MajmusSunda News-Bandung, Sabtu, (14/11/2026)- Dosen Sosiologi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., menuturkan sejarah politik kadang kerap menghadirkan ironi dan kontroversi.
Ironisnya mereka yang sebelumnya begitu lantang memberikan dukungan, perlahan-lahan mulai mengambil jarak ketika keadaan tidak lagi menguntungkan.
Mereka yang dahulu dipuja sebagai simbol pemimpin masa depan, pada suatu saat justru menjadi pusat perdebatan tentang masa depan demokrasi itu sendiri.
Dr. Ijang Faisal,, mengatakan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang ditandai dengan penyerahan surat kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026, merupakan momentum penting untuk merenungkan kembali hubungan antara ambisi kekuasaan, dinasti politik, etika konstitusi, dan tanggung jawab moral para elite yang dahulu mengantarkannya menuju kursi kekuasaan.
Peristiwa ini tidak cukup dibaca hanya sebagai keputusan politik seorang Gibran. Ada perjalanan panjang yang melibatkan kekuasaan keluarga, keputusan lembaga negara, partai politik, elite koalisi, serta jaringan relawan yang dengan penuh keyakinan membangun narasi
Kini, imbuh Ijang lagi, ketika perjalanan politik itu menghadapi ujian serius, muncul pertanyaan yang patut direnungkan: di manakah mereka yang dahulu begitu bersemangat bertepuk tangan? Apakah tanggung jawab politik cukup berhenti ketika dukungan telah diberikan dan kekuasaan berhasil diraih?
“Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi bukan sekadar persoalan memenangkan pemilihan umum, melainkan juga tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan,” tutur Ijang
Ia menjelaskan dalam perspektif sosiologi politik, dinasti kekuasaan bukanlah fenomena baru.
Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan patrimonial bertumpu pada hubungan personal, loyalitas, dan kedekatan dengan penguasa.
“Dalam sistem semacam ini, hubungan keluarga berpotensi memperoleh tempat lebih istimewa dibandingkan prinsip meritokrasi dan rasionalitas kelembagaan,” kata Ijang
Sedangkan Pierre Bourdieu melalui teori reproduksi sosial menjelaskan bagaimana modal sosial, simbolik, dan politik dapat diwariskan antargenerasi. Nama besar keluarga, jaringan elite, akses terhadap sumber daya, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan menjadi modal yang tidak selalu dimiliki warga negara lainnya.
Kerangka tersebut relevan imbuh Ijang, untuk membaca perjalanan politik keluarga Joko Widodo. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024 sejak awal menimbulkan kontroversi, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka peluang pencalonannya.
“Kontroversi semakin menguat ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitus,” tuturnya
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dinasti politik tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga menyangkut integritas kelembagaan, konflik kepentingan, dan kepatutan dalam penyelenggaraan negara.
Tentu, menjadi anak seorang presiden bukanlah kesalahan. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Namun, hak politik tidak boleh mengabaikan prinsip kesetaraan kesempatan dan keadilan prosedural.
“Demokrasi memberikan hak kepada anak pejabat untuk menjadi pemimpin, tetapi tidak memberikan hak kepada kekuasaan untuk memperlakukan negara sebagai warisan keluarga,” tegas Ijang.
