MajmusSunda News – Bandung, Sabtu (14/11/2026) – HARI-HARI ini, saya dan banyak kawan mendialogkan sesuatu yang ganjil dalam cara kita mengelola kehidupan bersama di Republik ini.
Keganjilan itu berlangsung di berbagai tingkatan, dari pengambilan keputusan negara hingga tata kelola di daerah, bahkan merembes ke dalam keseharian warga.
Ketika hutan terbakar, kita menghitung titik api dan memobilisasi sumber daya. Ketika udara menjadi beracun, kita menghitung indeks pencemaran, sementara nasib para korban kerap terabaikan. Ketika masyarakat berdemonstrasi, kita menghitung jumlah peserta, sementara sebagian pihak yang tidak sependapat justru sibuk membatasi ruang penyampaian aspirasi. Ketika daerah kekurangan anggaran, kita menghitung transfer fiskal.
Kita semakin pandai menghitung gejala, tetapi belum mampu dan bersedia mengubah sistem yang terus mereproduksinya.
Dalam dunia medis, stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, sehingga sebagian fungsi tubuh melemah. Analogi inilah yang saya gunakan dalam buku Stroke Sosial (2020) untuk memahami sumbatan tata kelola yang telah berlangsung jauh sebelumnya.
Enam tahun kemudian, lembaga, data, teknologi, dan kebijakan semakin banyak. Namun, persoalan lama berulang. Barangkali yang mengalami stroke bukan kemampuan membuat keputusan, melainkan kemampuan menghubungkannya dengan realitas keseharian. Relasi kuasa semakin timpang. Mandat publik berisiko dibajak oleh kepentingan kelompok tertentu, sementara aspirasi masyarakat tersisih dari keputusan yang mengatasnamakan mereka.
Lihatlah kebakaran hutan dan lahan. Asap melintasi batas administratif, memasuki paru-paru manusia tanpa membedakan usia maupun status sosial. Estimasi epidemiologis September 2026 mengaitkan paparan partikulat halus karhutla dengan ribuan kematian.
Namun, mengapa bencana yang berulang puluhan tahun masih diperlakukan seolah-olah baru pertama kali terjadi?
Kita memadamkan api, tetapi belum tentu memutus sistem yang terus memungkinkan api kembali.
Di balik asap terdapat ketimpangan geografis. Daerah menyediakan energi, mineral, hutan, air, dan ruang hidup, sementara banyak keputusan strategis dan manfaat ekonomi terkonsentrasi di pusat, terutama Jakarta. Wilayah penghasil justru menanggung pencemaran, risiko kesehatan, kerusakan ekologis, dan biaya pemulihan.
Dalam pembagian penerimaan minyak bumi, bagian pusat mencapai 84,5 persen, sementara daerah memperoleh 15,5 persen. Formula sumber daya lainnya berbeda. Namun, apakah pembagian penerimaan memperhitungkan seluruh biaya yang ditanggung masyarakat?
Sumber daya berasal dari daerah. Manfaat dan kendali atas pemanfaatannya terkonsentrasi di pusat-pusat kekuasaan dan pertumbuhan. Kerusakan sosial dan ekologis terus terakumulasi di wilayah penghasil.
Desentralisasi merupakan agenda penting Reformasi 1998. Namun, kecenderungan resentralisasi fiskal dan regulasi mengundang pertanyaan: seberapa jauh otonomi bekerja jika kewenangan dan kapasitas daerah menyempit?
Pemikiran Mohammad Hatta mengenai federalisme dan otonomi daerah layak dibaca kembali. Meskipun pernah mempertimbangkan federalisme bagi Indonesia yang majemuk, Hatta kemudian menerima negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi. Perdebatan tersebut relevan bukan untuk menganggap federalisme sebagai jawaban tunggal, melainkan untuk mempertanyakan bagaimana kekuasaan, kewenangan, dan sumber daya dibagi secara adil.
Unity in Diversity tidak cukup berhenti sebagai semboyan kebangsaan. Persatuan harus melindungi keberagaman, sementara keberagaman harus memiliki ruang untuk ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Persatuan tanpa keadilan berisiko menjadi penyeragaman. Keberagaman tanpa pembagian kekuasaan berisiko tinggal sebagai pengakuan simbolik.
Dalam negara kepulauan seperti Indonesia, keadilan tidak cukup diukur dari kemampuan pusat mempertahankan kesatuan, tetapi juga dari kemampuan daerah dan masyarakat menentukan masa depan mereka. Negara kesatuan dengan desentralisasi yang kuat maupun sistem federal perlu dinilai berdasarkan bagaimana keduanya menjamin representasi, pemerataan fiskal, akuntabilitas, dan perlindungan ekologis.
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan, dan keberlanjutan. Jika manfaat terkonsentrasi sementara kerusakan ditanggung wilayah penghasil, seberapa jauh kita telah menjalankan amanat tersebut?
Sementara itu, perdebatan politik kerap terserap oleh simbol. Salam Tiga Jari dan Salam Lima Jari hadir dalam gerakan masyarakat dengan pesan dan tuntutan yang berbeda. Kebebasan berekspresi perlu dihormati, tetapi pesan di balik setiap ekspresi juga perlu didengarkan. Apakah energi politik dan intelektual yang tercurah pada simbol telah diimbangi dengan upaya menyelesaikan persoalan kesehatan, ketimpangan fiskal, dan akuntabilitas?
Kita sibuk menghitung jari, tetapi luput membaca pesan di balik ekspresinya. Sementara itu, persoalan warga terus menunggu keputusan yang berpihak dan tindakan yang mampu menyelesaikan akar masalahnya.
Dalam Stroke Sosial, saya mengidentifikasi empat sumbatan: visi keberlanjutan, inklusivitas, dan kesepakatan kolektif; pelibatan masyarakat, transparansi, dan partisipasi; diagnosis, keberpihakan, dan intervensi; serta perlindungan, pemantauan, dan perbaikan. Ketika sumbatan saling memperkuat, aktivitas kelembagaan meningkat tanpa menghasilkan perubahan yang sepadan.
Seperti kondisi medis, stroke sosial dapat meninggalkan konsekuensi jangka panjang. Kerusakan ekologis, ketimpangan antargenerasi, dan hilangnya kepercayaan publik tidak selalu dapat dipulihkan sepenuhnya. Mengganti pejabat atau kebijakan tidak otomatis menghapus kerusakan yang telah terakumulasi.
“Memulihkan sistem tidak boleh berarti menghidupkan kembali mekanisme yang membuatnya sakit.”
Barangkali sudah waktunya membangun konsensus baru, bukan hanya antarelite, melainkan bersama daerah, komunitas, dunia usaha, dan kelompok yang selama ini menanggung biaya pembangunan. Kita perlu merundingkan kembali hubungan negara, pasar, masyarakat, dan alam; distribusi kewenangan; serta siapa yang menikmati manfaat dan menanggung kerusakan.
Konsensus itu harus mengubah keputusan, insentif, dan akuntabilitas. Masyarakat tidak cukup menerima hasil pembangunan; mereka harus memiliki pengaruh terhadap arah dan konsekuensinya.
Kita mungkin tidak dapat memulihkan seluruh kerusakan masa lalu. Namun, kita masih dapat menghentikan mekanisme sistemik yang terus memproduksi kerusakan baru sekaligus memperparah kerusakan lama yang telah terakumulasi.
Itulah harapan dari refleksi stroke sosial: bukan mengembalikan keadaan lama, melainkan membangun kesepakatan kolektif untuk menentukan arah kehidupan bersama yang adil, inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Prosa Aforisme Sistemik (PAS) merupakan eksperimen penulisan yang menghubungkan pengalaman, bukti, pemikiran sistemik, dan aforisme untuk membuka ruang refleksi kritis serta gagasan perubahan sistemik.
Rujukan utama: Farhan Helmy (2020), Stroke Sosial: Sumbatan Tata Kelola, Kebijakan Publik, dan Perubahan Sosial di Sekeliling Kita, Edisi Rangkuman, terutama Rangkuman dan Bab 1.
#ProsaAforismeSistemik #StrokeSosial #DesentralisasiFiskal #KeadilanEkologis #Reformasi1998 #SystemsThinking #ProgressiveInsights
Judul: Stroke Sosial, Ketika Sistem Kehilangan Daya Gerak
Penulis: Farhan Helmy adalah pemikir sistemik, praktisi kebijakan, dan penggerak inovasi sosial dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam tata kelola lingkungan, perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan. Ia merupakan pendiri Advanced Computing, Design and Innovation (ASCODI) Lab dan Presiden DILANS Indonesia, serta Lead Asia-Africa Inclusive Nexus (AAINN). Melalui Progressive Insights dan Prosa Aforisme Sistemik (PAS), ia mengeksplorasi hubungan antara manusia, alam, teknologi, relasi kuasa, dan keadilan sosial.
Editor: Parkah
