MajmusSunda News, Jawa Barat, Rabu (21/10/2026) โ Setiap kali seorang pejabat menghadiri sebuah acara, hampir selalu tersedia kesempatan baginya untuk berpidato. Kalau yang hadir beberapa pejabat, semuanya mendapat giliran memberikan sambutan. Mulai dari ketua panitia, kepala desa, camat, bupati, gubernur, hingga pejabat pusat jika kebetulan hadir. Biasanya, semakin tinggi jabatannya, semakin belakangan pula giliran berpidatonya.
Kebiasaan ini berlangsung dalam berbagai kegiatan pemerintahan maupun acara masyarakat. Bahkan dalam acara sederhana sekalipun, susunan sambutannya bisa demikian panjang. Masing-masing pembicara merasa perlu menyampaikan nasihat, arahan, dan pesan-pesan pembangunan. Tidak jarang waktu untuk mendengarkan pidato justru lebih panjang daripada acara pokoknya sendiri.
Isi sambutannya pun sering kali tidak jauh berbeda. Pejabat yang satu berbicara, pejabat berikutnya mengulanginya dengan sedikit tambahan. Ada pula kebiasaan menjadikan podium sebagai panggung klaim keberhasilan dan prestasi. Pejabat bawahan membanggakan atasannya, sementara pejabat yang lebih tinggi menyampaikan berbagai keberhasilan pemerintahannya. Pujian terkadang demikian berlebihan hingga terkesan menjilat.
Acara yang semestinya menjadi kesempatan bertemu masyarakat berubah menjadi panggung untuk mempertontonkan hierarki jabatan, mengumbar prestasi, dan saling menyanjung.
Lebih membosankan lagi apabila pejabat yang terus-menerus diminta berpidato ternyata miskin literasi. Kurang membaca, terbatas referensi, dan tidak banyak memiliki gagasan baru. Materi pidatonya pun berkisar pada hal yang itu-itu saja, dipenuhi jargon, nasihat normatif, serta kalimat-kalimat yang sudah berkali-kali didengar masyarakat.
Memang tidak semua pejabat demikian. Ada yang memiliki wawasan luas, gagasan menarik, dan kemampuan berbicara yang baik. Namun, sepandai apa pun seseorang berpidato, tidak berarti ia harus selalu memperoleh panggung hanya karena memiliki jabatan.
๐ฃ๐ฒ๐ท๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐ ๐๐๐ ๐ฃ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ฅ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐
Pejabat publik sering disebut sebagai pelayan rakyat. Ironisnya, dalam berbagai pertemuan, rakyat justru lebih banyak diminta duduk mendengarkan pidato orang-orang yang seharusnya melayani mereka.
Kehadiran pejabat semestinya menjadi kesempatan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat, mendengarkan keluhan, menerima kritik, dan memahami kebutuhan rakyat secara langsung.
Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW memberikan contoh kesediaan meluangkan waktu untuk mendengarkan keperluan seorang perempuan, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim nomor 2326. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengaduan masyarakat Kufah terhadap gubernurnya, Sa’ad bin Abi Waqqash, ditindaklanjuti dengan mengutus orang untuk memeriksa pengaduan tersebut langsung kepada masyarakat, sebagaimana tercatat dalam Sahih Bukhari nomor 755.
Kisah-kisah tersebut memperlihatkan pentingnya keterbukaan seorang pemimpin terhadap pengaduan masyarakat. Jabatan merupakan amanah yang menuntut kesediaan untuk mendengarkan orang-orang yang dipimpinnya.
๐ฅ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ถ๐ฑ๐ฎ๐๐ผ, ๐ฃ๐ฒ๐ท๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐ ๐ ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ป
Tradisi sambutan berjenjang dalam kegiatan pemerintahan dan masyarakat sudah waktunya dibatasi. Tidak perlu setiap pejabat yang hadir diberi kesempatan berpidato. Jika memang diperlukan, cukup satu orang menyampaikan sambutan singkat mewakili pemerintah.
Sebaliknya, berikan mikrofon kepada beberapa perwakilan masyarakat. Biarkan petani berbicara tentang pupuk, irigasi, dan harga hasil panen. Pedagang kecil menyampaikan kesulitan usahanya. Guru mengemukakan persoalan pendidikan. Tenaga kesehatan menjelaskan keadaan pelayanan kesehatan. Anak-anak muda menyampaikan gagasan, harapan, dan kebutuhan mereka.
Para pejabat cukup duduk mendengarkan, mencatat, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas persoalan. Mereka tidak harus langsung menjawab semuanya, apalagi menjanjikan segala sesuatu akan diselesaikan.
Aspirasi yang terkumpul kemudian dipelajari oleh jajaran pemerintahan. Persoalan dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan, kewenangan, kemampuan anggaran, dan kemungkinan penyelesaiannya. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atas persoalan yang telah mereka sampaikan.
Pertemuan seperti ini dapat menghasilkan manfaat yang lebih nyata daripada sekumpulan sambutan, foto bersama, dan tepuk tangan.
Pembatasan pidato tentu tidak berarti pejabat dilarang berbicara. Dalam kesempatan tertentu, mereka memang perlu menyampaikan kebijakan, laporan pertanggungjawaban, atau penjelasan penting kepada publik. Yang perlu diubah adalah kebiasaan menjadikan pidato sebagai acara wajib hanya karena seseorang memiliki jabatan.
๐๐ฎ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ป๐๐ฒ ๐ ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฟ
Budaya mendengarkan rakyat sebaiknya dibangun sejak seseorang masih menjadi calon pemimpin. Salah satu caranya melalui gagasan ๐๐ฎ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ป๐๐ฒ ๐ ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฟ, yaitu bentuk kampanye yang memberikan kesempatan utama kepada masyarakat untuk berbicara.
Kampanye selama ini sering diisi pidato calon pemimpin yang berbusa-busa mengumbar janji, membanggakan diri, dan menawarkan berbagai program. Rakyat dikumpulkan untuk mendengarkan, kemudian dihibur dengan dangdutan atau pertunjukan lainnya.
Pola tersebut dapat dibalik. Calon pemimpin duduk mendengarkan, sementara masyarakat menyampaikan persoalan, kebutuhan, kritik, dan usulan. Aspirasi yang terkumpul menjadi bahan penyusunan program kerja yang realistis, bahkan dapat dikembangkan menjadi kontrak politik yang terbuka bagi masyarakat.
Kampanye Mendengar layak dipertimbangkan sebagai salah satu kewajiban dalam pembaruan peraturan pemilu dan pemilihan kepala daerah mendatang. Melalui forum semacam ini, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui kemampuan calon pemimpin dalam memahami persoalan, menganalisis kebutuhan, dan merumuskan penyelesaian.
Budaya yang terlalu memuliakan jabatan melalui kesempatan berpidato perlu diubah. Pejabat memperoleh kedudukannya untuk menjalankan amanah dan melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap pertemuan.
๐ฅ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐ ๐๐๐ฑ๐ฎ๐ต ๐๐ฒ๐ฟ๐น๐ฎ๐น๐ ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ป๐ด ๐บ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฝ๐ถ๐ฑ๐ฎ๐๐ผ ๐ฝ๐ฒ๐ท๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐. ๐ฆ๐ฒ๐ธ๐ฎ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ด ๐ด๐ถ๐น๐ถ๐ฟ๐ฎ๐ป ๐ฝ๐ฒ๐ท๐ฎ๐ฏ๐ฎ๐ ๐ฝ๐ฒ๐น๐ฎ๐๐ฎ๐ป ๐ฟ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐ ๐๐ฎ๐ป๐ด ๐น๐ฒ๐ฏ๐ถ๐ต ๐ฏ๐ฎ๐ป๐๐ฎ๐ธ ๐ฑ๐๐ฑ๐๐ธ, ๐บ๐ฒ๐บ๐ฏ๐๐ธ๐ฎ ๐๐ฒ๐น๐ถ๐ป๐ด๐ฎ, ๐ฑ๐ฎ๐ป ๐บ๐ฒ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป๐ด๐ฎ๐ฟ๐ธ๐ฎ๐ป ๐ฟ๐ฎ๐ธ๐๐ฎ๐๐ป๐๐ฎ.
Salam, Kang Eep
***
Judul: Batasi Pejabat Pelayan Rakyat Berpidato
Penulis:ย Kang Eep
Editor:ย Raka Alvaro Triputra
