MajmusSunda News – Bekasi, Jumat (25/09/2026) – DILANS Indonesia berpartisipasi sebagai narasumber dalam Workshop Peningkatan Kesadaran Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Keuangan RI. Workshop ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas BPDLH dalam mengintegrasikan GEDSI ke dalam environmental and social safeguards serta pengelolaan pendanaan lingkungan dan iklim.
Workshop berlangsung dalam rangkaian kegiatan 21–23 September 2026 dan membahas GEDSI dari berbagai perspektif, mulai dari gender, disabilitas, inklusi sosial, safeguard, pendanaan inklusif, hingga penyusunan GEDSI Action Plan. BPDLH menempatkan proses ini sebagai bagian dari penguatan implementasi Environmental and Social Management System (ESMS) dan Integrated Safeguard Policy (ISP), termasuk ISP 12 tentang GEDSI.
Dalam sesi “Dari Kebijakan ke Praktik: Pembelajaran Implementasi yang Inklusif,” Farhan Helmy, Presiden DILANS Indonesia, mengajak peserta melihat satu persoalan mendasar:
mengapa kebijakan yang sudah inklusif masih dapat menghasilkan outcome yang eksklusif?
Pertanyaan ini membawa dialog melampaui sekadar kehadiran kelompok rentan dalam program, menuju bagaimana aksesibilitas, partisipasi bermakna, pengaruh terhadap keputusan, penganggaran dan pembiayaan, implementasi, serta monitoring menentukan apakah inklusi benar-benar terjadi. Jumlah warga difabel dan lansia Indonesia saat ini melebihi 50 juta orang. Realitas ini haruslah menjadi panduan dalam pengembangan kebijakan dan intervensi program yang inklusif.
Bagi DILANS Indonesia, “No One Left Behind” perlu berjalan bersama “Nothing About Us Without Us”. Karena itu, upaya literasi dan penguatan kapasitas GEDSI bagi staf lembaga penyalur atau lembaga pendanaan seperti BPDLH merupakan langkah yang perlu diapresiasi. GEDSI tidak semestinya berhenti sebagai pelengkap atau sekadar persyaratan donor. Lebih jauh dari itu, GEDSI, agenda perubahan iklim, dan keberlanjutan perlu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain.
Blended finance berbasis komunitas menjadi salah satu gagasan yang disampaikan Farhan untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok rentan sekaligus membuka ruang bagi berbagai inovasi yang tumbuh di tingkat tapak. Dalam perspektif ini, pembiayaan bukan hanya persoalan mobilisasi dana, tetapi juga tentang siapa yang dapat mengaksesnya, siapa yang terlibat dalam menentukan penggunaannya, dan siapa yang akhirnya memperoleh manfaat. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana mobilisasi pendanaan benar-benar mengalir menjadi program, kegiatan, dan manfaat nyata di tingkat tapak.
Upaya integrasi tersebut memerlukan pendekatan ekosistem pada suatu kawasan, agar berbagai aktor, kebutuhan, program, data, dan sumber pembiayaan dapat dipertemukan.
Platform Kecamatan Inklusif (Inclusive District Platform/#IDP) merupakan salah satu eksperimen yang selama empat tahun terakhir dikembangkan DILANS Indonesia bersama lebih dari 20 pemangku kepentingan dengan berbagai latar belakang profesi dan kepentingan di tiga kecamatan di Kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Platform ini menjadi ruang untuk menguji bagaimana inklusi dapat dilembagakan lebih dekat dengan tempat masyarakat hidup dan berinteraksi dengan pelayanan publik, ekonomi lokal, lingkungan, dan berbagai program pembangunan.
Penyandang disabilitas dan lansia tidak cukup ditempatkan sebagai penerima manfaat. Mereka perlu menjadi subjek dan mitra pembangunan, terlibat sejak identifikasi kebutuhan dan perencanaan, memperoleh informasi yang aksesibel, memiliki ruang untuk memengaruhi keputusan, serta dapat ikut menilai apakah manfaat program benar-benar sampai secara adil. Hal ini sejalan dengan salah satu pertanyaan penting dalam workshop: bukti apa yang dapat menunjukkan bahwa partisipasi kelompok rentan bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar memengaruhi program.
Dialog juga menegaskan pentingnya melihat safeguard bukan semata sebagai persyaratan kepatuhan menjalankan proyek. Safeguard dapat menjadi bagian dari sistem yang membantu institusi mendeteksi risiko eksklusi, melakukan tindakan korektif, memantau perubahan, dan belajar dari implementasi. Workshop ini sendiri diarahkan untuk memperkuat kesiapan kelembagaan dalam mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memantau risiko eksklusi, diskriminasi, serta dampak sosial terkait GEDSI sepanjang siklus program.
Bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi apa yang berubah karena mereka terlibat.
Bagi DILANS Indonesia, di situlah perjalanan dari kebijakan inklusif menuju outcome yang inklusif perlu terus diperkuat, agar inklusi dapat ditelusuri dari perencanaan, safeguard, dan pembiayaan hingga implementasi dan manfaat nyata bagi masyarakat.
#DILANSIndonesia #GEDSI #NothingAboutUsWithoutUs #NoOneLeftBehind #BPDLH #ClimateFinance #InclusiveDevelopment
Judul: Dari Kebijakan Inklusif Menuju Praktik Inklusif
Sumber: DILANSIndonesia
Editor: Parkah
