MajmusSunda News, Jawa Barat, Selasa (10/11/2026) – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, tanggal 30 Oktober 2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikannya yang diterbitkan pada 2019.
Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri. Namun, mundur atau tidak, persoalan hukum dan ketatanegaraan tetap memerlukan penyelesaian. Berakhirnya jabatan tidak otomatis menghapus tanggung jawab atas tindakan sebelumnya.
Putusan MA memang tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Namun, pembatalan dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan wakil presiden menimbulkan pertanyaan serius.
Bagaimana dokumen tersebut diterbitkan? Siapa yang memverifikasi? Apakah prosedur telah dijalankan dengan benar? Adakah kelalaian atau penyalahgunaan kewenangan?
Pertanggungjawaban tidak boleh berhenti pada Gibran sebagai individu. Ada lembaga penerbit dokumen, penyelenggara pemilu, dan partai-partai politik pengusung yang mempunyai kewenangan serta tanggung jawab masing-masing. Kesalahan setiap pihak harus diperiksa dan dibuktikan.
Kasus ini memperlihatkan pentingnya mengevaluasi sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia. Kita mempunyai aturan mengenai bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi efektivitas mekanisme pertanggungjawaban ketika terjadi pelanggaran serius masih perlu dibenahi.
Partai politik, misalnya, memiliki kewenangan besar dalam menentukan calon pemimpin. Kewenangan tersebut semestinya diimbangi kewajiban verifikasi, pengawasan, dan konsekuensi atas pelanggaran kelembagaan yang terbukti.
Partai tidak cukup hanya bertanggung jawab memenangkan kandidat. Partai juga harus bertanggung jawab atas tindakan kelembagaannya dalam proses memperoleh dan menjalankan kekuasaan.
Persoalan lainnya adalah pembiayaan politik. Ketergantungan kepada pemodal besar membuka risiko konflik kepentingan dan praktik transaksional. Karena itu, pembenahan sistem politik tidak cukup hanya mengatur sanksi, tetapi juga sumber pembiayaan dan pengawasannya.
Kita juga menghadapi persoalan ingatan publik. Perkara politik mudah kehilangan perhatian ketika muncul peristiwa baru atau kompromi antarelite.
Penegakan hukum tidak boleh bergantung pada seberapa lama masyarakat mengingat sebuah kasus.
Bangsa ini memerlukan pembenahan yang mencakup:
1. Pertanggungjawaban pejabat negara. Dugaan pelanggaran tetap dapat diperiksa meskipun pejabat telah meninggalkan jabatannya.
2. Tanggung jawab kelembagaan partai politik. Pelanggaran yang terbukti melibatkan partai harus mempunyai konsekuensi administratif, finansial, atau politik sesuai ketentuan hukum.
3. Reformasi pembiayaan politik. Memperbesar peran pendanaan publik yang akuntabel, membatasi pengaruh pemodal, serta memperketat audit keuangan partai.
4. Independensi dan akuntabilitas lembaga negara. Putusan pengadilan wajib dilaksanakan, pengawasan diperkuat, dan kelalaian institusional yang terbukti harus memiliki konsekuensi.
5. Sistem rekam jejak politik yang terbuka. Pelanggaran dan sanksi yang telah berkekuatan hukum perlu terdokumentasi agar menjadi dasar penilaian publik.
Seluruh pembenahan tersebut harus menjamin kepastian hukum, pembuktian independen, sanksi proporsional, dan perlindungan hak konstitusional. Aturan baru tidak boleh diberlakukan surut untuk menghukum seseorang ataupun dijadikan alat persaingan politik.
Kasus Gibran dapat menjadi momentum mengevaluasi kelemahan sistem tersebut, bukan semata-mata memperdebatkan nasib seorang wakil presiden.
Bangsa ini membutuhkan pagar-pagar hukum dan ketatanegaraan yang jelas, bukan hanya untuk mengatur bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan, tetapi juga bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dicegah, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan.
Tanpa pembenahan, pergantian pemimpin berisiko hanya menghadirkan orang yang berbeda, sementara kelemahan sistem yang sama terus diwariskan.
Eep S. Maqdir
10 November 2026
***
Judul: Mundur atau Tidak, Tetap Menyisakan Persoalan Hukum dan Ketatanegaraan
Penulis: Kang Eep
Editor: Raka Alvaro Triputra
