MajmusSunda News, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/11/2024) – Artikel berjudul “Gerak Bersama, Sehat Bersama: Bagaimana Caranya?” ini ditulis oleh: Dr. H. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.B.A.,M.Kes., Ketua Umum BPP Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO).
Sesungguhnya pemerintahan itu dibentuk atas amanat konstitusi yang merupakan wujud pernyataan rakyat dalam suatu wilayah teritori yang menyatakan diri merdeka dari semua keterbatasan, pengekangan, dan keluar dari penjajahan. Oleh karena itu pemerintahan yang good governance adalah pemerintahan yang akuntabel, peduli, dan mengayomi kehendak rakyatnya, serta dengan kewenangan limatahunan yang diberikan dapat secara gradual menggeser maju masyarakatnya menuju kesejahteraan sebagai wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Hari Kesehatan Nasional (HKN) adalah salah satu milestone (penanda) sukses yang mengundang keyakinan rakyat Indonesia kepada bangsa dan pemerintahnya yang sejak 1950 berhasil memerangi wabah malaria yang kala itu sangat menyeramkan dengan angka penularan yang sangat tinggi dengan wilayah yang sangat luas, dan disertai kematian mencapai ratusan ribu jiwa.
Pemerintah melakukan program eradikasi malaria di seluruh wilayah Indonesia. Pada 1959, Dinas Pembasmian Malaria dibentuk untuk menjalankan program tersebut. Pada Januari 1963, berubah nama menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria (KOPEM).
Upaya pembasmian malaria saat itu dilakukan dengan menggunakan insektisida dichloro diphenyl trichloroethane (DDT) yang disemprotkan secara massal di rumah-rumah warga. Penyemprotan tersebut dilakukan di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung.
Penyemprotan insektisida DDT secara simbolis dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 12 November 1959 di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Selama lima tahun, masyarakat mendapat penyuluhan intensif dari petugas kesehatan dan tokoh masyarakat. Pembrantasan malaria itu akhirnya berhasil. Sekitar 63 juta penduduk Indonesia terlindung dari penyakit malaria.
Keberhasilan pemberantasan malaria itu, menjadikan tanggal 12 November 1964 kemudian ditetapkan sebagai peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN), yang diperingati hingga kini.
Jika setiap tahun kita memperingati HKN, hakikatnya kita berbicara tentang prestasi demi prestasi yang berujung pada suatu keyakinan bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia memiliki semangat kolaboratif yang saling simbiotik mutualism yang dalam kebersamaan akan mencapai harapan bersama untuk kemaslahatan bersama.
Seperti dilansir laman resmi Kemenkes RI (yang dikutip detiknews), sungguh tepat peringatan HKN ke-60 Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Selasa, 12 November 2024 dengan tema “Gerak Bersama, Sehat Bersama” karena memang itulah hakikat sehat, berawal, berproses, dan berakhir pada setiap manusia. Jawaban tentang penyakit bukan diluar manusia.
Logo peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 Tahun 2024 terdiri dari kombinasi beberapa elemen yang membentuk angka 60 dan tanda + (simbol untuk kesehatan) dengan dominasi warna hijau. Elemen-elemen ini memiliki arti kolaborasi, kemajuan, pertumbuhan, progres dan perubahan.
Bagaimana kini?
Lima tahun belakangan ini, masyarakat merasakan suasana kehidupan dunia kesehatan dalam “kegaduhan” yang ternyata masih berkepanjangan. Terjadi jarak dan kontroversi antara penyelenggara pembangunan kesehatan dengan masyarakat penerima pelayanan dan Stakeholders, yaitu unsur yang mempengaruhi dan dipengaruhi suatu kebijakan.
HKN diperingati sebagai momentum untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia tentang betapa pentingnya kesehatan. Tentu dengan memperhatikan elemen-elemen kolaborasi, kemajuan, progress, pertumbuhan dan perubahan.
Apakah elemen-elemen itu bekerja, tentu waktu dan kejadian menjadi ukuran. Sejumlah peristiwa menjadi pertanyaan ditengah masyarakat, organisasi, profesi dan tentu stakeholders utama kesehatan, bisa diukur seberapa benar terjadi gerak bersama:
Pertama, semakin kuatnya transisi epidemiologi yang membuahkan Triple Burden Diseases dan Double Burden Nutrition. Artinya penyakit menular, penyakit tidak menular maupun penyakit akibat penularan lintas negara semakin mendominasi prevalensi penyakit di Indonesia. Sementara orang dengan kurang gizi hingga stunting semakin menonjol serta kelebihan berat (obesitas) menembus 100 juta orang. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Kedua, pernyataan Bappenas pada 2023 yang belum dibantah bahwa 9 dari 10 indikator kinerja Kemenkes tidak tercapai. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Ketiga, pernyataan Menkes RI pada April 2024, melaporkan pencapaian upaya penurunan angka stunting tahun 2023 turun dari 21,6 menjadi 21,5 atau hanya 0,1%. Sementara itu besarnya perhatian pemerintah terhadap tujuan ini dengan diterbitnya Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang Holistic, Integratif dan Berkualitas, dengan Target Tahun 2024 Sebesar 14%. Sementara program merupakan kolaborasi 17 K/L dan Pemda dengan anggaran lebih 30 Triliun pada 2023. Hingga kini tidak ada Audit atau pernyataan jujur tentang sebab macetnya capaian. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Keempat, ribut-ribut proses legislasi Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang isinya bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga mengatur pendidikan, standarisasi keilmuan (kolegium), etik, majelis kehormatan yang semua dihimpun kesatu tangan, Menteri (Kesehatan). Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Kelima, proses legislasi dan substansi RUU Omnibus Law bidang kesehatan tidak melibatkan dan tidak dibicarakan bersama stakeholders utama, setidaknya dengan lima organisasi profesi yang paling berkepentingan karena sebagai pelaku dan implementator yaitu IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI. Akibatnya Judicial Review berulang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi yang tentu sangat mengganggu dunia kesehatan nasional kita. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Keenam, salah satu Keputusan yang dianggap publik naif adalah hilangnya Mandatory Spending yang merupakan TAP MPR No.X Tahun 2001 yang memerintahkan kepada presiden mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 5% pada APBN dan 10% pada APBD, padahal ini merupakan konsekuensi mewujudkan welfare state. Hilang peluang penggerakan pembangunan kesehatan dalam skala minimal efektif karena hilangnya Mandatory Spending bidang kesehatan yang dahulu lama diperjuangkan.
Pemerintah Daerah tidak punya anggaran minimal efektif dalam Penyelenggaraan Urusan Kesehatan. (catatan: Kekuatan TAP MPR setingkat di bawah Konstitusi (UUD 1945), tetapi juga setingkat di atas UU (ref. UU 12/2011 dan diubah menjadi UU 13/2023 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan). Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Ketujuh, arah pembangunan nasional (2005-2024) bidang kesehatan yang ditarget berujung penurunan pendekatan Kuratif dan meningkatnya serta dominannya pendekatan promotif dan preventif, hingga kini tidak terlihat wujudnya. Bahkan, peran masyarakat dan profesi semakin melemah atau dilemahkan. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Kedelapan, dalam hal komitmen Pengembangan Kesehatan Tradisional/Obat Bahan Alam yang bahan bakunya melimpah di Indonesia dan terbanyak di dunia, sesungguhnya sudah “on the track” yang diawali berdirinya Direktorat Kesehatan Tradisional pada 2011, merespons amanat Presiden RI untuk menjadikan Kesehatan Tradisional Indonesia, khususnya jamu menjadi tuan rumah di Indonesia.
Belakangan Direktorat Kestrad hilang, tinggal tugas fungsional dan Lembaga Pengembangan Obat Bahan Alam di Palembang, Tawangmangu, dan Makassar kini tinggal Unit Pelayanan di Rumah Sakit. Artinya masa depan Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional bersama Pelayanan Kesehatan Konvensional semakin jauh dari harapan, apalagi untuk mengimbangi transisi epidemiologi yang menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular semakin dominan dan berbiaya tinggi, menguras APBN/APBD. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Kesembilan, kasus malaria yang berhasil dikendalikan pada 1962 yang menginspirasi HKN 1964, kini meningkat lagi dan belum mereda. Dalam kurun tiga tahun, jumlah kasus malaria meningkat dari 254 ribu kasus menjadi 443 ribu. Program eliminasi malaria belum berhasil dilakukan pada semua kabupaten dan kota. Seberapa besar indikasi adanya gerak bersama?
Membangun Gerak Bersama untuk Sehat Bersama
Setidaknya dengan sembilan pertanyaan di atas, tema HKN ke-60 menegur kita semua, semua para pihak penyelenggara yang bertanggungjawab dalam pembangunan kesehatan, apakah benar kita sudah konsisten dan sudah gerak bersama?
Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusung VISI “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dengan delapan misi (Asta Cita), arahan Presiden Prabowo Subianto sangat jelas agar pemerintah peduli, peka, dan merespons suara masyarakat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia merupakan konsern Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Prabowo juga menunjuk kembali Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan pada Kabinet Merah-Putih. Sejumlah Program dan Kebijakan perlu dikawal bersama karena keberhasilannya akan sangat bergantung dengan penerapannya kelak.
Sekalipun Pak Budi adalah orang yang sama pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi dengan Kabinet Merah Putih pada era Presiden Prabowo, tentu bijaksana melihat jejak sebelumnya yang belum sepenuhnya menggerakkan bersama tema HKN ke-60 tahun 2024 ini merupakan pernyataan global.
Tinggal praktiknya, setiap negara/pemerintahan membuat regulasi yang dapat menghasilkan Outcome gerak bersama sehingga mencapai benefit, sehat bersama.
***
Judul: Gerak Bersama, Sehat Bersama: Bagaimana Caranya?
Jurnalis: Dr. H. Abidinsyah Siregar
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas penulis
Dr. H. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.B.A.,M.Kes., adalah Ketua Umum BPP Observasi Kesehatan Indonesia (OBKESINDO) atau Indonesia Health Observer (IHO) yang berkomitmen sebagai mitra strategis yang mendorong Implementasi Pembangunan bermuara pada outcome dan benefit, bukan pada output.
