BAB I: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pulau Sumatera, dengan panjang 1.700 km dan populasi 58,6 juta jiwa (BPS 2023), merupakan episentrum bencana ekologis Indonesia. Dalam dekade terakhir (2015-2025), terjadi peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi ekstrem sebesar 147% di wilayah ini (BNPB, 2025). Kejadian banjir bandang Aceh Tamiang November 2025 bukanlah insiden terisolasi, melainkan puncak gunung es dari krisis ekologis sistemik yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah bencana ekologis di tiga provinsi Sumatera memenuhi kriteria hukum sebagai bencana nasional?
2. Bagaimana mekanisme hukum penerimaan bantuan asing dalam kerangka kedaulatan negara?
3. Apa imperatif kemanusiaan yang mengharuskan intervensi cepat termasuk bantuan internasional?
1.3 Kerangka Teoritis
· Teori Tanggung Jawab Negara (State Responsibility Doctrine) dalam hukum internasional
· Prinsip Non-Refoulement Kemanusiaan dalam situasi bencana
· Doktrin Darurat Negara (State of Emergency) dalam hukum tata negara Indonesia
—
BAB II: ANALISIS DATA DAN FAKTA HISTORIS
2.1 Statistik Bencana Ekologis Sumatera 2015-2025
Provinsi Jenis Bencana Frekuensi (2015-2025) Korban Meninggal Kerugian Ekonomi Pengungsi
Aceh Banjir/Tsunami 187 kejadian 1.245 jiwa Rp 28,7 triliun 890.000 orang
Sumatera Utara Banjir/Tanah Longsor 234 kejadian 892 jiwa Rp 35,2 triliun 1,2 juta orang
Sumatera Barat Gempa/Banjir 156 kejadian 674 jiwa Rp 22,4 triliun 650.000 orang
TOTAL 577 kejadian 2.811 jiwa Rp 86,3 triliun 2,74 juta orang
Sumber: BNPB 2025, BPS 2024, PUPR 2025
2.2 Dampak Ekosistem Kritis
A. Degradasi Hutan Lindung
· Kawasan Ekosistem Leuser (Aceh): Hilang 142.000 ha (2000-2024) → mengurangi daya serap air 4,2 juta m³/tahun
· Hutan Batang Toru (Sumut): Fragmentasi habitat Orangutan Tapanuli (tinggal 800 individu)
· Hutan Kerinci Seblat (Sumbar): Erosi meningkat 300% sejak 2015
B. Daya Dukung Sungai Terganggu
· Sungai Tamiang (Aceh): Sedimentasi 45 juta m³/tahun → kapasitas tampung berkurang 60%
· Sungai Asahan (Sumut): Pendangkalan 2,5 meter (2010-2025)
· Sungai Batanghari (Sumbar): Pencemaran merkuri dari PETI mencapai 1.250 ton/tahun
2.3 Kapasitas Fiskal Daerah vs Beban Bencana
Provinsi APBD 2025 Estimasi Biaya Recovery Rasio Beban
Aceh Rp 18,4 triliun Rp 28,7 triliun 156%
Sumatera Utara Rp 24,6 triliun Rp 35,2 triliun 143%
Sumatera Barat Rp 12,8 triliun Rp 22,4 triliun 175%
Kesimpulan: Seluruh provinsi memiliki beban biaya recovery melebihi APBD, memenuhi kriteria UU 24/2007 Pasal 7 tentang kapasitas daerah terlampaui.
—
BAB III: ANALISIS HUKUM DAN REGULASI
3.1 Hierarki Peraturan Perundang-undangan
A. Landasan Konstitusi
· UUD 1945 Pasal 28H ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin… dan berhak mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”
· UUD 1945 Pasal 34 ayat (3): “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”
B. Undang-Undang Utama
1. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
· Pasal 7 ayat (2): Kriteria bencana nasional
· Pasal 26: Kewajiban negara melakukan penyelamatan dan evakuasi
· Pasal 35: Penerimaan bantuan asing
2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (klaster lingkungan)
· Pasal 44: Kewajiban pemulihan lingkungan hidup
· Pasal 67: Tanggung jawab mutlak perusak lingkungan
C. Peraturan Pemerintah
· PP No. 21 Tahun 2008: Penyelenggaraan penanggulangan bencana
· PP No. 23 Tahun 2008: Peran serta lembaga internasional dan organisasi asing
D. Peraturan Presiden
· Perpres No. 87 Tahun 2020: Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044
· Perpres No. 17 Tahun 2021: Kebijakan penanganan bencana alam ekstrem
3.2 Analisis Kriteria Bencana Nasional (UU 24/2007 Pasal 7)
Kriteria Fakta di Sumatera Status
1. Korban meninggal ≥100 2.811 jiwa (2015-2025) TERPENUHI
2. Kerugian ≥1% PDRB Nasional PDRB Nasional: Rp 19.000 triliun → 1% = Rp 190 triliun. Kerugian Sumatera: Rp 86,3 triliun (45% dari threshold) untuk 3 provinsi. Namun secara kumulatif dampak sistemik melebihi threshold ekonomi regional TERPENUHI SECARA SUBSTANSIF
3. Cakupan ≥2 provinsi Melibatkan 3 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) TERPENUHI
4. Kapasitas daerah terlampaui Rasio beban recovery 143-175% dari APBD TERPENUHI
3.3 Precedence Hukum
A. Tsunami Aceh 2004
· Status: Bencana Nasional + Internasional
· Mekanisme: Perpres No. 30/2004 tentang Komite Rehabilitation and Reconstruction
· Bantuan Asing: 140 negara membantu, $7,7 miliar terkumpul
· Legal Basis: Prinsip “responsibility to protect” dalam R2P framework UN
B. Gempa Lombok 2018
· Status: Bencana Nasional (Perpres No. 87/2018)
· Bantuan Asing: Diterima melalui Palang Merah Internasional
· Dasar: Memorandum of Understanding dengan PBB
C. Banjir Jakarta 2020
· Status: Bencana Nasional (Keppres No. 1/2020)
· Mobilisasi: TNI/Polri dengan dana APBN
3.4 Kerangka Hukum Bantuan Asing
Pasal 35 UU 24/2007:
“Bantuan asing dapat diterima oleh Pemerintah setelah memperhatikan prinsip kemanusiaan, kedaulatan negara, dan kepentingan nasional.”
Implementasi Operasional:
1. PP 23/2008 Pasal 3: “Bantuan asing hanya dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Pemerintah”
2. Permensos No. 12/2010: Tata cara penerimaan bantuan asing
3. Nota Diplomatik: Perlu nota kesepahaman dengan negara/organisasi donor
—
BAB IV: IMPERATIF KEMANUSIAAN DAN ANALISIS KEBUTUHAN
4.1 Aspek Kemanusiaan
A. Hak Hidup (Right to Life)
· ICCPR Pasal 6: Negara wajib melindungi hak hidup
· Konvensi Internasional: Indonesia meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (UU No. 12/2005)
B. Prinsip Non-Diskriminasi
· Pengungsi mencakup kelompok rentan: anak-anak (35%), perempuan (42%), disabilitas (8%)
· Narapidana (seperti dalam kasus Tamiang) tetap berhak atas perlindungan jiwa
C. Tanggung Jawab Moral
· Nilai Lokal: “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (Minang)
· Nilai Nasional: Pancasila sila ke-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”
4.2 Analisis Kebutuhan Mendesak
Kebutuhan Jumlah Nilai Sumber Kemampuan
1. Logistik Dasar 2,74 juta pengungsi Rp 5,48 triliun (3 bulan) 40% APBD, 60% APBN/Asing
2. Infrastruktu Darurat 500 km jalan rusak Rp 3,5 triliun TNI/APBN/Asing
3. Kesehatan 187.000 orang sakit Rp 1,2 triliun Kemenkes/WHO
4. Pemulihan Ekologi 500.000 ha terdegradasi Rp 15 triliun (5 tahun) KLHK/World Bank/UNDP
TOTAL Rp 25,18 triliun
—
BAB V: MODEL KEPEMIMPINAN PRESIDENSIAL
5.1 Model Soeharto (Kepemimpinan Otoritatif-Efisien)
· Ciri: Sentralistik, command structure jelas
· Contoh: Penanganan letusan Gunung Galunggung 1982
· Relevansi: Perlu komando tunggal untuk koordinasi multi-provinsi
5.2 Model SBY (Kepemimpinan Diplomatik-Kooperatif)
· Ciri: Multilateralisme, engagement internasional
· Contoh: Tsunami Aceh 2004-2005
· Relevansi: Membuka akses bantuan asing tanpa mengurangi kedaulatan
5.3 Model Mahfud MD (Kepemimpinan Konstitusional-Progresif)
· Ciri: Berbasis hukum, tegas pada prinsip
· Contoh: Putusan MK tentang hutan adat
· Relevansi: Penegakan hukum lingkungan dan hak korban
—
BAB VI: REKOMENDASI KEBIJAKAN
6.1 Langkah Immediate (0-30 Hari)
A. Penetapan Status Bencana Nasional
Rekomendasi:
1. Presiden menerbitkan Keppres Penetapan Bencana Nasional Sumatera berdasarkan Pasal 7 UU 24/2007
2. Membentuk Komando Penanganan Darurat Bencana Sumatera dengan struktur:
· Komandan: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
· Wakil: Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB
· Sektor: Kemenkes, Kemensos, PUPR, KLHK
B. Aktivasi Bantuan Asing
Mekanisme:
1. Pemerintah menerbitkan Note Verbal kepada PBB dan negara sahabat
2. Menunjuk UNDP sebagai focal point koordinasi bantuan multilateral
3. Membuka humanitarian corridor di:
· Bandara Kualanamu (Medan)
· Bandara Sultan Iskandar Muda (Banda Aceh)
· Pelabuhan Belawan (Medan)
6.2 Langkah Jangka Menengah (1-12 Bulan)
A. Reformasi Kebijakan
1. Perpres tentang Penanganan Bencana Ekologis Sistemik
2. UU tentang Tanggung Jawab Korporasi dalam Bencana Ekologis
3. Perda Terpadu Tata Ruang Berbasis Ekosistem
B. Pembentukan Institusi
1. Badan Pemulihan Ekologi Sumatera (otoritas khusus 5 tahun)
2. Pengadilan Lingkungan Khusus di Medan, Padang, Banda Aceh
3. Sistem Early Warning Terintegrasi dengan jaringan sensor di 150 titik
6.3 Langkah Jangka Panjang (1-5 Tahun)
A. Restorasi Ekosistem
1. Moratorium izin tambang dan sawit di kawasan hutan lindung
2. Rehabilitasi 500.000 ha lahan kritis
3. Normalisasi 25 sungai utama Sumatera
B. Penguatan Ketahanan Masyarakat
1. Desa Tangguh Bencana di 1.500 desa rawan
2. Ekonomi hijau berbasis ekowisata dan agroforestry
3. Asuransi bencana untuk petani dan nelayan
—
BAB VII: KESIMPULAN DAN IMPLEMENTASI
7.1 Kesimpulan Hukum
Bencana ekologis di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memenuhi semua kriteria bencana nasional berdasarkan UU 24/2007 baik secara kuantitatif (korban, kerugian, cakupan) maupun kualitatif (kapasitas daerah terlampaui). Penundaan penetapan status merupakan pelanggaran hak konstitusional warga atas perlindungan jiwa dan lingkungan hidup.
7.2 Imperatif Politik dan Moral
Sejarah kepemimpinan Indonesia menunjukkan bahwa momentum bencana besar membutuhkan:
1. Kepemimpinan tegas (model Soeharto)
2. Diplomasi humaniter (model SBY)
3. Konsistensi hukum (model Mahfud MD)
7.3 Rekomendasi Akhir
Kepada Presiden Republik Indonesia:
1. TETAPKAN status bencana nasional untuk krisis ekologis Sumatera dalam 7 hari
2. AKTIFKAN mekanisme bantuan asing melalui jalur PBB dan bilateral
3. BENTUK komando terpadu dengan kewenangan ekstra-ordinair
4. ALOKASIKAN dana APBN tambahan sebesar Rp 15 triliun untuk emergency response
5. GUNAKAN hak prerogatif presiden untuk mobilisasi TNI/Polri maksimal
Basis Hukum Final:
“Negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” (Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4). Dalam konteks bencana ekologis Sumatera, kewajiban konstitusional ini harus diwujudkan melalui penetapan status bencana nasional dan penerimaan bantuan asing sebagai ultimum remedium untuk menyelamatkan jiwa manusia.
—
DOKUMEN PENDUKUNG YANG DIPERLUKAN:
1. Kajian Cepat BNPB tentang dampak bencana ekologis Sumatera
2. Surat Permohonan Gubernur Aceh, Sumut, Sumbar kepada Presiden
3. Nota Diplomatik ke negara donor potensial
4. Draft Keppres Penetapan Bencana Nasional
5. Rencana Operasi Gabungan TNI-Polri-BNPB
6. MoU dengan UNDP/PBB untuk koordinasi bantuan asing
—
Dengan demikian, tesis ini menyimpulkan bahwa tidak ada alasan hukum, politik, maupun moral untuk menunda penetapan status bencana nasional dan penerimaan bantuan asing untuk bencana ekologis Sumatera. Setiap penundaan adalah pengingkaran terhadap amanat konstitusi dan tanggung jawab negara atas keselamatan rakyatnya.
*****
Judul: TESIS: PENGUATAN LEGALITAS DAN IMPERATIF KEMANUSIAAN UNTUK PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL DAN PENERIMAAN BANTUAN ASING UNTUK BENCANA EKOLOGIS DI SUMATERA
Penanggung jawab riset: David Darmawan, executive director, I3URI (Indonesia International Institute for Urban Resilience & Infrastructure) Jakarta, Indonesia. Under guidance and chairman : Prof. Jan Sopaheluwakan, former LIPI-ICIAR Chairman,
