MajmusSunda News-Bandung, Sabtu, (14/2026)-Polemik perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka cukup menyita waktu dan menguras energi bangsa, dari mulai awal pencalonan Wakil Presiden (Wapres) menimbul persoalan dan konplik yang berkepanjangan
Dosen Sosiologi Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., menegaskan ada persoalan yang tidak kalah penting dari perjalanan politik Gibran, yakni tanggung jawab para politisi, pimpinan partai, elite koalisi, dan relawan yang dahulu begitu gigih mendorong pencalonannya.
Dalam teori political accountability, pertanggungjawaban politik tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir sebuah keputusan, tetapi juga dengan proses, alasan, dan konsekuensi yang menyertainya.
Karena itu, partai politik tidak dapat begitu saja berlindung di balik alasan bahwa rakyat telah menentukan pilihan melalui pemilu. Sebelum rakyat memilih, partai politik memiliki kewajiban melakukan seleksi, kaderisasi, dan penilaian terhadap integritas serta kapasitas calon pemimpin.
Mereka bukan sekadar penonton tandas Ijang. Namun mereka juga merupakan bagian dari proses politik yang membangun legitimasi, menggalang dukungan, membentuk opini publik, dan meyakinkan masyarakat mengenai kelayakan seorang calon pemimpin.
Pertanyaannya,imbuh Ijang, apakah seluruh proses tersebut benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan bangsa? Ataukah kalkulasi kemenangan dan kedekatan dengan pusat kekuasaan justru lebih dominan daripada pertimbangan etika?
Kritik ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak politik Gibran ataupun mengabaikan pilihan rakyat. Sebaliknya, kritik ini merupakan tuntutan agar partai politik menjalankan fungsi demokratisnya secara bertanggung jawab.
Hal yang sama kata Ijang, terjadi pula dikalangan para relawan. Dukungan terhadap seorang tokoh merupakan hak politik yang sah. Namun, dukungan yang sehat seharusnya disertai kemampuan memberikan kritik, bukan sekadar membenarkan setiap keputusan pemimpin.
Ironisnya, dalam praktik politik kita, orang yang berani mengingatkan sering dianggap tidak loyal, sedangkan mereka yang selalu memuji justru memperoleh tempat terhormat di sekitar kekuasaan.
“Padahal, tidak semua orang yang bertepuk tangan sedang membantu pemimpinnya. Sebagian mungkin justru sedang mengantarkannya menuju kesalahan yang lebih besar,” tandas Ijang seperti yang ditulis dalam laman Suara Muhammadiyah
Tanggung jawab moral menuntut keberanian mengakui kekeliruan, mengevaluasi keputusan, dan memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.
Dalam kajian komunikasi politik, pembentukan citra merupakan bagian yang wajar dari kontestasi demokrasi. Namun, pencitraan menjadi bermasalah ketika lebih mengutamakan kesan daripada kenyataan, atau digunakan untuk mengaburkan persoalan etik yang seharusnya dijelaskan secara terbuka.
Di sinilah persoalan moral para pendukung kekuasaan tambah Ijang, menjadi relevan. Kesetiaan yang kehilangan daya kritis berpotensi berubah menjadi pembenaran atas keputusan yang keliru.
“Ketika keadaan berubah, tidak cukup bagi para pendukung untuk sekadar berpindah barisan atau menyatakan bahwa mereka hanya mengikuti keputusan politik saat itu,” tutur Ijang
Hannah Arendt dalam pemikirannya mengenai kebenaran dan politik mengingatkan bahwa manipulasi fakta dapat merusak kemampuan masyarakat membedakan kenyataan dari narasi yang dibangun demi kepentingan kekuasaan.
Dalam politik modern, manipulasi tidak selalu dilakukan melalui kebohongan secara terang-terangan. Ia dapat hadir melalui pemilihan informasi yang sepihak, pembentukan persepsi yang berlebihan, pengalihan isu, hingga penggunaan bahasa yang membuat keputusan kontroversial seolah-olah sepenuhnya wajar.
Dalam konteks pencalonan Gibran, persoalan etik yang mengiringi perubahan persyaratan usia seharusnya menjadi bahan perdebatan terbuka dan jujur, bukan semata-mata persoalan yang harus dimenangkan melalui pertarungan opini.
Apalagi, perkembangan persoalan dokumen pendidikan dan persyaratan pencalonan yang kembali mencuat pada 2026 memperlihatkan pentingnya ketelitian serta transparansi sejak tahap awal rekrutmen politik.
Persoalan tersebut harus ditempatkan secara proporsional berdasarkan fakta dan putusan hukum yang berlaku. Namun, secara kelembagaan, ia memberikan pelajaran bahwa ketidakcermatan dalam proses seleksi dapat menimbulkan konsekuensi politik yang jauh lebih besar di kemudian hari.
Kebohongan politik, apabila terbukti dan terus dinormalisasi, bukanlah kecerdikan. Ia justru menjadi ancaman bagi kepercayaan publik.
Dalam keluarga politik, kebiasaan membenarkan setiap keputusan demi mempertahankan pengaruh dapat berkembang menjadi budaya yang diwariskan melalui proses sosialisasi. Bukan karena faktor genetik, melainkan karena pola perilaku yang dipelajari dan dianggap lumrah.
Satirnya, dalam lingkungan kekuasaan tertentu, kejujuran terkadang diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Ia dihormati dalam pidato, tetapi kurang disukai ketika mulai mengajukan pertanyaan.
Sejarah Panjang Kekuasaan dan Politik di Indonesia
Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., menuturkan Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman panjang mengenai hubungan antara kekuasaan, keluarga, dan patronase politik.
Pada masa Orde Baru, konsentrasi kekuasaan yang berlangsung selama puluhan tahun memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga, jaringan ekonomi, dan kepentingan politik dapat saling memperkuat.
Reformasi 1998 kemudian hadir dengan semangat membatasi kekuasaan, memperkuat institusi demokrasi, dan mencegah negara dikelola berdasarkan kepentingan segelintir elite.
Namun, setelah lebih dari seperempat abad reformasi, kecenderungan lama masih dapat muncul dengan kemasan yang berbeda.
Dahulu kekuasaan sering dibenarkan atas nama stabilitas. Kini, upaya mempertahankan pengaruh politik dapat dikemas melalui narasi keberlanjutan.
Padahal, kata Ijang, keberlanjutan pembangunan tidak harus identik dengan keberlanjutan kekuasaan keluarga. Program yang baik dapat diteruskan oleh siapa pun yang memiliki kompetensi dan memperoleh mandat rakyat secara sah.
“Demokrasi tidak mempersoalkan siapa ayah seseorang, tetapi harus memastikan bahwa hubungan keluarga tidak memberikan keuntungan yang merusak keadilan kompetisi politik,” kata Ijang.
Pengunduran diri Gibran karena itu tidak perlu disambut dengan kegembiraan atas kesulitan pribadi seseorang. Ia justru patut dijadikan kesempatan melakukan introspeksi kolektif.
Sebab, demokrasi yang dewasa tidak dibangun dengan merayakan kejatuhan seseorang, melainkan dengan keberanian memperbaiki sistem yang memungkinkan persoalan serupa terjadi.
Tanggung Jawab Moral Tidak Boleh Ikut Mengundurkan Diri
Dr. H. Ijang Faisal, M.Si., dalam akhir tulisannya mengingatkan peristiwa ini menyimpan sejumlah pelajaran penting bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Pertama, partai politik harus mengembalikan fungsi kaderisasi dan seleksi kepemimpinan berdasarkan integritas, kompetensi, rekam jejak, serta kepatuhan terhadap hukum dan etika konstitusi.
Kedua, lembaga negara harus dijaga dari konflik kepentingan. Independensi institusi merupakan syarat utama agar setiap keputusan memperoleh legitimasi hukum sekaligus kepercayaan masyarakat.
Ketiga, para politisi dan relawan perlu mengembangkan budaya kritik yang sehat. Kesetiaan kepada pemimpin tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada konstitusi dan kepentingan rakyat.
Keempat, masyarakat perlu semakin kritis dalam menilai calon pemimpin. Popularitas, nama keluarga, pencitraan, dan kekuatan koalisi tidak dapat menggantikan kualitas kepemimpinan.
Lebih dari itu, mereka yang dahulu mengusung dan mempromosikan Gibran seharusnya menunjukkan kedewasaan politik melalui evaluasi terbuka. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk menjelaskan kepada publik apa yang telah dipertimbangkan, apa yang terabaikan, dan apa yang harus diperbaiki.
Kekuasaan membutuhkan legitimasi hukum, kepatutan etik, dan kepercayaan masyarakat yang terus dipelihara.
Jokowi dan keluarganya tetap memiliki hak politik sebagaimana warga negara lainnya. Namun, pengalaman ini semestinya menjadi pengingat bahwa nama besar keluarga bukanlah jaminan keberhasilan kepemimpinan, apalagi pembenaran untuk mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.
Seorang ayah mungkin dapat membantu membuka jalan kekuasaan bagi anaknya. Para politisi dan relawan mungkin mampu mengantarkannya menuju kemenangan. Namun, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa sejarah akan memberikan penghormatan yang sama.
Karena itu, pertanyaan paling penting setelah pengunduran diri Gibran bukan hanya tentang masa depan politiknya, melainkan juga tentang tanggung jawab mereka yang dahulu begitu bersemangat mengantarkannya ke panggung kekuasaan.
Gibran boleh mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi tanggung jawab moral para politisi dan pendukung yang dahulu bertepuk tangan tidak boleh ikut mengundurkan diri.
Sebab, pertanggungjawaban politik tidak cukup dilakukan dengan mengganti slogan, mengubah sikap, atau mencari figur baru untuk didukung.
Jangan sampai ketika kekuasaan sedang berjaya, semua mengaku berjasa, tetapi ketika persoalan datang, tidak seorang pun bersedia bertanggung jawab.
Pada akhirnya, perjalanan politik Gibran memberikan pelajaran bahwa kekuasaan dapat dirancang melalui koalisi, jaringan keluarga, dan strategi komunikasi yang kuat. Namun, penghormatan publik tidak dapat dibangun hanya melalui kemenangan elektoral.
Di situlah kedewasaan demokrasi kita sesungguhnya sedang diuji.
