MajmusSunda News, Bandung 25/4/2026 – Krisis iklim sering dibahas sebagai persoalan emisi, teknologi, dan kebijakan. Semua itu memang penting. Namun kalau kita masuk lebih dalam, masalahnya bukan hanya soal karbon. Masalah utamanya adalah cara pandang manusia terhadap alam. Ketika alam hanya dilihat sebagai barang ekonomi, maka hutan menjadi sekadar stok kayu, sungai menjadi sekadar saluran air, dan tanah menjadi sekadar objek eksploitasi. Dari sinilah krisis bermula. Jadi, krisis iklim pada dasarnya bukan hanya krisis lingkungan, tetapi juga krisis kesadaran .
Dalam khazanah Sunda, ada cara pandang yang sangat relevan untuk membaca persoalan ini, yaitu Tata Buana . Tata Buana dapat dibaca sebagai peta jalan strategis untuk menata kembali hubungan manusia dengan bumi. Ia bukan sekadar ajaran moral, melainkan kerangka berpikir yang menghubungkan pembentukan manusia, penataan masyarakat, pengelolaan wilayah, tata kelola, dan ritme perubahan dalam satu kesatuan sistemik. Kerangka ini sejalan dengan bangunan konsep-konsep teknokratis modern, yang menempatkan penataan diri, masyarakat, wilayah, negara, dan waktu sebagai satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.
Krisis iklim harus dibaca sebagai krisis hubungan
Dalam perspektif ini, kita tidak cukup hanya bertanya, “ Teknologi apa yang harus dipakai ?” atau “ Kebijakan apa yang harus dibuat ?” Kita harus mulai dari pertanyaan yang lebih mendasar: hubungan apa yang rusak antara manusia dan alam ?
Di sinilah paradigma Patanjala menjadi penting. Patanjala membantu kita melihat bahwa lingkungan tidak boleh dikelola secara terpotong-potong. Ia harus dibaca sebagai keterhubungan antara Tata Wilayah, Tata Wayah , dan Tata Lampah . Dengan kata lain, persoalan ekologi selalu terkait dengan ruang, waktu, dan perilaku manusia sekaligus.
Kalau wilayah rusak, biasanya ada perilaku yang salah.
Kalau perilaku salah terus berulang, biasanya ada cara pandang yang keliru.
Dan kalau semuanya dipaksakan tanpa menghormati waktu pemulihan alam, kerusakan akan makin dalam.
Karena itu, jalan keluarnya pun tidak bisa bersifat parsial. Kita membutuhkan perubahan yang menyentuh manusia, komunitas, wilayah, kebijakan, dan ritme transisinya sekaligus.
Fase pertama: membangun manusia yang sadar ekologis
Peta jalan ini, harus dimulai dari tahap Kabataraan , yaitu kalibrasi kesadaran . Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita perlu membangun kembali manusia yang tahu batas, tahu tanggung jawab, dan sadar bahwa bumi bukan warisan untuk dihabiskan, melainkan titipan untuk dijaga.
Pada tahap ini, yang dibenahi pertama-tama adalah diri manusia. Kita perlu memulihkan integritas batin agar tidak terus didorong oleh hasrat konsumsi yang tak terkendali. Gagasan Dasakreta (mengelola indra) , misalnya, bisa dibaca sebagai disiplin untuk mengendalikan dorongan berlebihan yang pada akhirnya mendorong ekstraksi sumber daya tanpa batas. Ini penting, karena kerusakan ekologis hari ini pada dasarnya juga disebabkan oleh budaya hidup yang berlebihan: mengambil terlalu banyak, membuang terlalu banyak, dan merasa selalu kurang .
Di saat yang sama, masyarakat perlu dibekali literasi Purwadaksina , yaitu kesadaran tentang dari mana manusia berasal, apa tugasnya di bumi, dan ke mana arah hidupnya. Dengan fondasi ini, manusia tidak lagi melihat dirinya sebagai penguasa alam, tetapi sebagai penjaga keseimbangan kehidupan. Kalau tahap ini berhasil, hasilnya bukan sekadar orang yang “ peduli lingkungan ” dalam slogan, tetapi lahirnya warga tangguh: manusia yang mampu membedakan kebutuhan dari keserakahan, mampu hidup lebih cukup, dan siap menghadapi risiko bencana dengan lebih jernih.
Fase kedua: membangun pengetahuan dan kolaborasi
Perubahan tidak bisa berhenti di tingkat individu. Setelah kesadaran dibangun, tahap berikutnya adalah Kadewaan , yaitu rekonstruksi pengetahuan dan kolaborasi . Di sini kita perlu mengakhiri cara berpikir yang menempatkan pengetahuan modern dan kearifan lokal sebagai dua kutub yang saling meniadakan. Yang dibutuhkan justru perkawinan yang cerdas antara keduanya. Pengetahuan tradisional menyimpan pengalaman panjang tentang bagaimana manusia hidup selaras dengan bentang alamnya. Sains modern memberi kita alat ukur, teknologi, dan kapasitas analisis yang lebih presisi. Keduanya harus dipertemukan.
Dalam konteks ini, Panca Niti sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan tidak cukup hanya diketahui, tetapi harus dipahami, diuji, dibuktikan, lalu diabdikan. Itu sebabnya Panca Niti dapat dibaca sebagai metodologi inovasi yang human-centered : mulai dari memahami persoalan secara jernih, menghayati konteksnya, menguji solusi di lapangan, lalu memastikan manfaatnya bagi kehidupan bersama. Hubungan ini juga sudah ditegaskan dalam berbagai dokumen acuan, yang mengaitkan Panca Niti dengan proses berpikir, empati, uji bukti, kolaborasi, dan transformasi diri.
Tahap ini juga menuntut pembaruan ekonomi. Kita tidak mungkin bicara pemulihan bumi kalau sistem ekonominya tetap ekstraktif . Karena itu, gagasan Ékonomi Raharja menjadi penting: ekonomi yang cermat ( Emet ), rajin ( Rajeun ), tekun ( Leukeun ), dan tidak rakus. Dalam bahasa kontemporer, arahnya dekat dengan ekonomi sirkular dan doughnut economics : kebutuhan dasar manusia harus terpenuhi, tetapi jangan sampai melampaui daya dukung bumi.
Kalau fase ini berjalan baik, hasilnya adalah lahirnya jaringan kolaborasi yang mampu menghasilkan purwarupa solusi iklim lokal : dari tata air, tata lahan, agroforestri, energi, sampai pola konsumsi yang lebih waras. Solusi-solusi ini lahir dari konteks lokal, tetapi bisa dipelajari dan diperluas ke tingkat yang lebih besar.
Fase ketiga: menata wilayah dan kebijakan
Tahap berikutnya adalah Karatuan , yaitu fase eksekusi amanah pengetahuan ke dalam tata wilayah dan kebijakan publik . Pada tahap ini, kita masuk ke wilayah yang lebih konkret: bagaimana ruang ditata, bagaimana kawasan dilindungi, dan bagaimana aturan dibuat dengan adil. Salah satu gagasan penting di sini adalah membaca bumi bukan semata dari batas administrasi politik, tetapi dari logika ekologinya, terutama logika aliran air dan bentang wilayah. Ini penting karena kerusakan lingkungan sering tidak mengenal batas negara . Sungai, hutan, udara, dan iklim selalu bekerja lintas batas .
Karena itu, zonasi ekologis menjadi sangat penting. Gagasan seperti Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan , dan Baladahan menunjukkan bahwa setiap kawasan harus diperlakukan berbeda sesuai fungsinya. Ada wilayah yang harus dijaga mutlak, ada yang bisa dipulihkan sebagai penyangga, dan ada yang boleh dibudidayakan dengan syarat ketat. Prinsip seperti ini sesungguhnya mengajarkan satu hal sederhana: tidak semua ruang boleh diperlakukan sama .
Tetapi penataan wilayah saja tidak cukup. Kita juga membutuhkan kepemimpinan dan diplomasi yang beradab. Karena itu, pendekatan Parigeuing dan Dasa Pasanta relevan dibaca sebagai etika komunikasi publik: jujur, empatik, jelas, dan persuasif . Dalam isu iklim global, ini penting sekali. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya keras dalam target, tetapi juga adil terhadap negara dan masyarakat yang paling rentan. Kalau tahap ini dijalankan dengan benar, kita bisa bergerak menuju tata kelola publik yang benar-benar hidup dalam prinsip “ caina herang, laukna beunang ”: tujuan pembangunan tercapai, tetapi lingkungan tidak dikorbankan .
Nata Wayah: perubahan harus menghormati waktu
Hal yang juga sangat penting adalah kesadaran tentang Nata Wayah . Pemulihan bumi tidak bisa dipaksa hanya mengikuti siklus politik lima tahunan atau obsesi hasil instan. Alam punya ritme. Masyarakat juga punya daya serap . Karena itu, perubahan ekologis harus dirancang sebagai proses transisi yang sabar, bertahap, dan belajar terus-menerus.
Di sinilah kearifan Pranata Mangsa menjadi relevan, bukan semata sebagai tradisi lama, tetapi sebagai pengingat bahwa waktu ekologis harus dihormati. Modernisasi boleh berjalan, termasuk pemanfaatan AI dan teknologi digital untuk mitigasi bencana, prediksi risiko, dan pengelolaan data lingkungan. Tetapi semua itu harus tetap berakar pada nilai dasar kemanusiaan . Teknologi boleh maju, tetapi jangan sampai jati diri peradaban justru hilang .
Jagat Waluya sebagai arah akhir
Akhir dari peta jalan ini bukan sekadar menurunkan angka emisi atau menambah luas tutupan hijau, walaupun itu tetap penting. Arah akhirnya lebih besar, yaitu Jagat Waluya : keadaan ketika peradaban manusia kembali menemukan keseimbangan antara kemajuan material, keselamatan ekologis, dan ketenteraman batin.
Dalam keadaan itu, bumi tidak lagi diperas sampai rusak, melainkan dirawat agar tetap subur untuk lintas generasi. Manusia tidak lagi hidup sebagai penakluk alam, melainkan sebagai bagian yang sadar dari satu tatanan kehidupan yang lebih besar. Dan pembangunan tidak lagi dinilai hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan hidup.
Karena itu, Tata Buana bukan ajakan untuk mundur ke masa lalu. Justru sebaliknya, ia adalah tawaran untuk melangkah ke masa depan dengan pijakan yang lebih utuh. Ia mengajarkan bahwa solusi iklim tidak cukup hanya teknis, tetapi harus sekaligus etis, sosial, ekologis, dan spiritual .
Kalau dunia hari ini sedang mencari model perubahan yang sistemik , maka kearifan Sunda sesungguhnya menawarkan satu pesan penting: bumi hanya bisa dipulihkan jika manusia lebih dulu belajar menata dirinya, menata perilakunya, menata ruang hidupnya, dan menata waktunya .
Itulah inti Tata Buana.
Dan mungkin, itulah salah satu sumbangan paling penting dari kebijaksanaan lokal untuk masa depan planet ini.
Tabé Pun
*****
Judul: Tata Buana: Kearifan Sunda, Peta Jalan untuk Menjawab Krisis Iklim
Penulis: Widiana Safaat (Wakil Ketua Panata Gawe Majelis Musyawarah Sunda, Ketua Yayasan Gerakan Cimanuk Waluya)
