MajmusSunda News, Jumat (17/04/2026) – Artikel berjudul “Dekadensi Korupsi” ini ditulis oleh: Prof. Yudi Latif, pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat dan Anggota Dewan Pinisepuh/Karamaan/Gunung Pananggeuhan Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Saudaraku, tsunami korupsi menerjang negeri dari pusat hingga pinggiran kuasa menyisakan satu tanya yang menggedor: dari mana semua kejahatan ini bermula?
Bukan dari kekurangan harta, melainkan dari kehampaan jiwa kemiskinan mental, keruntuhan moral. Pada dasarnya, korupsi adalah cermin pudarnya rasa memiliki dan mencintai tanah air.
Niccolò Machiavelli, pembela nilai republikanisme yang sering disalahpahami, memandang cinta negeri sebagai kesalehan tertinggi. Saat cinta itu meredup, korupsi muncul sebagai gejala batin yang sakit.
Patriotisme menjadi modal moral yang wajib dimiliki. Pemimpin patriotik wajib melayani patria dan rakyat; rakyat patriotik wajib memberontak saat pemimpin berpaling. Republik berdiri sebagai masyarakat beradab dengan politik responsif berlandaskan supremasi hukum demi kemaslahatan publik.
Keruntuhan ini bermula dari perbudakan mental. Elite politik diperbudak negeri lain hingga negara tak lagi berdaulat, membuat kebijakan sesat arah. Kekayaan tak bersih menundukkan moral publik di bawah pragmatisme sempit. Kaum gentiluomini (pesohor) hidup dari popularitas, mendulang harta tanpa jerih payah, dan melahirkan pengikut membeo yang membuat kebobrokan jadi massal. Agama pun tergelincir ke formalisme: ritual lebih dipuja daripada esensi, dan korupsi mudah “diampuni” oleh serpih bantuan.
Solusinya sederhana namun berat. Warga harus melek dan patuh hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, hak sekecil apa pun dijamin.
Penegak hukum dari bawah hingga atas harus teguh, terutama pada tokoh penting pelanggar hukum. Hukuman ditimbang dari tingkat pelanggaran bukan kuantitas, melainkan bobot yang membekas dalam memori kolektif. Lebih bernilai menghukum keras koruptor kakap daripada banyak pelanggar kecil.
Korupsi ditumpas lewat patriotisme feminin: taat hukum dan mendahulukan kepentingan publik. Agama dijaga dari formalisme agar iman dan amal tetap menjadi pengikat moral, bukan alat pembenar. Disiplin ditegakkan sebagai napas supremasi hukum agar kepatuhan menjadi kebiasaan, bukan paksaan.
Tak perlu menunggu ratu adil. Cukup hukum yang tegak dan cinta negeri yang hidup dalam keseharian sebagai jalan emansipasi.
***
Judul: Dekadensi Korupsi
Penulis: Prof. Yudi Latif
Editor: Raka Alvaro Triputra
Sekilas tentang penulis
Prof. Yudi Latif adalah seorang intelektual terkemuka dan ahli dalam bidang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Pria yang lahir Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Agustus 1964 ini tumbuh sebagai pemikir kritis dengan ketertarikan mendalam pada sejarah, kebudayaan, dan filsafat, khususnya yang terkait dengan Indonesia.
Pendidikan tinggi yang ditempuh Yudi Latif, baik di dalam maupun luar negeri, mengasah pemikirannya sehingga mampu memahami dinamika masyarakat dan politik Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya itu, karya-karyanya telah banyak mengupas tentang pentingnya memahami identitas bangsa dan menguatkan nilai-nilai kebhinekaan.
Sebagai seorang akademisi, Yudi Latif aktif menulis berbagai buku dan artikel yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan Islam di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya adalah buku “Negara Paripurna” yang mengulas konsep dan gagasan mengenai Pancasila sebagai landasan ideologi dan panduan hidup bangsa Indonesia.
Melalui bukunya tersebut, Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu yang dapat menjembatani perbedaan dan memperkokoh keberagaman bangsa. Gagasan-gagasan Yudi dikenal memperkaya wacana publik serta memperkuat diskusi mengenai kebangsaan dan pluralisme dalam konteks Indonesia modern.
Di luar akademisi, Yudi Latif juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Indonesia. Melalui perannya ini, ia berusaha membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmennya dalam mengedepankan nilai-nilai kebangsaan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh pemikir yang berupaya menjaga warisan ideologi Indonesia.
