MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Rabu (05/08/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Beras Itu, Komoditas Politik!” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Bagi bangsa ini, beras merupakan kebutuhan pokok dan mendasar bagi kehidupan sebagian besar warga bangsa. Beras merupakan penyambung nyawa kehidupan dari waktu ke waktu. Itu sebabnya, kalau kita membahas soal beras, maka yang disebut dengan swasembada beras menjadi kewajiban yang harus diwujudkan.
Dunia perberasan selama ini dikenal sangat dinamis, unik, dan sensitif karena fungsinya tidak sekadar sebagai komoditas ekonomi biasa, melainkan sebagai penentu stabilitas sosial dan politik. Gambaran industri perberasan dari waktu ke waktu terbagi dalam empat karakteristik utama:
Pertama, konsentrasi pasar terpusat di Asia. Sekitar 90% produksi dan konsumsi beras dunia berputar di kawasan Asia. India dan China memimpin pasar global dengan total panen raksasa. Diikuti oleh Bangladesh dan Indonesia yang menempati peringkat ke-4 sebagai produsen beras terbesar di dunia. Negara pengekspor utama dipegang oleh India, Vietnam, dan Thailand.
Kedua, komoditas politik dan stabilisator sosial. Di Indonesia, beras adalah indikator inflasi utama. Lonjakan harga atau kelangkaan kecil di pasar dapat memicu keresahan sosial, protes masyarakat, hingga dinamika politik nasional. Di sisi lain, upaya diversifikasi pangan belum sepenuhnya menggeser ketergantungan masyarakat. Wilayah yang dahulunya mengonsumsi pangan lokal (seperti sagu atau jagung) justru bergeser mengonsumsi nasi.
Ketiga, kerentanan terhadap tekanan iklim. Dunia perberasan sangat rentan terhadap anomali cuaca ekstrem. Fenomena kekeringan panjang akibat El Nino secara historis sering menjadi pemicu utama merosotnya hasil panen dan terjadinya krisis pasokan sesaat. Produksi selalu berkejaran dengan laju alih fungsi lahan pertanian (konversi menjadi area perumahan/industri) yang terus menggerus luas area sawah aktif.
Keempat, pergeseran tren “Swasembada” Indonesia. Selama dua dekade terakhir, Indonesia dikenal sebagai salah satu pembeli atau importir beras terbesar di pasar global untuk menutupi defisit konsumsi domestik. Setelah melewati transformasi hulu, peningkatan luas panen, dan optimalisasi cadangan pangan, Indonesia resmi mengumumkan capaian swasembada beras. Absennya Indonesia sebagai pembeli di pasar internasional bahkan sempat membuat stok beras global melonjak ke angka tertinggi dan menurunkan harga ekspor beras dunia secara signifikan.
SISI PRODUKSI & HARGA
Kondisi produksi beras Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami lonjakan yang sangat signifikan dan mencetak tren positif setelah sempat mengalami tekanan akibat iklim pada tahun-tahun sebelumnya. Berkat meluasnya luas panen serta optimalisasi sektor hulu pertanian, pasokan beras nasional berhasil bangkit dan mengarah kuat pada swasembada pangan.
Berikut rincian gambaran performa produksi beras nasional berbasar
angka produksi beras nasional (2024–2026). Tahun 2024, produksi beras berada di angka 30,62 juta ton. Angka ini sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akibat dampak lanjutan dari fenomena cuaca ekstrem (El Nino) yang menggeser musim tanam. Lalu, tahun 2025 berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras melonjak tajam sebesar 13,29% menjadi 34,69 juta ton (naik sekitar 4,07 juta ton). Total produksi padi di tingkat hulu menembus 60,21 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Tahun 2026 memasuki paruh pertama tahun ini, tren positif terus terjaga. BPS mencatat realisasi produksi beras pada Semester I-2026 stabil cenderung meningkat mencapai 19,31 juta ton. Lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) bahkan memproyeksikan total produksi tahunan Indonesia dapat terus tumbuh kokoh.
Faktor kunci keberhasilan produksi antara lain perluasan luas panen. Lonjakan produksi terutama ditopang oleh keberhasilan musim tanam subround awal tahun yang meluas drastis dibanding tahun-tahun kelangkaan lahan akibat kekeringan. Peningkatan tajam di tahun 2025 menghasilkan surplus yang aman di atas kebutuhan konsumsi pangan tahunan nasional. Laporan lembaga global seperti United States Department of Agriculture (USDA) mencatat Indonesia menjadi negara dengan rekor penurunan impor beras paling signifikan (minus 3,8 juta ton) karena pasokan domestik yang melimpah.
Perkembangan harga beras secara nasional saat ini dinilai relatif terkendali dan stabil. Meskipun sempat mengalami tekanan kenaikan karena pergerakan harga gabah dan operasional, intervensi masif pemerintah menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berhasil meredam laju inflasi.
Berikut rincian perkembangan harga beras di pasar domestik:
Rata-Rata Harga Beras di Pasar
berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), pergerakan harga beras eceran berada pada rentang berikut:
– Beras Kualitas Medium dijual rata-rata di kisaran Rp16.150 hingga Rp16.350 per kilogram.Beras Kualitas Super/Premium berada di kisaran Rp17.150 hingga Rp17.650 per kilogram. Beras Kualitas Bawah terjaga stabil di rentang Rp14.550 hingga Rp14.700 per kilogram.
– Kepatuhan Terhadap Ketentuan HET
Badan Pangan Nasional (Bapanas) memantau pergerakan harga komoditas utama agar tidak melambung melewati acuan. Saat ini, ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku mengacu pada zonasi wilayah.
HET Beras Medium dipatok sebesar Rp13.500 hingga Rp15.500 per kilogram. HET Beras Premium dipatok sebesar Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram. Laporan pantauan wilayah mencatat mayoritas kabupaten dan kota di Indonesia masih berada di koridor aman HET. Hanya ada sekitar 55 wilayah yang terpantau berfluktuasi sedikit di atas ketentuan batas eceran.
Dampak Intervensi dan Sisi Petani, ternyata beras tidak lagi menjadi motor utama penyumbang inflasi pangan. Penurunan andil inflasi ini didorong oleh penyaluran beras jaminan pasar secara merata. Kenaikan tipis harga beras di tingkat penggilingan membawa dampak positif bagi produsen. Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan merangkak naik, mengindikasikan pendapatan penjualan gabah petani lebih tinggi dibanding pengeluaran modal produksi mereka.
BERAS KOMODITAS POLITIS
Beras disebut sebagai komoditas politis karena gejolak pada harga dan pasokannya dapat menentukan runtuh atau tegaknya stabilitas suatu pemerintahan. Di negara-negara konsumen utama seperti Indonesia, beras bukan lagi sekadar barang dagangan pengisi perut, melainkan alat penentu keamanan nasional dan legitimasi politik.
Beberapa alasan utama mengapa beras memegang predikat sebagai komoditas politis adalah penentu utama angka inflasi dan kemiskinan. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, pengeluaran untuk membeli beras menyerap porsi terbesar dari pendapatan bulanan mereka. Kemudian, keenaikan harga beras sekecil apa pun akan langsung menaikkan garis kemiskinan dan menambah jumlah penduduk miskin dalam sekejap. Selain itu, beras memiliki bobot penilaian yang sangat tinggi dalam keranjang inflasi Badan Pusat Statistik (BPS). Jika harga beras bergejolak, inflasi nasional otomatis melonjak.
Selanjutnya, sumbu keresahan dan demonstrasi sosial. Dalam sejarah Indonesia, krisis pangan dan lonjakan harga beras selalu mendahului momentum perubahan politik besar, seperti jatuhnya pemerintahan Orde Lama (1966) dan Orde Baru (1998). Juga masyarakat awam sering kali menilai keberhasilan kerja seorang Presiden atau Menteri hanya dari satu hal sederhana: “Apakah harga beras murah dan barangnya mudah dicari?”
Berikutnya tarik-menarik kebijakan “petani vs konsumen”. Pemerintah selalu dihadapkan pada dilema politik yang sulit dipecahkan (buah simalakama). Harga gabah harus dibuat tinggi agar petani sejahtera dan mau terus menanam padi (potensi suara pemilih di pedesaan). Di sisi lain, harga beras harus dibuat semurah mungkin agar masyarakat perkotaan, buruh, dan pegawai tidak protes (potensi suara pemilih di perkotaan).Menjaga keseimbangan dua kepentingan ini membutuhkan intervensi politik yang rumit, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penyaluran bantuan sosial.
Terakhir, isu sensitif kedaulatan vs impor. Kebijakan melakukan impor beras selalu menjadi komoditas kritik yang empuk bagi oposisi untuk menyerang pemerintah yang sedang menjabat. Impor sering dicap sebagai bentuk “kekalahan” dalam melindungi petani lokal. Negara-negara eksportir besar seperti Vietnam, Thailand, dan India sering menggunakan kuota ekspor beras mereka sebagai posisi tawar (bargaining power) diplomasi internasional untuk menekan negara importir. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI)
***
Judul: Beras Itu, Komoditas Politik!
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
