MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Jum’at (12/09/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Terobosan Cerdas Mengendalikan Harga Beras” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Dalam acara Ngobrol Santai di sebuah Kedai Kopi di pinggiran kota Bandung, terjadi perbincangan yang cukup menarik untuk diselami lebih dalam. Pertanyaannya adalah apakah dengan dibentuknya Kementerian Koordinator urusan Pangan dalam Kabinet Merah Putih, maka Badan Pangan Nasional menjadi tidak diperlukan lagi ?
Dalam kaitan ini, seorang sahabat menjawab, dengan dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Badan Pangan Nasional (BPN) atau National Food Agency (NFA) masih diperlukan dan berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Berdasarkan koordinasi teknis antara BPN dan Kemenko Pangan, keduanya memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ini penting disampaikan, karena tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional antara lain menjaga stabilisasi pangan dan inflasi; mengatur kebijakan ekspor impor pangan; menyiapkan kebijakan harga acuan; mengembangkan aplikasi panel harga pangan dan mengawal diversifikasi pangan lokal Selain itu, Badan Pangan Nasional dapat berkolaborasi dengan Kemenko Pangan dalam hal berkoordinasi untuk menyelaraskan tugas pokok dan fungsi.
Dalam implementasinya, BPN telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi pangan Indonesia, seperti mengatur proyeksi neraca pangan; mengembangkan kebijakan tentang harga acuan; mengelola bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah; juga mengembangkan diversifikasi pangan lokal melalui Perpres nomor 81 Tahun 2024
Dengan demikian, Badan Pangan Nasional masih sangat diperlukan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta terus berkoordinasi dengan Kemenko Pangan untuk mencapai tujuan bersama.
Sinergi dan kolaborasi antara Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional (BPN) sangat penting dalam menopang ketahanan pangan di Indonesia. Berikut beberapa contoh sinergi dan kolaborasi yang dapat ditempuh :
Pertama, koordinasi kebijakan. Kemenko Pangan dan BPN dapat berkoordinasi dalam mengembangkan kebijakan pangan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.
Kedua, pengembangan sistem informasi pangan. Badan Pangan Nasional dapat mengembangkan sistem informasi pangan yang akurat dan terkini, sehingga Kemenko Pangan dapat menggunakan informasi tersebut dalam mengembangkan kebijakan dan strategi pangan.
Ketiga, pengawasan dan pengendalian. Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional dapat berkolaborasi dalam pengawasan dan pengendalian harga pangan, sehingga dapat mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali dan meningkatkan stabilitas pangan.
Keempat, pengembangan diversifikasi pangan. Badan Pangan Nasionak dapat mengembangkan diversifikasi pangan lokal, sehingga Kemenko Pangan dapat mendukung kebijakan tersebut dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor.
Kelima, pengembangan infrastruktur pangan. Kemenko Pangan dan Badan Pangan Nasional dapat berkolaborasi dalam mengembangkan infrastruktur pangan, seperti gudang, jalan, dan fasilitas lainnya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam distribusi pangan.
Keenam, pengawasan kualitas pangan. Badan Pangan Nasional dapat melakukan pengawasan kualitas pangan, sehingga Kemenko Pangan dapat memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik, Kemenko Pangan dan BPN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan pengalaman yang ada, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) boleh jadi menghadapi tantangan dalam mengendalikan harga beras karena beberapa alasan keterbatasan pasokan beras berkualitas tinggi. Keterbatasan pasokan beras berkualitas tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga beras di pasar.
Selanjutnya, adanya dinamika pasokan dan permintaan. Fluktuasi harga pangan dapat terjadi karena dinamika pasokan dan permintaan di pasar nasional maupun global. Bisa juga karena gagalnya stabilisasi harga. Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, Bapanas dan Bulog dinilai gagal dalam mewujudkan stabilisasi harga beras di pasar. Atau perlunya keterlibatan banyak pihak. Pengendalian harga beras memerlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk pemerintah, Bapanas, Bulog, dan pelaku pasar lainnya.
Selama ini, upaya yang telah dilakukan oleh Bapanas dan Kemenko Pangan untuk mengendalikan harga beras antara lain :
– Menyiapkan alternatif beras program SPHP. Pemerintah telah menyiapkan alternatif beras program SPHP dari Perum Bulog untuk mengatasi kenaikan harga beras.
– Mengantisipasi kenaikan harga. Bapanas terus mengantisipasi berlanjutnya kenaikan harga beras di tingkat konsumen melalui penderasan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
– Mengimbau masyarakat untuk tidak belanja berlebihan. Bapanas juga mengimbau masyarakat untuk tidak belanja berlebihan untuk mengurangi tekanan pada harga beras.
Tidak hanya itu, Pemerintah pun berusaha untuk melahirkan berbagai tetobosan untuk mencarikan jalan keluarnya. Beberapa terobosan cerdas yang dapat membantu menjawab tantangan dalam mengendalikan harga beras diantaranya pertama membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi. Membangun sistem informasi pangan yang terintegrasi dapat membantu memantau harga beras secara real-time, sehingga dapat dilakukan intervensi yang tepat waktu untuk mengendalikan harga.
Kedua, pengembangan gudang pangan strategis. Membangun gudang pangan strategis dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras dan mengurangi fluktuasi harga. Ketiga, program pertanian berkelanjutan. Mendorong program pertanian berkelanjutan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas beras, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Keempat, kerja sama dengan petani dan pelaku pasar. Membangun kerja sama dengan petani dan pelaku pasar dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras dan mengurangi fluktuasi harga. Kelima, pengembangan teknologi pertanian. Mendorong pengembangan teknologi pertanian dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas beras, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan beras dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Keenam, pengendalian Impor Beras. Membangun sistem pengendalian impor beras yang efektif dapat membantu mengendalikan ketersediaan beras dan harga di pasar domestik. Ketujuh, pengembangan diversifikasi pangan. Mendorong pengembangan diversifikasi pangan dapat membantu mengurangi ketergantungan pada beras dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Dengan implementasi terobosan cerdas tersebut, dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras, mengurangi fluktuasi harga, dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.
***
Judul: Terobosan Cerdas Mengendalikan Harga Beras
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
