MajmusSunda–Bandung, Kamis- (01/10/2026) Perubahan yang berlangsung sangat cepat dapat memengaruhi cara masyarakat berpikir, bekerja, berkomunikasi, membangun relasi, hingga memaknai kehidupan. Ketika kemampuan masyarakat untuk memahami, menyaring, mengembangkan, dan mewariskan nilai tidak mampu mengikuti kecepatan perubahan, dapat muncul kekosongan budaya.

Kekosongan tersebut kemudian mudah diisi oleh budaya eksternal. Hal ini bukan berarti budaya dari luar selalu buruk. Persoalannya adalah ketika kita tidak cukup cepat memproduksi makna, identitas, karya, dan ekosistem budaya sendiri.

Lantas, apa yang harus dilakukan para pemangku kepentingan budaya, mulai dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, lembaga pendidikan, komunitas, hingga pelaku industri kreatif? Inisiatif strategis apa yang dapat dilakukan secara bersama-sama?

Berikut 14 pemikiran yang dapat menjadi kerangka awal Gerakan Kedaulatan Budaya Indonesia.

1. Mengubah Paradigma: dari Pelestarian Budaya Menuju Kedaulatan Budaya

Indonesia perlu bergeser dari paradigma:

Melestarikan budaya yang ada

menjadi:

Membangun kemampuan bangsa untuk mencipta, memilih, mengolah, dan mewariskan budaya.

Budaya tidak seharusnya dipahami hanya sebagai benda warisan, tari, pakaian adat, bahasa, atau kesenian tradisional.

Budaya adalah sistem nilai dan cara hidup yang menjawab berbagai pertanyaan mendasar:

• Apa yang kita anggap baik?

• Apa yang kita anggap benar?

• Bagaimana kita bekerja?

• Bagaimana kita memimpin?

• Bagaimana kita memperlakukan alam?

• Bagaimana kita menggunakan teknologi?

• Bagaimana kita membesarkan anak?

• Bagaimana kita berbisnis?

• Bagaimana kita menyelesaikan konflik?

• Apa yang kita wariskan kepada generasi berikutnya?

Dengan perspektif tersebut, budaya perlu diperlakukan sebagai infrastruktur peradaban, bukan sekadar sektor kesenian.

2. Membangun Gerakan Kedaulatan Budaya Indonesia

Saya melihat adanya peluang untuk membangun sebuah gerakan lintas pemangku kepentingan dengan nama:

GERAKAN KEDAULATAN BUDAYA INDONESIA

Dengan semangat:

Dari objek perubahan menjadi subjek perubahan.
Dari konsumen budaya menjadi pencipta budaya.
Dari pewaris menjadi pengembang sekaligus pewaris.

Gerakan ini bukan gerakan untuk menolak budaya asing. Sebaliknya, tujuannya adalah memastikan Indonesia tidak kehilangan kemampuan untuk menentukan jati dirinya ketika dunia terus berubah.

Prinsipnya:

Terima → Telaah → Pilih → Olah → Cipta → Sebarkan → Wariskan

Bukan sekadar:

Terima → Ikuti → Konsumsi → Lupakan budaya sendiri.

3. Membangun Lima Kemampuan Utama Budaya

Kerangka ini dapat dikembangkan menjadi National Cultural Resilience Framework, dengan lima kemampuan utama:

1. Cultural Awareness

Bangsa mengenal dirinya sendiri.

2. Cultural Literacy

Bangsa memahami makna, sejarah, nilai, dan konteks budayanya.

3. Cultural Discernment

Bangsa mampu menyaring berbagai pengaruh dari luar secara kritis.

4. Cultural Creativity

Bangsa mampu menciptakan ekspresi budaya baru yang relevan dengan zamannya.

5. Cultural Transmission

Bangsa mampu membuat budaya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya dengan bertanya:

“Berapa banyak budaya tradisional yang berhasil disimpan?”

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:

“Seberapa besar kemampuan masyarakat Indonesia menciptakan budaya yang relevan dengan zamannya tanpa kehilangan akar nilai bangsanya?”

4. Membagi Peran Strategis Setiap Pemangku Kepentingan

Kedaulatan budaya tidak dapat dibebankan kepada pemerintah saja. Setiap unsur masyarakat memiliki peran strategis.

Yang penting, pemerintah tidak harus menjadi satu-satunya pelaksana kebudayaan.

Pemerintah lebih tepat berperan sebagai orkestrator ekosistem budaya.

5. Membangun Indonesian Cultural Intelligence

Salah satu agenda nasional yang penting adalah membangun sistem Indonesian Cultural Intelligence yang mampu membaca perubahan secara terus-menerus.

Hal-hal yang perlu dipantau antara lain:

• perubahan gaya hidup;

• bahasa;

• musik;

• film;

• fashion;

• makanan;

• teknologi;

• perilaku generasi muda;

• budaya digital;

• nilai-nilai yang berkembang;

• budaya global yang masuk;

• budaya lokal yang mulai kehilangan keberlanjutan.

Tujuannya bukan untuk melarang perubahan, melainkan agar Indonesia tidak terlambat memahami perubahan.

Sistem ini dapat dikembangkan sebagai semacam Early Warning System Budaya.

6. Membangun Cultural Innovation Lab

Setiap daerah dapat memiliki Cultural Innovation Lab.

Fungsinya bukan sekadar menjadi museum atau tempat menyimpan warisan budaya, tetapi menjadi ruang pertemuan:

Tradisi + Teknologi + Kreativitas + Bisnis + Generasi Muda

Misalnya, batik tidak hanya dilestarikan sebagai kain tradisional, tetapi dikembangkan menjadi:

• fashion;

• desain digital;

• arsitektur;

• game;

• animasi;

• interior;

• lifestyle;

• dan intellectual property.

Hal yang sama dapat diterapkan pada wayang, gamelan, kuliner, permainan tradisional, cerita rakyat, arsitektur, bahasa daerah, hingga nilai gotong royong.

Budaya harus mampu berevolusi, bukan dibekukan.

7. Mendorong Cultural Content Revolution

Pertarungan budaya pada era digital sebagian besar berlangsung melalui konten.

Ketika anak Indonesia membuka TikTok, YouTube, Instagram, Netflix, game, layanan musik, atau teknologi AI, muncul pertanyaan penting:

Berapa besar dunia yang mereka temui berasal dari Indonesia?

Karena itu, dapat dikembangkan gerakan:

1.000.000 Indonesian Cultural Creators

Para pencipta budaya tersebut tidak harus semuanya seniman.

Guru, santri, mahasiswa, petani, nelayan, koki, dokter, pengusaha, budayawan, fotografer, animator, gamer, programmer, hingga keluarga dapat menjadi produsen narasi Indonesia.

Kedaulatan budaya pada era digital membutuhkan masyarakat yang bukan hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga produsen makna dan narasi.

8. Mendorong Perusahaan Menjadi Cultural Investor

Peran dunia usaha dalam kebudayaan masih dapat dikembangkan lebih jauh.

Perusahaan tidak harus berhenti pada:

CSR → Bantuan untuk kegiatan budaya

Paradigmanya dapat diperluas menjadi:

Corporate Cultural Investment

Perusahaan dapat berinvestasi dalam:

• film;

• animasi;

• museum;

• dokumentasi bahasa;

• revitalisasi desa budaya;

• riset budaya;

• creative hub;

• pengembangan seniman muda;

• digitalisasi arsip;

• cultural startup;

• festival;

• penerbitan;

• game Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, budaya tidak selalu berada pada posisi sebagai penerima bantuan pemerintah, tetapi dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang produktif dan berkelanjutan.

9. Membangun Cultural Editorial Responsibility

Media massa memiliki posisi strategis karena media turut menentukan apa yang dianggap penting oleh masyarakat.

Karena itu, diperlukan kesadaran mengenai Cultural Editorial Responsibility.

Media dapat secara sadar memperluas ruang untuk:

• memperkenalkan budaya lokal;

• mempertemukan budaya lama dengan generasi muda;

• mengangkat tokoh budaya;

• membahas perubahan nilai;

• memperkenalkan inovasi budaya;

• mengangkat cerita lokal menjadi cerita nasional.

Ini bukan tentang propaganda budaya.

Tujuannya adalah membuat budaya Indonesia menarik untuk diketahui dan diapresiasi karena memang memiliki nilai, makna, dan relevansi.

10. Mengembalikan Keluarga sebagai “Sekolah Budaya”

Ini merupakan salah satu fondasi paling fundamental.

Anak pertama kali belajar budaya bukan dari kementerian, melainkan dari rumah.

Budaya dipelajari melalui:

• cara berbicara;

• cara menghormati orang lain;

• cara makan;

• cara menyelesaikan konflik;

• cara memperlakukan orang tua;

• cara memperlakukan alam;

• cara menggunakan uang;

• cara bekerja;

• cara beragama;

• cara bertetangga.

Karena itu, dapat dikembangkan gerakan:

Keluarga Indonesia Berbudaya

Budaya bukan hanya sesuatu yang diajarkan.

Budaya harus dialami dalam kehidupan sehari-hari.

11. Menerapkan Cultural Impact Assessment

Salah satu inovasi kebijakan yang dapat dikembangkan adalah Cultural Impact Assessment.

Setiap kebijakan besar, pembangunan, teknologi, atau transformasi digital seharusnya tidak hanya bertanya:

“Apakah kebijakan ini menguntungkan secara ekonomi?”

Tetapi juga:

“Apa dampaknya terhadap budaya masyarakat?”

Misalnya pembangunan kawasan wisata dapat dianalisis dari aspek:

Ekonomi + Lingkungan + Sosial + Budaya

Pendekatan yang sama dapat diterapkan pada:

• AI;

• media sosial;

• pembangunan kota;

• kawasan industri;

• pendidikan;

• pariwisata;

• reklamasi;

• migrasi;

• platform digital.

Dengan demikian, budaya masuk ke dalam mainstream governance dan tidak ditempatkan sebagai persoalan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat.

12. Membentuk Indonesian Cultural Compact

Bentuk strategis lainnya adalah membangun semacam Kesepakatan Kebudayaan Indonesia atau Indonesian Cultural Compact.

Ini bukan sekadar dokumen pemerintah, melainkan komitmen bersama berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah

Melindungi dan menciptakan ekosistem.

Masyarakat

Menghidupkan dan mewariskan.

Dunia pendidikan

Mengajarkan dan mengembangkan.

Dunia usaha

Menginvestasikan dan mengindustrikan.

Media

Menceritakan dan mengamplifikasi.

Seniman

Mencipta dan menginterpretasikan.

Teknologi

Mendigitalisasi dan mendistribusikan.

Keluarga

Menghidupkan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan komitmen lintas sektor tersebut, kedaulatan budaya Indonesia menjadi tanggung jawab bersama.

13. Mengukur Ketahanan Budaya, Bukan Sekadar Jumlah Festival

Keberhasilan kebijakan kebudayaan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah festival atau jumlah kegiatan budaya.

Kita membutuhkan Cultural Resilience Index (CRI).

Sebagai gagasan awal, CRI dapat mempertimbangkan lima dimensi:

CRI = Identity × Literacy × Creativity × Participation × Transmission

Indikator yang dapat diukur antara lain:

• pengetahuan budaya lokal;

• penggunaan bahasa;

• partisipasi generasi muda;

• produksi konten budaya;

• jumlah creative IP Indonesia;

• konsumsi karya budaya Indonesia;

• ekspor budaya;

• keberlangsungan komunitas budaya;

• regenerasi pelaku budaya;

• kontribusi industri budaya;

• integrasi budaya dalam pendidikan;

• ketahanan terhadap disrupsi digital.

Dengan indikator semacam ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai daerah yang budayanya masih hidup, daerah yang mulai mengalami kekosongan budaya, serta daerah yang berhasil menjadi pusat inovasi budaya.

14. Gerakan Kedaulatan Budaya dan Gagasan “Rahayu”

Jika menggunakan kerangka peradaban RAHAYU, budaya seharusnya tidak berhenti pada:

Identitas → Kebanggaan

Tetapi bergerak menjadi:

Budaya → Nilai → Perilaku → Peradaban → Rahayu

Tujuan akhirnya bukan sekadar mengatakan:

“Indonesia memiliki banyak budaya.”

Lebih jauh dari itu, budaya Indonesia diharapkan mampu menghasilkan manusia, masyarakat, organisasi, dan peradaban yang bahagia, sejahtera, lestari, dan mulia.

Dengan demikian, Rahayu dapat menjadi arah peradaban, sementara budaya menjadi salah satu kendaraan utamanya.

Arsitektur Gerakan Kedaulatan Budaya Indonesia

Seluruh gagasan tersebut dapat dirangkum dalam sebuah arsitektur:

INDONESIA CULTURAL RESILIENCE & SOVEREIGNTY ECOSYSTEM

Global Change
↓
Cultural Intelligence
↓
Filter & Discernment
↓
Local Values & Identity
↓
Cultural Innovation
↓
Creative Industry & Media
↓
Public Participation
↓
Intergenerational Transmission
↓
Cultural Resilience
↓
Indonesia as Cultural Subject
↓
Peradaban Indonesia yang Rahayu

Penutup: Menjadi Subjek Perubahan

Pada akhirnya, Gerakan Kedaulatan Budaya bukanlah gerakan untuk menutup Indonesia dari dunia.

Sebaliknya, gerakan ini merupakan upaya membangun kemampuan bangsa agar mampu berinteraksi dengan perubahan global tanpa kehilangan akar identitasnya.

Indonesia perlu memiliki kemampuan untuk menerima perubahan, memahami perubahan, menyaring perubahan, mengolah perubahan, dan bahkan ikut menciptakan perubahan.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi budaya yang diproduksi pihak lain, tetapi juga menjadi bangsa yang mampu menciptakan nilai, makna, karya, dan peradaban yang dapat berkontribusi kepada dunia.

“Indonesia tidak harus menutup diri dari perubahan dunia. Indonesia harus cukup kuat untuk memasuki perubahan dunia tanpa kehilangan dirinya, dan cukup kreatif untuk ikut mengubah dunia.”

Asep Chaeruloh*