MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Kamis (18/06/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Pesan Moral, Usai Musda HKTI Jawa Barat” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Pesan moral sama dengan pelajaran atau nilai baik yang mau disampaikan lewat cerita, film, dongeng, pengalaman, tulisan dan sejenisnya. Sederhananya: “habis baca/nonton ini, apa yang bisa kita ambil buat jadi orang lebih baik ? Ciri-cirinya secara implisit sering tidak disebut langsung. Kita yang menyimpulkan sendiri dari alur cerita. Misal Cinderella pesannya “kebaikan & kesabaran akan dibalas”. Sedangkan secara eksplisit disebut terang-terangan di akhir cerita. Ibarat fabel: “rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh”.
Dalam setiap Musyawarah Daerah HKTI, setidaknya ada dua hal penting yang perlu disiapkan dengan matsng. Pertama terkait dengan kepengurusan, khususnya pemilihan Ketua dan satunya lagi berhubungan dengan Program Kerja yang bakal digarap dalam lima tahun ke depan. Selain itu, bisa saja kalai akan dibincangkan soal Pokok-Pokok Pikiran atas perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Dalam hubungannya dengan kepengurusan, istilah sosok ideal Ketua sering menjadi perbincangan yang cukup hangat. Untuk itu, penting dipahami, makna “sosok ideal” adalah gambaran orang yang paling pas/paling cocok untuk mengisi peran tertentu. Sosok ideal, bukan berarti manusia sempurna 100%, namun lebih ke pertama standar acuan. Ibarat “patokan” yang kita pakai buat menilai. Kalau ketua HKTI, sosok idealnya ya orang yang paham organisasi petani dan bisa ngerangkul anggota. Kalau guru, sosok idealnya sabar dan mengerti murid.
Kedua, gabungan nilai dan kemampuan. Dalam kaitan ini ada 2 sisi yang saling melengkapi, yakni nilai/sikap yang jujur, adil, tanggung jawab, juga peduli. Satunya lagi, kemampuan/skill seperti mengerti bidangnya, bisa memimpin dan bisa mengeksekusi.
Kurang satu saja biasanya tidak “ideal”. Pinter tapi sombong juga tidak ideal. Baik tapi tidak mengerti kerjaan ya susah juga. Ketiga, relatif ke konteks. Sosok ideal ketua HKTI Jabar beda sama sosok ideal ketua RT. Tergantung kebutuhan, zaman, dan tantangan di situ. Makanya “ideal” itu bisa berubah seiring waktu. Dengan kata lain, sosok ideal itu kompas, bukan patung. Hal ini digunakan buat mengarahkan kita memilih, menilai, dan memperbaiki diri. Betul, tidak ada yang 100%, tapi arahnya jelas.
Ketua HKTI Jawa Barat yang ideal itu merupakan gabungan pemimpin dan penggerak komunitas. Sosok yang dibutuhkan, paling tidak ada beberapa kriteria yang melekat dalam dirinya. Yang utama, paham dunia organisasi petani dan kondisi Jabar. Mengerti perkembangan teknologi, tapi juga mengerti tantangan daerah, mulai dari startup Bandung, UMKM Cirebon, sampai desa di Priangan yang butuh literasi digital. Jadi programnya nyambung, bukan cuma teori belaka.
Selanjutnya, kolaboratif, bukan sentralistik. HKTI itu isinya akademisi, praktisi, pemerintah, industri. Ketua idealnya jadi jembatan. Bisa mengumpulkan UI, ITB, Telkom University, Diskominfo, sampe founder startup buat duduk bareng. Ego sektoral dikesampingin.
Kemudian, eksekutor, bukan sekadar simbol. Banyak orang pintar ngomong. Ketua HKTI, idealnya merumuskan program nyata seperti pelatihan coding buat guru SMK, inkubator buat mahasiswa Jabar, atau riset TIK buat atasi banjir dan pertanian. 1 tahun kerja keliatan hasilnya.
Lalu, memiliki visi jangka panjang tapi gercep. Punya arah: “Jabar jadi provinsi digital 2030”. Tapi juga gercep kalau ada isu mendesak seperti hoaks Pilkada, keamanan data Pemda, AI untuk ASN.
Tak kalah penting, dekat ke anggota. Turun ke DPC/DPAC di seluruh Jawa Barat. Mampu mendengarkan keluhan dosen, mahasiswa, praktisi. Kalau anggota merasa didengar, HKTI Jabar jadi hidup. Ringkasnya sosok ideal Ketua HKTI Jawa Barat petlu visioner, membumi, dan penggerak.
Sosok ideal ini betul-betul dibutuhkan, karena keberadaan dan kehadiran HKTI Jawa Barat, mesti mampu menjawab berbagai masalah krusial di sektor pertanian ysng selama ini belum dapat diselesaikan secara cerdas. Setidaknya ada 3 isu utama yang butuh pencermatan kita bersama. Ketiga isu sekaligus tantangan tersebut adalah :
Pertama soal alih fungsi lahan di Jabar. Hal ini ‘peer’ berat yang butuh terobosan cerdas dalam memberiksn jalan keluarnya. Gambaran masalahnya sekarang :
1. Jabar lumbung pangan nasional, tapi sawah makin sempit. Data BPS: alih fungsi lahan sawah di Jabar paling tinggi se-Indonesia. Tiap tahun ribuan hektar hilang jadi perumahan, pabrik, tol, gudang e-commerce. Cekungan Bandung, Karawang, Bekasi paling parah. Kalau terus, status “lumbung padi” bisa bergeser.
2. Benturan Pangan vs Investasi vs Perumahan. Pemda butuh PAD dari industri/perumahan. Developer butuh lahan. Warga butuh rumah. Petani butuh sawah. Tidak ada yang salah, tapi aturannya sering kalah sama tekanan ekonomi dan kepentingan politik jangka pendek.
3. Banjir dan tata ruang berantakan.
Sawah dan resapan air hilang. Bandung Raya, Bekasi, Karawang banjir tiap hujan. Alih fungsi tanpa AMDAL dan drainase sama dengan petaka dalam jangka panjang.
Dihadapkan pada masalah demikian, bagaimana sepatutnya HKTI berkiprah ? HKTI Jabar bisa saja mengembangkan
“smart land monitoring”. Pakai citra satelit, AI dan drone buat deteksi alih fungsi ilegal real-time. BPN & Pemda sekarang sepertinya masih manual. HKTI Jawa Barat bisa dorong sistem peringatan dini.
Selanjutnya kembangkan data dan digitalisasi tata ruang. Terkait Peta RDTR banyak Pemda belum update/online. Kalau data tata ruang terbuka dan akurat, masyarakat dan LSM bisa mengawasinya. Dengan transparansi, hal ini mencegah “main belakang”.
Penting diwujudkan pertanian presisi, supaya lahan sempit tetap produktif. Lahan tidak bisa nambah, tapi produktivitas bisa. HKTI mendorong IoT, sensor tanah, AI prediksi panen buat petani Jabar. Lahan 1 hektar hasilnya seperti 2 hektar.
Usulkan kebijakan berbasis data. HKTI Jawa Barat bisa membuat riset: “Kalau alih fungsi X hektar di Karawang, dampak ke produksi beras dan banjir Bandung berapa?” Ini penting, agar Pemda dalam mengambil keputusan, berbasis data, bukan asumsi.
Jadi HKTI Jabar tidak “melarang” alih fungsi. Tapi memastikan kalau lahan harus beralih, kerugiannya diminimalisir dan ada gantinya lewat teknologi. Kedua, soal regenerasi petani. Jujur diakui, regenerasi petani di Jabar merupakan salah satu isu paling kritis. Soalnya petani Jabar sekarang umurnya rata-rata 50+ tahun. Anak muda milih jadi kurir, konten kreator, atau kerja di pabrik. Sawah ada, yang menggarap hampir tidak ada. Pertanyaannya, kenapa anak muda Jabar males jadi petani ?
Jawabannya, karena petani itu terkena citra “kotor dan tidak keren. Kepanasan, kotor lumpur, hasil tidak pasti. Bandingkan sama kerja kantoran/remote. Kemudian, lahan makin sempit dan mahal. Anak muda tidak punya warisan sawah. Sewa mahal, modal awal berat. Ada kabar hasil vs capek tidak sebanding. Panen 4 bulan, harga gabah digoyang tengkulak. Mending jualan online tiap hari ada duit. Bisa jadi kurang teknologi. Metode masih manual. Padahal Gen Z suka hal yang data-driven dan otomatis.
Atas gambaran ini, HKTI Jabar bagaimana bisa memberikan solusi cerdas ya ? Ini justru panggungnya TIK. Namanya “Petani Milenial Digital”:
Pertama, ubah citra lewat teknologi. Drone semprot, sensor IoT, traktor otomatis. Kalau sawah sudah kayak main game dan dashboard, anak muda mau. HKTI bisa bikin “Smart Farm Demo” di tiap kabupaten.
Kedua, model “Petani Tanpa Lahan. Anak muda tidak harus punya sawah. Jadi “farm manager digital”: kelola 10 lahan petani lewat aplikasi. Ngatur air, pupuk, panen dari HP juga bagi hasil. Modal kecil, pekerjaan keren.
Ketiga, Agrotech dan data farming.
HKTI dorong startup agrotech Jabar: marketplace hasil panen langsung ke pabrik, AI prediksi harga, blockchain buat traceability. Petani = CEO datanya sendiri.
Keempat, Kurikulum SMK/PT yang nyambung. Jurusan Pertanian dan Teknologi Informasi dan Komunilaso digabung. Lulusannya bukan “sarjana nganggur”, tapi “Data Agronomist”. Gaji bisa lebih gede dari programmer.
Dalam bahasa lain, buat bertani = bertani data. Tidak jual capek fisik, tapi jual kepintaran dan teknologi. Kalau HKTI Jabar tidak gerak di sini, 15 tahun lagi bisa saja Jabar impor beras terus walau tanahnya subur.
Terakhir, berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan petani Jabar. Ini ujungnya semua program. Kalau petani tidak sejahtera, regenerasi dan alih fungsi lahan tidak bakal berhenti. Masalah kesejahteraan petani Jabar sekarang diantaranya adalah harga jual digorok tengkulak. Petani jual gabah ke tengkulak karena butuh cash cepat. Harga ditekan. Padahal 2 minggu kemudian harga naik 30% di pabrik.
Selain itu, biaya produksi tinggi. Pupuk, pestisida, sewa traktor, buruh. Margin tipis banget. Gagal panen sekali berarti utang. Bisa juga karena tidak punya data. Tidak tahu harga pasar real-time, tidaj tahu cuaca akurat, tidak tahu hama datang kapan. Jadi main feeling. Bahkan, rantai distribusi panjang. Petani → Tengkulak → Pengepul → Pabrik → Retail. Tiap tangan motong. Petani cuma dapat 20-30% dari harga akhir.
Langkah strategis yang dapat ditempuh HKTI Jabar antara lain :
1. Potong rantai distribusi menggunakan digital. Buat platform “Langsung Petani”. Petani Jabar posting panennya, pabrik/retail langsung bid. Harga transparan, bayar masuk rekening. Contohnya seperti eFishery tapi untuk padi/hortikultura. HKTI bisa dorong dan validasi datanya.
2. Smart farming = potong biaya.
Sensor kelembapan tanah → siram pas perlu aja, hemat air dan listrik. Drone semprot → hemat pestisida 30%. AI prediksi hama → tidak boros semprot. HKTI bikin paket teknologi murah dan pelatihan buat kelompok tani.
3. Akses keuangan dan asuransi digital.
Bank tidak mau kasih KUR ke petani karena “tidak ada data”. HKTI bantu bikin sistem: data tanam, data panen, data cuaca masuk blockchain. Jadi skor kredit petani jelas. Asuransi gagal panen juga bisa klaim lewat foto dan GPS.
4. Value addition, bukan cuma jual gabah. HKTI mendorong petani/kelompok tani punya mesin dryer dan packaging kecil. Jual beras premium “Beras Karawang” langsung ke konsumen via online. Harapannya, margin naik 2-3x lipat dibanding jual gabah basah.
5. Dashboard kesejahteraan real-time.
HKTI dan Pemda bikin dashboard soal harga komoditas, stok pangan, prediksi panen per kabupaten. Ini perlu agar kebijakan subsidi/pupuk tepat sasaran, tidak mengalir ke yang tidak membutuhkan.
Catatan pentingnya, petani sejahtera sama dengan petani punya data dan akses pasar langsung dan biaya ditekan dengan teknologi. Kalau HKTI Jabar fokus ke 5 poin ini, “petani sejahtera” bukan mimpi lagi. Saat inilah, Jawa Barat butuh Ketua dan rengrengan kepengurisan DPD HKTI yang benar-benar memahami berbagai masalah diatas secara cerdas. Pertanyaan kritisnya apakah Musda HKTI Jabar akan mampu melahirkan sosok Ketua dan rengrengan kepengurusan yang dapat menjawab persoalan tersebut ?
Ya, tentu kita berharap agar terpilihnya Kang Bucky sebagai Ketua DPD HKTI Jawa Barat, akan mampu membawa angin segar bagi perjalanan HKTI Jawa Barat ke depan. Mari kita lihat perkembangan berikutnya. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Pesan Moral, Usai Musda HKTI Jawa Barat
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
