Politik Telah Merusak Sendi Hukum di Indonesia: Ketika Menang-Kalah Lebih Dikedepankan daripada Benar dan Salah

MajmusSunda News, Jawa Barat, Jum’at (25/09/2026) – Ada sesuatu yang semakin terbalik dalam kehidupan bernegara kita. Politik, yang semestinya bekerja di dalam pagar hukum, terlalu sering menentukan bagaimana hukum dibaca dan diperlakukan. Begitu sebuah persoalan menyentuh kekuasaan, pertanyaan pertama yang muncul bukan lagi apa yang benar, apa yang salah, apa aturannya, dan apa buktinya. Kita lebih cepat menghitung siapa yang akan menang, siapa yang kalah, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, serta kepada kubu mana seseorang akan dianggap berpihak.

Kebiasaan itu sudah begitu kuat sampai kalimat “namanya juga politik” terdengar seperti penjelasan yang cukup untuk banyak hal. Inkonsistensi dimaklumi, prosedur dapat dinegosiasikan, aturan dicari celahnya, sementara fakta yang mestinya dapat diperiksa secara objektif ikut tenggelam dalam pertarungan kepentingan. Politik akhirnya bukan hanya menentukan siapa yang memegang kekuasaan, tetapi mulai memengaruhi apa yang mau kita terima sebagai benar.

Politik tentu diperlukan. Demokrasi membutuhkan politik untuk mengelola kekuasaan, menyusun kebijakan, mempertemukan kepentingan, membangun koalisi, serta menentukan arah pemerintahan. Politik memang mengenal kompromi, negosiasi, menang-kalah, dan perhitungan untung-rugi. Hukum bekerja dengan ukuran yang berbeda. Dalam perkara hukum memang ada pihak yang menang dan ada yang kalah, tetapi kemenangan merupakan akibat dari proses hukum, bukan ukuran untuk menentukan bagaimana hukum harus dibaca.

Cara kerja hukum seharusnya lebih disiplin: 𝗮𝗽𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝘆𝗮, 𝗮𝗽𝗮 𝗳𝗮𝗸𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮, 𝗮𝗽𝗮 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶𝗻𝘆𝗮, 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗿𝘄𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴, 𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶𝗺𝗮𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝗲𝗱𝘂𝗿𝗻𝘆𝗮, 𝗱𝗮𝗻 𝗮𝗽𝗮 𝗮𝗸𝗶𝗯𝗮𝘁 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮. Kepercayaan dalam hukum, bagi saya, hanya layak dibangun di atas dua fondasi utama: 𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶. Aturan menentukan ukuran, bukti menunjukkan apakah ukuran itu terpenuhi. Tanpa aturan, keputusan mudah berubah menjadi kehendak kekuasaan. Tanpa bukti, kebenaran berubah menjadi pernyataan yang sekadar diminta untuk dipercaya.

𝗜. 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗗𝗶𝗯𝘂𝗮𝘁 𝗡𝗶𝘀𝗯𝗶

Hukum memang tidak selalu hitam dan putih. Ada norma yang membutuhkan penafsiran, ada konflik antaraturan, ada fakta yang kompleks, dan ada perkara ketika para ahli maupun para hakim dapat berbeda pendapat. Namun ruang interpretasi tidak berarti semua kebenaran menjadi relatif. Kita tetap harus membedakan wilayah abu-abu yang memang lahir dari kompleksitas hukum dengan wilayah abu-abu yang sengaja diperlebar karena warna hitam atau putihnya tidak nyaman bagi suatu kepentingan.

Persoalan menjadi serius ketika norma yang sebenarnya dapat diuji malah dikaburkan karena akibat penerapannya dianggap merepotkan secara politik. Fakta yang mestinya diperiksa dialihkan kepada motif orang yang mempertanyakannya. Dokumen yang seharusnya diuji keabsahannya malah dibicarakan dari sudut siapa yang akan memperoleh keuntungan apabila dokumen tersebut bermasalah. Pertanyaan hukum kehilangan fokus, lalu digantikan oleh pertarungan narasi.

Padahal fakta tidak tunduk kepada kesepakatan. Kalau hukum mensyaratkan batas usia tertentu, umur harus dibuktikan. Kalau sebuah jabatan mensyaratkan pendidikan tertentu, pemenuhannya harus dapat diverifikasi. Kalau pendidikan dari sistem luar negeri membutuhkan penilaian kesetaraan oleh otoritas tertentu, pengakuan itu pun harus mempunyai dasar administratif yang dapat diperiksa.

Banyaknya orang yang percaya tidak otomatis menjadikan sesuatu sah. Banyaknya orang yang menuduh juga tidak otomatis menjadikannya tidak sah. 𝗞𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗹𝗮𝗵𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝘃𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻. 𝗜𝗮 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗱𝗮𝗽𝗮𝘁 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲𝗺𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶.

𝗜𝗜. 𝗣𝗲𝗿𝗸𝗮𝗿𝗮 𝗚𝗶𝗯𝗿𝗮𝗻: 𝗡𝗼𝗿𝗺𝗮, 𝗕𝘂𝗸𝘁𝗶, 𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶

Perkara mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka menarik sebagai contoh karena memperlihatkan betapa cepat sebuah persoalan hukum berubah menjadi pertarungan politik. Dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para Pemohon mendalilkan adanya persoalan pada pemenuhan syarat pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Itu adalah dalil yang sedang diminta untuk diuji Mahkamah, bukan kesimpulan hukum bahwa syarat tersebut telah terbukti tidak terpenuhi.

Normanya sendiri terang. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan tersebut juga diulang dalam aturan pencalonan KPU.

Ketika pendidikan ditempuh melalui sistem pendidikan luar negeri, masyarakat tentu tidak mempunyai kewenangan administratif untuk menetapkan sendiri kesetaraannya dengan jenjang pendidikan nasional. Kita boleh mempunyai pendapat tentang kualitas sekolah di Singapura, Australia, Inggris, atau negara mana pun, tetapi pendapat tersebut tidak menghasilkan akibat hukum. Penyetaraan adalah wilayah otoritas pendidikan yang diberi kewenangan negara.

Layanan resmi Kemendikdasmen menjelaskan bahwa penilaian ijazah atau dokumen hasil belajar luar negeri dilakukan untuk menentukan kesetaraannya dengan jenjang pendidikan dalam sistem nasional. Untuk penyetaraan jenjang SMA, persyaratannya antara lain meliputi ijazah, diploma, sertifikat atau dokumen hasil belajar, dokumen pendidikan jenjang sebelumnya, serta rapor. Portal yang sama menjelaskan bahwa Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah merupakan dokumen hasil penyetaraan yang penggunaannya dipersamakan dengan ijazah nasional.

KPU juga mempunyai aturan teknis. Keputusan KPU Nomor 1378 Tahun 2023 mencantumkan “surat mengenai penyetaraan ijazah sekolah di luar negeri” sebagai dokumen yang diperiksa bagi bakal calon lulusan sekolah luar negeri. Indikator kebenarannya antara lain dokumen tersebut memuat informasi penyetaraan, diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau agama, merupakan dokumen yang sah, dan diterbitkan lembaga yang berwenang.

Ada ketentuan lain yang juga harus disebut secara jujur. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengecualikan 𝗯𝘂𝗸𝘁𝗶 𝗸𝗲𝗹𝘂𝗹𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗦𝗠𝗔 bagi bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Karena itu persoalannya tidak sesederhana mengatakan bahwa KPU sama sekali tidak mempunyai dasar aturan. Justru pertanyaan hukumnya menjadi lebih teknis: bagaimana hubungan antara syarat substantif “tamat SMA atau sederajat” dalam undang-undang dengan pengecualian mengenai bentuk pembuktiannya dalam peraturan KPU?

KPU dalam persidangan menyatakan bahwa dokumen persyaratan Gibran telah diterima, diverifikasi, dan dinyatakan memenuhi syarat. KPU juga merujuk Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 untuk menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan mempunyai nilai yang sama dengan ijazah SLTA. Posisi itu harus dicatat secara adil karena memang merupakan jawaban resmi Termohon dalam persidangan.

Tetapi pertanyaan mengenai 𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿𝗻𝘆𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗱𝗮𝘀𝗮𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 tetap merupakan bagian penting dalam perkara ini. Dalam persidangan, KPU menerangkan bahwa mereka tidak mendatangi instansi pendidikan karena telah menerima surat keterangan. Ketika ditanya instrumen lain yang digunakan di luar surat tersebut, Ketua KPU menjawab: “Surat keterangan itu saja.”

Maka persoalannya seharusnya tetap teknis: apa normanya, apa dokumen sumbernya, apa bentuk penyetaraannya, siapa yang menerbitkan, bagaimana proses penerbitannya, apa yang diverifikasi KPU, dan apakah seluruh rangkaian itu cukup untuk menyatakan syarat undang-undang telah terpenuhi. Kalau bukti sahnya ada dan menurut hukum dapat diperlihatkan dalam proses pemeriksaan, tampilkan dan ujilah. Kalau ada masalah, periksa. Hasil akhirnya harus mengikuti bukti dan hukum, bukan kesukaan ataupun ketidaksukaan terhadap orang yang sedang diperiksa.

𝗜𝗜𝗜. 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗸𝗮 𝗣𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗮𝗻 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗗𝗶𝗷𝗮𝘄𝗮𝗯 𝗱𝗲𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸

Kebiasaan memakai kacamata politik membuat pertanyaan hukum sering dijawab dengan sesuatu yang sama sekali berbeda kategorinya. Pertanyaan mengenai terpenuhi atau tidaknya sebuah syarat dibalas dengan kekhawatiran terhadap stabilitas pemerintah. Pertanyaan mengenai keabsahan dokumen dijawab dengan dugaan motif politik Pemohon. Pertanyaan mengenai proses verifikasi dibalas dengan kenyataan bahwa pemilu sudah selesai dan pejabatnya sudah dilantik.

Semua itu boleh menjadi bahan analisis politik, tetapi tidak menjawab pertanyaan hukum.

Kalau yang dipersoalkan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, jawab dengan konstitusi, undang-undang, dan hukum acara. Kalau masalahnya tenggang waktu, gunakan ketentuan tenggang waktu. Kalau persoalannya kedudukan hukum Pemohon, periksa siapa yang menurut hukum berhak mengajukan PHPU Presiden. Dalam perkara ini KPU memang mengajukan keberatan mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum para Pemohon, serta permohonan yang baru diajukan pada 10 September 2026, jauh setelah batas normal PHPU Presiden pada Maret 2024.

Perdebatan semacam itu sah karena berada pada ranah hukum. Sebaliknya, “nanti pemerintah terganggu” bukan norma. Kemungkinan seorang tokoh politik akan marah bukan alat bukti. Dugaan bahwa suatu putusan akan menguntungkan kelompok tertentu juga tidak menentukan sah atau tidaknya suatu dokumen.

Kalau kalkulasi semacam itu mulai menentukan bagaimana hukum diperlakukan, hubungan antara politik dan hukum telah terbalik. Politik seharusnya berkompetisi 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺. Ketika hukum mulai menghasilkan konsekuensi yang tidak nyaman, responsnya bukan memindahkan batas hukum agar sesuai dengan kepentingan politik.

𝗜𝗩. 𝗞𝗮𝗹𝗮𝘂 𝗟𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘁𝗮 𝗛𝗮𝗳𝗮𝗹 𝗣𝗮𝘀𝗮𝗹, 𝗞𝗮𝗹𝗮𝘂 𝗞𝗮𝘄𝗮𝗻 𝗞𝗶𝘁𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗱𝗶 𝗙𝗶𝗹𝘀𝘂𝗳

Ada masalah yang lebih dalam daripada satu perkara, yaitu standar kita sendiri sering berubah tergantung siapa orangnya. Ketika yang diperiksa adalah orang yang tidak kita sukai, kita mendadak sangat legalistik. Pasal dicari sampai ayatnya, tanggal dokumen diperiksa, tanda tangan dipersoalkan, prosedur ditelusuri, dan setiap kemungkinan pelanggaran dianggap penting. Ketika perkara serupa menyentuh orang yang kita dukung, bahasanya berubah. Kita mulai berbicara tentang fleksibilitas, konteks, substansi, kemanfaatan, serta betapa hukum tidak selalu hitam-putih.

Pergantian kekuasaan sering hanya menukar peran. Mereka yang sebelumnya memuja fleksibilitas tiba-tiba menjadi pembela kepastian hukum sampai titik dan koma. Mereka yang dahulu menganggap prosedur sebagai harga mati mendadak meminta orang lain melihat substansi. Prinsip akhirnya dipilih berdasarkan manfaatnya bagi posisi politik masing-masing.

𝗞𝗮𝗹𝗮𝘂 𝘂𝗸𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗮𝗿-𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗯𝗲𝗿𝘂𝗯𝗮𝗵 𝗺𝗲𝗻𝘂𝗿𝘂𝘁 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗿𝗶𝗸𝘀𝗮, 𝗶𝘁𝘂 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗿𝗶𝗻𝘀𝗶𝗽 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺. 𝗜𝘁𝘂 𝗸𝗲𝗽𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗲𝗻𝗴𝗲𝗻𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗸𝗮𝗶𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺.

Kerusakan seperti ini lebih serius daripada satu keputusan atau satu pemerintahan. Kebiasaan berpikir publik ikut rusak. Hukum tidak lagi menjadi ukuran yang berlaku sama kepada kawan dan lawan, tetapi berubah menjadi gudang argumentasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Ketika dilakukan kelompok sendiri, dicari pembenarannya. Ketika dilakukan kelompok lain, dicari kesalahannya.

Hukum akhirnya tidak lagi menguji kekuasaan. Ia hanya menyediakan bahasa untuk membenarkan kekuasaan yang kita sukai.

𝗩. 𝗞𝗲𝗿𝘂𝘀𝗮𝗸𝗮𝗻𝗻𝘆𝗮 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗕𝗲𝗿𝗵𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗦𝗮𝘁𝘂 𝗣𝗲𝗿𝗸𝗮𝗿𝗮

Persoalan ini jauh lebih besar daripada Gibran, Prabowo, Denny Indrayana, KPU, atau tokoh mana pun. Nama akan berganti, pemerintahan akan berubah, koalisi akan bubar dan terbentuk kembali. Yang lebih lama hidup adalah kebiasaan berhukum yang kita wariskan.

Kalau hari ini kita menerima bahwa aturan dapat dilenturkan karena konsekuensi politiknya dianggap terlalu besar, pola yang sama dapat digunakan besok pada tender pemerintah, izin pertambangan, pengadaan, perpajakan, pertanahan, pengangkatan pejabat, konflik kepentingan, bahkan perkara pidana. Setiap pengecualian yang tidak dapat dijelaskan secara hukum mengajari sistem bahwa aturan dapat dinegosiasikan ketika kekuatan di belakang kepentingannya cukup besar.

Hukum yang hari ini dilenturkan untuk menolong orang yang kita sukai adalah hukum yang sama yang suatu hari dapat dilenturkan untuk merugikan kita. Sistem tidak mewarisi alasan emosional mengapa dahulu kita menyetujui kelonggaran tersebut. Sistem hanya mewarisi kebiasaan bahwa kekuatan dapat memengaruhi cara aturan diterapkan.

Konsistensi hukum karena itu bukan agenda oposisi dan bukan pula ancaman bagi pemerintah. Pemerintah justru membutuhkan keputusan yang dapat dijelaskan, prosedur yang dapat diperiksa, serta administrasi yang dapat dipercaya. Legitimasi yang dibangun dari aturan dan bukti jauh lebih kokoh daripada legitimasi yang hanya meminta masyarakat percaya karena persoalannya dianggap terlalu sensitif secara politik.

𝗩𝗜. 𝗔𝗿𝗲𝗸 𝗞𝘂𝗺𝗮𝗵𝗮 𝗕𝗮𝗻𝗴𝘀𝗮 𝗝𝗶𝗴𝗮 𝗞𝗶𝗲𝘂?

Indonesia tidak kekurangan aturan. Kita mempunyai konstitusi, ribuan peraturan, fakultas hukum, sarjana hukum, pengadilan, lembaga pengawas, serta aparat penegak hukum. Masalah menjadi jauh lebih mendasar kalau keberanian untuk tunduk kepada hukum hilang justru ketika hukum menghasilkan sesuatu yang tidak kita sukai.

Menuntut hukum kepada lawan politik mudah. Membela kepastian hukum ketika ia menguntungkan kelompok sendiri juga tidak membutuhkan keberanian. Ujian yang sesungguhnya datang ketika fakta dan bukti membawa kita kepada kesimpulan yang merugikan orang yang kita dukung, mengganggu kepentingan kita, atau membuat kekuasaan tidak nyaman. Integritas terhadap hukum justru diuji ketika ukuran yang sama tetap kita gunakan dalam keadaan semacam itu.

Republik tidak rusak hanya ketika konstitusinya dibuang atau pengadilannya ditutup. Ia dapat lapuk perlahan ketika konstitusi masih dipajang, undang-undang masih dibuat, hakim masih bersidang, tetapi benar dan salah semakin bergantung pada siapa yang sedang kuat. Negara mungkin masih mempunyai pemilu, parlemen, pemerintahan, pengadilan, dan seluruh perlengkapan formal demokrasi, sementara sendi negara hukumnya kehilangan kekuatan sedikit demi sedikit.

Politik tetap diperlukan untuk menentukan arah pemerintahan dan mengelola perbedaan kepentingan. Tetapi urutannya tidak boleh terbalik: 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗵𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗯𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘄𝗮𝗵 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺, 𝗯𝘂𝗸𝗮𝗻 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗯𝗲𝗸𝗲𝗿𝗷𝗮 𝗱𝗶 𝗯𝗮𝘄𝗮𝗵 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸.

Kalau menang-kalah akhirnya lebih menentukan daripada benar-salah, masalah kita bukan lagi sekadar buruknya praktik politik.

𝗠𝗮𝘀𝗮𝗹𝗮𝗵𝗻𝘆𝗮 𝗮𝗱𝗮𝗹𝗮𝗵 𝗿𝘂𝘀𝗮𝗸𝗻𝘆𝗮 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗶 𝗵𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗶𝘁𝘂 𝘀𝗲𝗻𝗱𝗶𝗿𝗶.

Salam,
𝗞𝗮𝗻𝗴 𝗘𝗲𝗽