MajmusSunda News – Bandung, Kamis (17/09/2026) – Teknologi asistif bukan sekadar alat mobilitas. Ia merupakan bagian dari ekosistem yang perlu dibangun agar penyandang disabilitas dapat tetap produktif, memperluas kemandirian dan partisipasi, sekaligus membuka peluang bagi inovasi dan penciptaan nilai. Resolusi baru PBB tentang akses terhadap teknologi asistif membuka peluang itu bagi Indonesia dan negara-negara berkembang.
Kursi roda yang saya gunakan sehari-hari adalah kursi roda elektrik khusus yang memiliki kemampuan untuk membantu penggunanya berdiri (standing electric wheelchair), yang saya beli pada 2022. Kursi roda ini diimpor dari Inggris dengan harga yang tidak murah, sekitar US$3.000. Ketika itu, saya belum menemukan produk sejenis yang dibuat di Indonesia.
Biaya untuk mendapatkannya juga tidak berhenti pada harga produk, tetapi mencakup pengiriman dan berbagai biaya yang menyertai proses impor hingga akhirnya dapat saya gunakan di Indonesia.
Dalam praktiknya, masuknya teknologi asistif seperti ini ke Indonesia juga tidak berarti sepenuhnya bebas dari seluruh biaya impor (duty-free). Perlakuannya dapat bergantung pada klasifikasi barang, mekanisme impor, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagi saya sebagai pengguna, persoalan utamanya bukan semata-mata berapa persen bea masuk yang dikenakan, tetapi mengapa teknologi yang menopang mobilitas dan aktivitas sehari-hari masih dapat menghadapi biaya dan hambatan akses yang cukup tinggi.
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika produk sejenis tidak mudah diperoleh dari industri dalam negeri.
Setelah menggunakannya selama beberapa tahun, saya semakin melihat kursi roda ini bukan sekadar sebagai alat bantu mobilitas, tetapi sebagai sebuah celah untuk memahami ekosistem teknologi asistif yang jauh lebih besar.
Teknologinya boleh bekerja dengan baik, tetapi manfaatnya tetap bergantung pada aksesibilitas rumah, trotoar, transportasi, dan fasilitas publik; ketersediaan listrik, suku cadang, dan layanan perbaikan; dukungan pembiayaan dan kebijakan; serta, bagi sebagian dari kami, keberadaan keluarga, pendamping, atau caregiver.
Pengalaman ini mengingatkan saya bahwa teknologi yang baik belum tentu menghasilkan manfaat yang optimal apabila sistem di sekelilingnya masih menyisakan banyak hambatan.
Pengalaman tersebut menjadi semakin relevan setelah Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi baru tentang Access to Assistive Technology (A/RES/80/305) pada 2 September 2026. Menurut WHO dan UNICEF dalam Global Report on Assistive Technology (2022), lebih dari 2,5 miliar orang di dunia membutuhkan satu atau lebih produk teknologi asistif, dan jumlah tersebut diproyeksikan melampaui 3,5 miliar pada 2050. Namun, kebutuhan manusia yang begitu besar tidak dengan sendirinya menjadi permintaan pasar yang efektif.
Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, di sinilah muncul pertanyaan strategis:
Apakah kita akan terus menjadi konsumen dan pengimpor teknologi asistif, atau kebutuhan dan pengalaman hidup penyandang disabilitas justru dapat menjadi sumber pengetahuan, inovasi yang autentik, kapabilitas teknologi, dan penciptaan nilai (value creation) ekonomi?
Bagi Indonesia, peluang ini bukan hanya tentang memperluas akses terhadap teknologi asistif, tetapi juga membangun ekosistem industri dan inovasi nasional yang menghubungkan kebutuhan penyandang disabilitas dengan riset, pembiayaan, pengadaan publik, transfer teknologi, produksi, layanan, dan perawatan.
Kebijakan seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat menjadi salah satu instrumen, tetapi kandungan lokal tidak dengan sendirinya membangun kapabilitas teknologi. Ketika biaya litbang tinggi, permintaan tersebar, pembiayaan terbatas, dan skala produksi belum memadai, menjadi importir, distributor, atau perakit sering kali lebih menarik daripada mengembangkan teknologi sendiri. Pilihannya bukan sekadar antara proteksionisme dan membuka impor seluas-luasnya. Indonesia dapat bergerak secara bertahap dan realistis, dari impor dan distribusi menuju layanan lokal, adaptasi, desain bersama, produksi, dan inovasi, dengan sasaran membangun kapabilitas teknologi nasional sekaligus memastikan teknologi tetap terjangkau bagi penggunanya.
Saya mencoba melihat persoalan ini melalui pendekatan berpikir sistem dengan menghubungkan penyandang disabilitas dan caregiver + teknologi asistif + infrastruktur yang aksesibel + suprastruktur yang mendukung, kemudian melihat keterkaitannya dengan pembiayaan, AI, inovasi inklusif, ekonomi sirkular, ketahanan iklim, dan perdagangan yang berkeadilan.
Penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya berada di ujung sistem sebagai penerima manfaat atau konsumen. Pengalaman hidup dapat menjadi sumber pengetahuan untuk merancang secara kolaboratif (co-design), sementara penyandang disabilitas sendiri dapat terlibat sebagai peneliti, inovator, pekerja, wirausahawan, dan pencipta nilai.
Bagi Indonesia dan negara-negara Global South, mungkin inilah peluang yang lebih besar dari resolusi baru PBB tersebut: bergerak dari alat menuju kapabilitas manusia, dari penerima manfaat menjadi pencipta bersama, dari kandungan lokal menuju kapabilitas teknologi, serta dari ketergantungan menuju interdependensi teknologi yang lebih berkeadilan.
Gambar Dinamika Kausal yang disederhanakan yang menyertai tulisan ini mencoba memetakan dinamika sistem teknologi asistif (assistive technology), termasuk bagaimana akses, partisipasi ekonomi, dan inovasi dapat saling memperkuat, tetapi juga bagaimana ketergantungan teknologi dapat menjadi perangkap apabila kapabilitas nasional tidak ikut dibangun. Tanda + (positif) artinya memperkuat (reinforcing), tanda – (negatif) nantinya menyeimbangkan (balancing). Causal Loop Diagram (CLD) lengkapnya ada dalam artikel lengkapnya.
Artikel lengkap, A US$3,000 Wheelchair and a New UN Resolution: An Opportunity for Developing Countries From Assistive Technology Access to Human Capability, Inclusive Innovation and Just Trade, bisa diakses di Progressive Insights, https://tinyurl.com/2zm9rtc3.
Artikel ditulis dalam bahasa Inggris untuk menjangkau lebih luas para pemangku kepentingan di negara-negara Global South serta komunitas internasional yang bekerja pada isu teknologi asistif, inklusi disabilitas, inovasi, dan pembangunan.
Sumber data: WHO & UNICEF (2022), Global Report on Assistive Technology; UN General Assembly (2026), Access to Assistive Technology, A/RES/80/305.
#TeknologiAsistif #UNCRPD #BerpikirSistem #NoOneLeftBehind #NothingAboutUsWithoutUs #TransferTeknologi #PerdaganganBerkeadilan #Indonesia #GlobalSouth #ASCODI
Judul: Teknologi Asistif untuk Global South: Dari Akses Menuju Ekosistem Industri dan Inovasi yang Adil
Penulis: Farhan Helmy adalah pendiri dan CEO Advanced Systems Computing Design and Innovation (ASCODI) Lab, Kepala Sekolah Thamrin School of Climate Change and Sustainability, serta salah seorang penggagas Inclusive District Platform (IDP). Selama lebih dari tiga dekade ia bekerja pada persinggungan teknologi geospasial, penginderaan jauh, pemodelan sistem, perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, dan inklusi sosial. Karyanya saat ini berfokus pada integrasi GeoAI, pemikiran sistem, pengetahuan komunitas, dan pengalaman hidup untuk memperkuat daya bertindak warga serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Editor: Parkah
