MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Senin (19/09/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Mengapa Pangan Lokal Sukar Untuk Berkembang?” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Pangan lokal adalah makanan atau produk pangan yang diproduksi, dikonsumsi, dan dikembangkan oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal di wilayah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan lokal didefinisikan sebagai makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
Contoh Pangan Lokal di Indonesia antara lain sagu sebagai sumber karbohidrat utama masyarakat di Papua, Maluku, dan Sulawesi yang diolah menjadi papeda atau kapurung. Kemudian singkong (Ketela Pohon) adalah umbi yang sering diolah menjadi gaplek, tiwul, atau tepung mocaf. Lalu, jagung sebagai alternatif karbohidrat pengganti beras yang diolah menjadi beras jagung. Juga sorgum, tanaman serealia kaya serat, bebas gluten, dan mengandung antioksidan. Dan sukun, Buah dengan kandungan karbohidrat tinggi yang potensial sebagai pengganti gandum atau beras.
Manfaat pangan lokal di antaranya dalam kaitannya dengan Ketahanan Pangan adalah mengurangi ketergantungan pada satu komoditas utama seperti beras atau pangan impor. Kaitannya dengan ekonomi kerakyatan adalah meningkatkan pendapatan petani, nelayan, dan pelaku industri rumah tangga di daerah. Kesehatan: Menyediakan pilihan gizi yang beragam, kaya serat, dan ramah pencernaan.
Pangan lokal di Indonesia seperti sagu, singkong, jagung, dan ubi jalar sukar berkembang akibat belum terbentuknya ekosistem hulu-ke-hilir yang kokoh. Meskipun Indonesia kaya akan biodiversitas, komoditas non-beras ini kalah bersaing karena beberapa hambatan struktural, budaya, dan teknis.
Penyebab utama sulitnya pangan lokal berkembang mencakup aspek-aspek berikut: Mulai dari sejarah politik pangan (Berasisasi). Kebijakan swasembada masa lalu berfokus masif pada komoditas padi. Hal ini memicu “berasisasi”, di mana masyarakat yang dulunya mengonsumsi sagu atau jagung (seperti di Madura, Papua, dan Maluku) dialihkan untuk mengonsumsi beras. Muncul stigma sosial di masyarakat seperti “belum makan kalau belum makan nasi”, yang membuat pangan alternatif dianggap sebagai makanan kelas bawah atau makanan masa krisis.
Selanjutnya, lemahnya ekosistem hilir dan pengolahan (Industri). Beras dan tepung terigu impor sangat mudah diolah menjadi berbagai makanan instan. Sebaliknya, produk pangan lokal sering kali dipasarkan dalam bentuk mentah atau kurang praktis, sehingga kurang diminati oleh konsumen modern yang dinamis. Pengolahan pangan lokal sebagian besar masih berskala industri rumah tangga tradisional tanpa standar baku mutu yang seragam. Hal ini menyulitkan komoditas lokal untuk masuk ke rantai pasok industri manufaktur besar.
Kemudian, kendala logistik dan harga yang kurang kompetitif. Pangan lokal umumnya diproduksi secara tersebar di wilayah pelosok atau kepulauan. Minimnya infrastruktur logistik terintegrasi membuat biaya angkut mahal, sehingga harga jual pangan lokal di perkotaan menjadi tidak kompetitif dibanding beras atau terigu bersubsidi. Pasokan pangan lokal sering kali bersifat musiman dan rentan terganggu anomali cuaca. Ketika pasokannya tidak stabil, pedagang maupun industri enggan bergantung pada komoditas tersebut.
Lalu, mnimnya anggaran riset, insentif, dan promosi. Dukungan fiskal, subsidi pupuk, dan pembiayaan pascapanen sejauh ini masih didominasi oleh komoditas padi dan jagung pakan. Pangan lokal seperti sorgum, talas, atau sukun belum mendapatkan porsi insentif budidaya yang setara.
Kampanye diversifikasi dari lembaga terkait belum masif menyentuh perubahan gaya hidup masyarakat umum, sehingga keunggulan pangan lokal yang kaya serat dan bebas gluten belum tersampaikan dengan baik. Pemerintah berupaya memecahkan kebuntuan ini melalui kebijakan terintegrasi seperti kampanye “Kenyang Tidak Harus Nasi” serta penerbitan regulasi Perpres No. 81/2023 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan.
Untuk mengatasi hambatan hulu-ke-hilir agar pangan lokal dapat bersaing, pemerintah menempuh sejumlah langkah strategis terintegrasi yang berfokus pada penguatan ekosistem industri, hilirisasi, dan penciptaan pasar baru. Langkah-langkah konkret yang dijalankan pemerintah meliputi aspek-aspek berikut:
Pertama, penguatan payung hukum dan sinkronisasi kebijakan. Pemerintah mempercepat pelaksanaan Perpres Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Aturan ini memetakan peran kementerian dan pemerintah daerah secara kolaboratif demi meningkatkan daya saing komoditas non-beras. Bappenas mengintegrasikan kualitas konsumsi pangan dan hilirisasi lokal ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah.
Kedua, penciptaan pasar masif lewat Program Nasional. Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk bermitra dengan pelaku usaha lokal. Hal ini menciptakan pasar raksasa yang menyerap langsung komoditas pertanian non-beras, sayur, telur, dan susu lokal dari pedesaan. Regulasi baru memastikan bahwa pasokan komoditas untuk program gizi berskala besar harus mengutamakan hasil bumi petani sekitar.
Ketiga, pemberdayaan UMKM dan Hilirisasi Pangan Non-Beras. Melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah memberikan pendanaan, pelatihan teknis, serta insentif bagi UMKM yang memproduksi olahan pangan lokal, seperti pengolahan singkong menjadi tepung mocaf (modified cassava flour). Pemerintah bekerja sama dengan BRIN untuk mengembangkan riset teknologi pengolahan produk pangan agar lebih awet, higienis, dan praktis dikonsumsi konsumen perkotaan.
Keempat, kampanye konsumsi gizi seimbang dan edukasi. Pemerintah gencar mengampanyekan konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman). Kampanye ini bertujuan mengikis stigma sosial lama dan mengedukasi masyarakat bahwa karbohidrat sehat melimpah pada komoditas jagung, sorgum, talas, dan sagu.
Semoga ada manfaatnya ! (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Mengapa Pangan Lokal Sukar Untuk Berkembang?
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
