelanjutan!

oleh: Ir. Entang Sastraatmadja

MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Kamis (23/04/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “”Harga Mati” : Swasembada Beras Berkelanjutan!” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).

Makna dari kalimat “harga mati” swasembada beras berkelanjutan itu bukan soal harga, tapi lebih ke komitmen atau target untuk mencapai swasembada beras yang berkelanjutan, tidak peduli apa pun yang terjadi. Artinya, pemerintah atau pihak terkait bertekad untuk mencapai target itu. Bisa juga dikatakan tidak ada kata mundur.

Ir. Entang Sastraatmadja, penulis – (Sumber: tabloidsinartani.com)

Pertimbangan utama swasembada beras berkelanjutan disebut “harga mati”, karena ini bukan hanya target sekali capai, tapi komitmen jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Ini berarti pemerintah dan masyarakat harus terus bekerja keras untuk meningkatkan produksi, distribusi, dan konsumsi beras yang seimbang, tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan kesejahteraan petani.

Kendala dan tantangan swasembada beras berkelanjutan termasuk perubahan iklim. Cuaca ekstrem dan kenaikan suhu bisa mempengaruhi produksi padi. Selanjurnya, konversi lahan. Lahan pertanian berkurang karena alih fungsi jadi non-pertanian. Kemudian, tekologi. Infrastruktur irigasi dan akses teknologi masih terbatas di beberapa daerah.

Lalu, harga dan distribusi. Harga gabah yang tidak stabil dan distribusi yang tidak efisien. Bahkan berkaitan pula dengan kualitas benih dan pupuk. Ketersediaan benih unggul dan pupuk yang terjangkau masih jadi masalah. Upaya Pemerintah menyempurnakan tata kelola pupuk bersubsidi merupakan bukti untuk mewujudkan komitmen diatas.

Perubahan iklim bisa berdampak besar pada produksi padi. Beberapa hal yang harus diantisipasi peningkatan ketahanan tanaman. Pengembangan varietas padi yang tahan terhadap banjir, kekeringan, dan serangan hama. Selanjutnya, sistem irigasi adaptif. Pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih efisien dan tahan terhadap perubahan cuaca.

Kemudian, praktik pertanian adaptif. Penggunaan teknik pertanian yang adaptif, seperti tanam padi dengan sistem surjan atau penggunaan mulsa. Lalu, sistem peringatan dini. Pengembangan sistem peringatan dini untuk cuaca ekstrem, seperti banjir atau kekeringan.

Untuk menangani perubahan iklim, ada beberapa terobosan cerdas yang bisa dilakukan, antara lain transisi energi bersih. Mempercepat penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, dan biomassa, serta mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Kemudian, penghijauan dan perlindungan hutan. Rehabilitasi lahan kritis, reboisasi, dan perlindungan mangrove untuk menyerap karbon dan menjaga ekosistem. Lalu, transportasi rendah emisi. Mendorong kendaraan listrik, memperluas akses transportasi umum yang ramah lingkungan, dan mengatur pembatasan kendaraan pribadi.

Selanjutnya, pertanian adaptif. Penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan, pola tanam bergilir, dan teknologi irigasi hemat air untuk menjaga produktivitas. Bisa juga, pengelolaan bencana program Kampung Iklim (ProKlim) untuk memberdayakan desa dan komunitas lokal dalam aksi mitigasi dan adaptasi. Bahkan, gaya hidup hijau. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, berhemat energi, dan memilih pola konsumsi yang ramah lingkungan.

Kalau terkait konversi lahan, yang perlu diantisipasi adalah dampaknya terhadap produksi beras dan ketahanan pangan. Lahan yang dikonversi buat pembangunan infrastruktur atau industri bisa mengurangi luas lahan pertanian, yang akhirnya bisa mempengaruhi produksi beras dan harga di pasar. Jadi, perlu ada perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat biar tidak mengganggu swasembada beras.

Suasana konversi lahan di Indonesia saat ini cukup mengkhawatirkan. Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur meningkat signifikan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN (2024), Indonesia kehilangan sekitar 100 ribu hektar lahan pertanian produktif setiap tahun.

Namun, ada kabar baiknya, pemerintah berhasil menahan laju konversi lahan pertanian. Lahan baku sawah (LBS) pada 2019-2024 hanya menyusut 79.607 ha, jauh di bawah perkiraan banyak pihak yang memperkirakan alih fungsi lahan bisa 500 ribu ha selama lima tahun.

Dampak konversi lahan antara lain :

Pertsma, Penurunan Produksi Pangan. Setiap 1% pengurangan lahan sawah dapat menurunkan produksi beras nasional hingga 0,5%.
Kedua, Pengangguran di Sektor Pertanian. Banyak petani kehilangan mata pencaharian dan beralih ke sektor informal di kota dengan pendapatan tidak stabil.
Ketiga, Degradasi Lingkungan. Konversi lahan menyebabkan hilangnya.

Upaya pengendalian konversi lahan :

Kaitannya dengan teknologi, beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan adalah teknologi pertanian presisi. Gunakan drone, sensor tanah, dan data satelit untuk memantau kondisi lahan dan tanaman, sehingga petani bisa membuat keputusan yang lebih tepat.

Selanjutnya, irigasi dan pengairan cerdas Implementasikan sistem irigasi otomatis yang hemat air dan bisa diatur dari jarak jauh. Kemudian, varietas unggul. Kembangkan dan gunakan varietas padi yang tahan kekeringan, hama, dan penyakit, serta memiliki hasil yang tinggi. Lalu, teknologi pasca panen. Perbaiki teknologi pengeringan, penggilingan, dan penyimpanan untuk mengurangi kerugian pasca panen.

Bisa juga, E-commerce dan Digitalisasi. Manfaatkan platform digital untuk memasarkan hasil panen, memantau harga, dan menghubungkan petani dengan konsumen langsung. Bahkan, sistem peringatan Dini. Gunakan teknologi cuaca dan sistem peringatan dini untuk membantu petani mengantisipasi perubahan cuaca ekstrem.

Selanjurnya, untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan, beberapa hal yang perlu diantisipasi terkait harga dan distribusi adalah pertama, stabilitas harga. Pastikan harga beras yang stabil dan menguntungkan bagi petani, sehingga mereka termotivasi untuk terus berproduksi. Pemerintah bisa menetapkan harga dasar yang adil untuk melindungi petani.

Kedua, dstribusi efektif. Perkuat sistem distribusi beras yang efisien dan transparan, sehingga beras bisa sampai ke tangan konsumen dengan harga yang wajar. Ini bisa melibatkan peran Bulog dan koperasi petani. Ketiga, infrastruktur penunjang. Perbaiki infrastruktur penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan pascapanen untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kualitas beras.

Keempat, ketersediaan pupuk dan benih. Pastikan ketersediaan pupuk dan benih berkualitas dengan harga terjangkau, agar petani bisa meningkatkan produktivitas. Kelima, perlindungan petani. Berikan perlindungan kepada petani dari perubahan harga dan cuaca ekstrem, misalnya dengan asuransi pertanian. Keenam, pengawasan dan regulasi. Awasi ketat distribusi dan harga beras untuk mencegah penimbunan dan spekulasi yang bisa merugikan konsumen dan petani.

Kalau berkaitan dengan kualitas benih, beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan adalah :
1. Benih Unggul. Gunakan benih padi yang memiliki kualitas tinggi, tahan hama dan penyakit, serta adaptif dengan kondisi lingkungan.

2. Sertifikasi Benih. Pastikan benih yang digunakan sudah tersertifikasi dan memiliki label yang jelas, sehingga petani bisa yakin dengan kualitasnya.
3. Pengawasan Mutu. Lakukan pengawasan mutu benih secara ketat untuk mencegah penyebaran benih palsu atau berkualitas rendah.

4. Distribusi Benih. Pastikan distribusi benih yang efektif dan tepat waktu, sehingga petani bisa mendapatkan benih yang dibutuhkan saat musim tanam.
5. Pendidikan Petani. Berikan edukasi kepada petani tentang pentingnya menggunakan benih berkualitas dan cara memilih benih yang baik.

6. Penelitian dan Pengembangan. Lakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan varietas benih yang lebih unggul dan adaptif dengan kondisi lingkungan.

Demikianlah beberapa catatan penting terkait kebijakan dan langkah yang sebaiknya digarap dengan serius, sekiranya kita ingin mewujudkan swasembada beras berkelanjutan. Kita optimis, swasembada beras berkelanjutan, bukan hal yang mustahil dicapai, selama beragam kebijakan seperti yang dijelaskan distas, dapat diwujudkan dengan baik.

Semuanya ini, tetap berpulang kepada niat dan tekad kita bersama. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).

***

Judul: Beras, Menumpuk di Gudang Bulog
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *