MajmusSunda News – Cianjur, Sabtu (14/11/2026) – “Pergantian Wakil Presiden bukan sekadar pergantian figur, melainkan ujian terhadap konstitusi, demokrasi, dan kedewasaan politik bangsa.”
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 (Gibran Rakabuming Raka) membuka babak baru dalam ketatanegaraan Indonesia. Pada 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Surat yang sama, menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri, demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Gibran tidak mencantumkan alasan khusus dalam surat tersebut. MPR kemudian menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan mulai menyiapkan proses pengisian jabatan tersebut.
Pertanyaan berikutnya sederhana, tetapi sangat konstitusional: siapa pengganti Gibran? Jawabannya tidak boleh hanya ditentukan oleh kalkulasi politik. Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang harus dihormati.
Mekanisme Konstitusional
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan jawaban tegas: apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, rakyat tidak kembali memilih Wakil Presiden melalui pemilu langsung. Presiden mengusulkan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.
Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah beberapa kali diubah. Presiden mengajukan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR. Setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih satu dari dua calon tersebut.
Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu dari kedua calon. Selanjutnya, MPR melantik Wakil Presiden terpilih. Artinya, mekanisme pengisian kekosongan Wapres telah memiliki jalur konstitusional yang relatif jelas. Persoalannya bukan lagi apakah boleh memilih pengganti, melainkan siapa yang paling layak dipilih dan bagaimana prosesnya dijalankan secara bermartabat.
Belajar dari Sejarah
Sejarah Wakil Presiden Indonesia memberikan banyak pelajaran. Mohammad Hatta, Wapres pertama, merupakan proklamator dan negarawan. Setelah itu hadir Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudharmono, Try Sutrisno, dan B.J. Habibie. Pada era Reformasi terdapat Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, Jusuf Kalla kembali, Ma’ruf Amin, dan kemudian Gibran Rakabuming Raka.
Latar belakang mereka sangat beragam: pejuang kemerdekaan, tokoh daerah, diplomat, militer, birokrat, teknokrat, ekonom, politisi, ulama, hingga generasi muda. Sejarah tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model tunggal mengenai siapa yang ideal menjadi Wakil Presiden. Yang dibutuhkan adalah figur yang mampu menjalankan fungsi kenegaraan sesuai tantangan zamannya.
Sultan Hamengku Buwono X, Layakkah Dipertimbangkan?
Dalam wacana mengenai siapa yang layak menggantikan Gibran, Sri Sultan Hamengku Buwono X patut dipertimbangkan sebagai salah satu figur kenegarawanan. Pertimbangannya bukan semata-mata karena faktor keturunan. Ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Republik dan pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sri Sultan Hamengku Buwono X sendiri memiliki pengalaman panjang sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan.
Dari perspektif politik kebangsaan, Sultan mempunyai modal berupa pengalaman pemerintahan daerah, pemahaman terhadap kebudayaan dan sejarah bangsa, serta posisi Yogyakarta yang memiliki tempat khusus dalam perjalanan Republik. Namun, harus ditegaskan: Sri Sultan Hamengku Buwono X belum merupakan calon resmi Wakil Presiden pengganti Gibran.
Apakah Presiden akan mengusulkan namanya? Apakah Sultan bersedia? Apakah MPR akan memilihnya? Semua itu baru dapat dijawab setelah proses konstitusional berjalan.
Bursa Figur Potensial
Selain Sri Sultan Hamengku Buwono X, sejumlah nama dapat menjadi bahan diskusi publik. Di antaranya Sugiono, Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Ahmad Muzani, dan Yusril Ihza Mahendra. Namun, nama-nama tersebut harus ditempatkan sebagai wacana atau spekulasi politik, bukan calon resmi.
Sugiono memiliki pengalaman pemerintahan dan politik serta berada dalam lingkungan strategis pemerintahan Presiden Prabowo. Keunggulannya adalah pengalaman sebagai pejabat negara dan kedekatan dengan pemerintahan. Tantangannya adalah pengalaman kenegaraan yang masih relatif muda dibandingkan sejumlah figur senior.
Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman panjang di parlemen dan politik nasional. Kemampuan membangun komunikasi politik menjadi modal penting. Namun, apabila menjadi Wapres, ia harus bertransformasi dari aktor politik parlemen menjadi figur kenegaraan yang dapat diterima lebih luas. Puan Maharani memiliki pengalaman sebagai Ketua DPR dan tokoh politik nasional. Ia mempunyai pengalaman kelembagaan yang kuat. Namun, pilihan terhadap Puan tentu memiliki konsekuensi terhadap konfigurasi politik nasional. Ahmad Muzani memiliki pengalaman panjang di parlemen dan saat ini menjabat Ketua MPR. Pengalamannya memahami sistem ketatanegaraan menjadi modal penting. Namun, justru karena kedudukannya sebagai Ketua MPR, persoalan kepatutan dan konflik kepentingan politik harus menjadi pertimbangan serius apabila namanya masuk dalam bursa.
Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra memiliki latar belakang hukum, akademik, politik, dan pemerintahan. Pengalaman ketatanegaraannya merupakan modal penting. Namun, siapa pun yang masuk dalam bursa tetap harus menunggu keputusan Presiden karena kewenangan mengusulkan dua calon berada pada Presiden. Dengan demikian, publik sebaiknya tidak terburu-buru memastikan siapa yang akan menjadi Wapres baru.
Jangan Sekadar Mencari “Orang Kedua”
Pertanyaan paling penting bukan siapa yang paling kuat secara politik, tetapi siapa yang paling layak menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia?
Setidaknya terdapat lima kriteria. Pertama, integritas. Wapres harus mempunyai rekam jejak yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kapasitas kenegaraan. Ia harus memahami konstitusi, pemerintahan, hukum, ekonomi, pertahanan, dan hubungan internasional. Ketiga, pengalaman pemerintahan. Kompleksitas persoalan nasional membutuhkan figur yang telah teruji. Keempat, kemampuan menjadi pemersatu. Wapres harus mampu diterima lintas kelompok politik, daerah, agama, dan masyarakat. Kelima, loyalitas kepada konstitusi. Wakil Presiden harus loyal kepada negara dan UUD 1945, bukan sekadar loyal kepada figur atau kelompok politik tertentu.
Kriteria terakhir sangat penting. Wapres bukan sekadar “orang kedua” dalam pemerintahan, tetapi bagian dari kepemimpinan nasional yang mempunyai tanggung jawab konstitusional.
Jangan Jadikan Pergantian sebagai Transaksi Politik
Pengisian kekosongan jabatan Wapres jangan sampai berubah menjadi transaksi politik antarelite. Partai politik boleh memberikan pandangan. Koalisi boleh menyampaikan aspirasi. Namun, keputusan akhir harus mempertimbangkan kepentingan negara.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama. MPR memiliki kewenangan memilih satu. Keduanya harus menggunakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab. Publik juga berhak mengetahui rekam jejak, kompetensi, dan integritas kedua calon. Transparansi diperlukan agar proses pengisian jabatan Wapres tidak menimbulkan spekulasi, kecurigaan, dan politik transaksional.
Rekomendasi
Pertama, seluruh proses pengisian jabatan Wapres harus berjalan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
Kedua, dua nama yang diajukan Presiden harus memenuhi persyaratan konstitusional serta memiliki integritas dan kapasitas kenegaraan.
Ketiga, Presiden sebaiknya membuka ruang konsultasi dengan partai politik dan elemen masyarakat tanpa menghilangkan kewenangan konstitusionalnya.
Keempat, MPR harus menjalankan pemilihan secara transparan, objektif, dan bebas dari politik transaksional.
Kelima, masyarakat harus mengawal proses tersebut agar pengisian jabatan Wapres benar-benar menghasilkan figur terbaik, bukan sekadar figur yang paling kuat secara politik.
Penutup
Indonesia telah memiliki sejarah panjang mengenai Wakil Presiden: dari Mohammad Hatta, negarawan sekaligus proklamator; Sri Sultan Hamengku Buwono IX, pejuang dan negarawan; hingga para teknokrat, militer, politisi, ulama, dan generasi muda yang pernah mengisi jabatan tersebut.
Kini, setelah Gibran mengajukan pengunduran diri dan MPR memproses kekosongan jabatan, bangsa Indonesia kembali diuji. Siapa penggantinya? Jawabannya bukan sekadar siapa yang memiliki dukungan politik terbesar. Jawabannya harus dikembalikan kepada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Apakah seorang teknokrat, politisi, birokrat, tokoh hukum, tokoh agama, tokoh parlemen, tokoh militer, aktivis NGO, seniman/budayawan, atau seorang negarawan seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X? Biarlah proses konstitusional yang menentukan.
Yang pasti, kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik dan bukan pula kompensasi kekuasaan. Ia adalah amanah konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan menjaga persatuan bangsa. Indonesia tidak membutuhkan sekadar pengganti Gibran. Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berintegritas, berkapasitas, berpengalaman, dan memiliki jiwa kenegarawanan. Sebab, ketika kepentingan politik berhadapan dengan kepentingan negara, hukum dan konstitusi harus menjadi panglima.
Fiat Justitia, Servata Veritate.
“Tegakkan keadilan, peliharalah kebenaran”.
Cianjur, 14 November 2026
Judul: Wapres Mundur, Siapa Pengganti Gibran?
Penulis: Unang Margana, Ketua IKADIN Cianjur, Praktisi Hukum pada LBH Cianjur
Editor: Parkah
