MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Sabtu (06/06/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Penyikapan Atas Program MBG” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Akhirnya Presiden Prabowo mencopot 3 petinggi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Kepala BGN dan dua orang Wakil Kepala BGN. Tragisnya lagi, setelah mereka dicopot dari jabatannya, besoknya langsung dipersiksa oleh Kejaksaan Agung dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Inilah resiko pejabat negara yang melupakan sumpah jabatannya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program sosial nasional dari pemerintah Indonesia yang menyediakan makanan dengan kandungan gizi seimbang secara cuma-cuma untuk kelompok tertentu. Ini bukan sekadar bagi-bagi nasi atau mi instan. Fokusnya di kelengkapan gizi makro dan mikro: karbohidrat kompleks, protein hewani & nabati, lemak tak jenuh, vitamin dan mineral dari sayur-buah.
Tujuan utama MBG adalah mengatasi stunting dan malnutrisi, terutama pada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya, meningkatkan kualitas SDM Indonesia untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Kemudian, meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar siswa karena mereka tidak berangkat sekolah dengan perut kosong. Lalu, menggerakkan ekonomi lokal dengan membeli bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
Sasaran dan skala yang direncanakan, targetnya 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran sekitar Rp171 triliun. Pelaksanaan dilakukan lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Per Maret 2025 sudah berjalan di 38 provinsi dengan 722 SPPG dan 2 juta penerima manfaat. Targetnya 32.000 SPPG.
Cara kerja Program MBG adalah makanan dirancang sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Contoh: porsi pagi 20-25% kebutuhan gizi harian, makan siang 30-35%. Menu divariasikan dan disesuaikan dengan kearifan lokal biar nggak membosankan, sekaligus memberdayakan pemasok lokal.
Di 2026, program ini juga terintegrasi dengan pemantauan kesehatan sederhana dan edukasi gizi lewat stiker kandungan gizi di setiap porsi. Intinya Program MBG itu investasi jangka panjang pemerintah buat bikin generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif, sambil menguatkan ekonomi desa. Ini alasannya kenapa dianggap terobosan cerdas :
1. Investasi ke otak dan tubuh di masa emas pertumbuhan. 1000 Hari Pertama Kehidupan + usia sekolah itu periode kritis buat perkembangan otak. Kekurangan gizi di fase ini bikin stunting, daya tangkap lemah, dan sulit dikejar di usia dewasa. Dengan ngasih gizi seimbang tiap hari, MBG langsung nyasar ke akar masalah SDM rendah. Biaya mencegah stunting jauh lebih murah daripada mengobati dampaknya seumur hidup.
2. Efek ganda: kesehatan + ekonomi lokal. Uangnya nggak cuma “keluar” buat beli makanan. Presiden Prabowo bilang, uang makan per desa bisa beredar sampai Rp 8 miliar per tahun karena bahan dibeli dari petani, nelayan, UMKM lokal. Jadi ada perputaran uang di desa, bukan cuma tersedot ke pusat. Ini bikin programnya punya efek multiplier ke ekonomi inklusif.
3. Lebih dari sekadar bagi-bagi makanan. Bedanya sama bansos biasa: MBG didesain rutin harian/mingguan buat bangun kebiasaan makan sehat.
Ditambah ada edukasi gizi lewat stiker kandungan gizi dan pemantauan kesehatan di titik layanan. Jadi tujuannya mengubah perilaku, bukan cuma mengatasi lapar sesaat.
4. Dukungan data kebijakan.
Pemerintah menargetkan program ini nurunin angka kemiskinan sampai 2,6% dan jadi prioritas nasional 2025-2029. Auditnya juga direncanakan tiap 3 bulan biar tepat sasaran.
Namun begitu, ada beberapa catatan kritis yang patut dicermati bersama. Efektivitasnya tergantung eksekusi. Kasus keracunan massal yang pernah terjadi nunjukkin tantangan di standar higienis dan pengawasan. Makanya sekarang ada program pelatihan 5000 koki profesional dari ICA buat pendampingan juru masak MBG.
Jadi kalau ditanya apakah program MBG sebuah “terobosan cerdas” ? Jawabannya iya secara konsep, karena berusaha menyambungkan gizi, pendidikan, dan ekonomi dalam satu kebijakan. Lalu, bagaimana dengan kisah suksesnya ? Keberhasilannya, jelas akan kembali lagi ke seberapa konsisten implementasinya di lapangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri, sejak diluncurkan serentak 6 Januari 2025 memang memunculkan beberapa polemik di lapangan. Namun begitu, penyikapannya perlu dibedakan antara kritik terhadap pelaksanaan dan tujuan besar programnya.
Pertama, masalah yang muncul di lapangan. Berdasarkan catatan CISDI, KPAI, dan laporan media sejak Januari-April 2025 adalah tata kelola & regulasi belum jelas. Belum ada payung hukum dan petunjuk teknis yang rinci, sehingga koordinasi pusat-daerah jadi lemah. Akses ke studi uji coba 2024 dan metode penghitungan sasaran juga minim transparansi.
Selanjutnya, istribusi bermasalah. KPAI menemukan keterlambatan distribusi sehingga makanan banyak dikembalikan karena siswa sudah makan lebih awal. Ada juga kasus mitra dapur berhenti operasi karena pembayaran telat hampir Rp1 miliar di Jakarta Selatan.
Kemudian, terkait dengan kualitas dan keamanan pangan. Beberapa daerah mengalami keracunan massal, menu tidak sesuai alergi siswa, dan kualitas makanan dinilai buruk. Lalu, Administrasi dan penghentian sementara. Yogyakarta, beberapa sekolah di Jakarta Timur, dan daerah lain sempat hentikan MBG karena masalah administrasi internal SPPG.
Kedua, sikap yang disarankan untuk menyikapi polemik ini. Pertama, pisahkan tujuan dan eksekusi.
Tujuan MBG untuk memperbaiki gizi anak, cegah stunting, dan bantu daya beli masyarakat secara umum didukung banyak pihak. Yang dipersoalkan kebanyakan adalah cara eksekusinya. Jadi kritik diarahkan ke sistem, bukan ke niat program.
Selanjutnya, dorong transparansi dan evaluasi berbasis data. CISDI menekankan perlunya membuka hasil studi uji coba, analisis biaya-manfaat, dan mekanisme penghitungan sasaran. Tanpa ini, sulit memperbaiki titik lemah.
Kemudian, perkuat pengawasan dan pelibatan lokal. KPAI merekomendasikan pengawasan ketat, pelibatan guru untuk pantau alergi, dan memberi ruang siswa menyuarakan kendala. Pemerintah daerah dan komite sekolah perlu dilibatkan, bukan hanya SPPG pusat.
Lalu, perbaiki alur pembayaran mitra. Kasus tunggakan ke mitra dapur menunjukkan risiko keberlanjutan. Penyikapan praktisnya: percepat verifikasi tagihan dan buat mekanisme pembayaran yang tidak bergantung pada satu jalur birokrasi.
Bahkan fleksibilitas menu sesuai kondisi daerah. Beberapa laporan menyebut menu kurang cocok dengan selera dan kondisi lokal. Penyikapan yang banyak diusulkan: berikan panduan gizi tapi beri ruang dapur daerah menyesuaikan bahan baku lokal.
Ketiga, apa yang sudah dilakukan pemerintah ? Pemerintah menyatakan siap mendanai MBG tanpa dana zakat dan sedang menyusun perbaikan SOP. Beberapa daerah juga menghentikan sementara untuk evaluasi dan perbaikan fasilitas.
Semoga jadi bahan perenungan bersama. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Penyikapan Atas Program MBG
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
