MajmusSunda News – Bandung, Minggu (19/07/2026) – Khianat: Akar Korupsi menjadi gagasan penting untuk memahami bahwa korupsi bukanlah persoalan utama, melainkan gejala dari pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada setiap pemegang kewenangan.
Selama beberapa dekade, Indonesia telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk memberantas korupsi. Berbagai lembaga dibentuk, regulasi diperkuat, aparat penegak hukum ditingkatkan kapasitasnya, dan ribuan perkara telah diproses. Namun, satu pertanyaan mendasar patut diajukan: mengapa korupsi terus muncul dalam berbagai bentuk, bahkan setelah penindakan dilakukan secara masif?
Kemungkinan besar, korupsi bukanlah penyakit utamanya. Korupsi hanyalah salah satu gejala. Penyakit yang lebih mendasar adalah khianat terhadap amanah.
Khianat merupakan tindakan mengingkari kepercayaan, menyimpang dari amanah, atau mendahulukan kepentingan pribadi maupun kelompok di atas kepentingan yang seharusnya dijaga. Korupsi adalah salah satu bentuk nyata dari pengkhianatan tersebut, tetapi bukan satu-satunya. Penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, nepotisme, manipulasi informasi, pembiaran pelanggaran, penegakan hukum yang tidak adil, hingga kebocoran informasi strategis juga merupakan manifestasi dari budaya khianat.
Dalam perspektif Agency Theory, rakyat adalah pemberi amanah (principal), sedangkan pejabat publik adalah penerima amanah (agent). Ketika seorang pejabat lebih mengutamakan kepentingan dirinya daripada kepentingan publik, sesungguhnya pengkhianatan telah terjadi, bahkan sebelum uang hasil korupsi berpindah tangan.
Dalam Fraud Triangle, seseorang melakukan korupsi setelah mengalami tekanan, menemukan kesempatan, dan melakukan rasionalisasi. Artinya, sebelum korupsi terjadi, terlebih dahulu telah terjadi pengkhianatan terhadap nilai integritas di dalam dirinya.
Francis Fukuyama menjelaskan bahwa negara maju dibangun di atas modal sosial berupa kepercayaan. Ketika pengkhianatan menjadi budaya, kepercayaan masyarakat runtuh. Pada saat itu, korupsi tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa korupsi dan khianat memiliki hubungan yang bersifat siklik. Pengkhianatan melahirkan korupsi, sementara korupsi yang terus dibiarkan akan melahirkan budaya pengkhianatan yang semakin luas.
Persoalan yang lebih serius adalah kemungkinan bahwa budaya khianat tidak hanya terjadi pada pelaku korupsi, tetapi juga dapat muncul pada individu atau institusi yang justru diberi mandat untuk memberantas korupsi.
Seseorang mungkin tidak menerima suap, tetapi menyalahgunakan kewenangan, menegakkan hukum secara tidak konsisten, menutupi pelanggaran rekan, atau menggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu. Semua itu belum tentu memenuhi unsur pidana korupsi, tetapi tetap merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
Dalam ruang publik, sering muncul berbagai tudingan, spekulasi, atau dugaan mengenai adanya informasi sensitif yang digunakan sebagai alat tawar-menawar politik maupun hukum. Demikian pula, perdebatan panjang mengenai belum disahkannya RUU Perampasan Aset sering dipandang oleh sebagian kalangan sebagai indikasi masih adanya tantangan besar dalam memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Terhadap isu-isu seperti ini, penilaian harus selalu didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diverifikasi, bukan pada asumsi semata.
Namun, terlepas dari benar atau tidaknya suatu dugaan tertentu, fenomena tersebut menunjukkan pentingnya membangun sistem yang menjaga integritas seluruh proses pengambilan keputusan.
Karena itu, Indonesia memerlukan perubahan paradigma. Fokus tidak boleh hanya pada pemberantasan korupsi, tetapi harus bergeser menuju penjaminan integritas (Integrity Assurance).
Paradigma baru ini menempatkan tujuan utama bukan sekadar menghukum pelaku setelah penyimpangan terjadi, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan, setiap penggunaan kewenangan, dan setiap amanah dijalankan dengan integritas sejak awal.
Dalam kerangka tersebut, strategi yang paling memiliki daya ungkit adalah Integrity Assurance.
Program utamanya adalah Decision Integrity Assurance (DIA), karena hampir seluruh bentuk pengkhianatan bermula dari sebuah keputusan. Keputusan memilih pejabat, keputusan memberikan proyek, keputusan menghentikan penyelidikan, keputusan menyimpan informasi, maupun keputusan menutup pelanggaran merupakan titik awal yang menentukan arah sebuah organisasi.
Sedangkan kegiatan paling sederhana namun berdampak besar adalah Integrity Review Meeting (IRM), yaitu forum rutin yang secara khusus mengevaluasi kualitas keputusan strategis melalui lima pertanyaan sederhana:
- Keputusan strategis apa yang telah diambil?
- Siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya?
- Apakah terdapat konflik kepentingan?
- Apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, dan moral?
- Jika seluruh masyarakat mengetahui keputusan tersebut, apakah para pengambil keputusan tetap bersedia mempertahankannya?
Melalui pendekatan tersebut, organisasi tidak lagi hanya bertanya, “Apakah ada korupsi?”, tetapi juga bertanya, “Apakah amanah telah dijaga?”
Inilah perbedaan mendasar antara pendekatan anti-korupsi konvensional dan pendekatan Integrity Assurance. Pendekatan pertama lebih banyak bekerja setelah pelanggaran terjadi, sedangkan pendekatan kedua berusaha mencegah penyimpangan sejak proses pengambilan keputusan.
Agar gagasan ini diterima luas, pendekatannya tidak boleh diposisikan sebagai kritik terhadap sistem yang sudah ada, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat audit, pengawasan, manajemen risiko, kepatuhan, dan penegakan hukum. Cara terbaik membuktikannya adalah melalui proyek percontohan yang mengukur peningkatan kualitas keputusan, berkurangnya konflik kepentingan, meningkatnya kepercayaan organisasi, dan membaiknya tata kelola.
Pada akhirnya, bangsa ini mungkin perlu mengubah pertanyaan besarnya.
Bukan lagi:
“Bagaimana memberantas korupsi?”
Melainkan:
“Bagaimana memastikan setiap pemegang amanah tidak mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya?”
Sebab korupsi hanyalah salah satu wajah dari pengkhianatan.
Selama budaya khianat masih tumbuh, bentuk-bentuk penyimpangan akan terus berganti meskipun jenis kejahatannya berubah.
Tetapi, ketika budaya amanah berhasil dibangun, korupsi, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, manipulasi, dan berbagai bentuk disintegritas lainnya akan kehilangan ruang untuk berkembang.
Dengan demikian, agenda besar Indonesia pada masa depan bukan hanya Gerakan Nasional Anti Korupsi, tetapi juga Gerakan Nasional Anti Khianat, yaitu gerakan membangun peradaban yang menjadikan amanah sebagai fondasi utama kepemimpinan, organisasi, dan kehidupan berbangsa.
Judul: Khianat: Akar Korupsi dan Agenda Baru Penjaminan Integritas Indonesia
Penulis: Asep Chaeruloh
Editor: Parkah
