MajmusSunda News, Jum’at (13/10/2026) – Ada satu pelajaran penting dari sejarah kepemimpinan Umar ibn Khattab yang rasanya semakin relevan untuk direnungkan pada zaman sekarang. Seorang khalifah yang dikenal tegas, berani, dan memiliki pengaruh sangat besar, justru tidak menyiapkan anaknya sendiri untuk menggantikan kedudukannya. Padahal Abdullah ibn Umar bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai sahabat Nabi, memiliki kedalaman ilmu, ketakwaan, dan integritas pribadi. Namun, semua kelebihan itu tidak serta-merta menjadikannya calon penerus kekuasaan ayahnya.
Menjelang wafatnya, setelah mengalami penikaman, Umar tidak menunjuk Abdullah sebagai penggantinya. Ia membentuk sebuah majelis syura yang terdiri atas enam sahabat terkemuka untuk menentukan khalifah berikutnya. Abdullah diperbolehkan hadir sebagai saksi dan memberikan pandangan, tetapi tidak boleh dicalonkan. Ada garis yang sengaja dibuat oleh Umar antara hubungan keluarga dan urusan kekuasaan. Ia tidak ingin jabatan yang menjadi amanah umat berubah menjadi sesuatu yang seolah-olah menjadi hak keluarga.
Di sinilah kita dapat membaca kedalaman kesadaran Umar. Kekuasaan bukan sekadar kehormatan yang dapat diwariskan, melainkan amanah yang mengandung risiko pertanggungjawaban sangat besar. Ia memahami bahwa kekuasaan memiliki daya tarik yang luar biasa, bahkan dapat mengubah cara manusia memandang dirinya sendiri, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Kedekatan darah dapat mengaburkan penilaian, kasih sayang dapat berubah menjadi keberpihakan, dan keinginan menjaga keluarga dapat menjelma menjadi ketidakadilan bagi orang banyak.
Umar tentu mencintai anaknya. Namun, kecintaan itu tidak membuatnya merasa harus menyediakan jalan bagi Abdullah menuju kekuasaan. Ia tidak menggunakan kewenangannya untuk membangun keistimewaan bagi keturunannya. Bahkan, dalam urusan yang menyangkut masa depan kepemimpinan umat, ia justru memberi batas bagi keluarganya sendiri. Sebuah sikap yang memperlihatkan bahwa kemampuan memimpin tidak otomatis memberikan hak untuk mewariskan kepemimpinan. Anak seorang penguasa boleh menjadi orang terbaik, tetapi ia tetap harus memperoleh kepercayaan berdasarkan kapasitas dan penerimaan masyarakat, bukan semata-mata karena nama besar orang tuanya.
Kisah ini menjadi cermin menarik bagi kehidupan politik di berbagai zaman. Ada penguasa yang begitu sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk menduduki jabatan strategis, membangun pengaruh, memperluas jaringan, bahkan menempatkan keluarga dalam lingkaran kekuasaan. Seolah-olah keberhasilan memimpin juga harus dibuktikan dengan keberhasilan menjadikan keluarga sebagai penerus. Padahal, negara bukan perusahaan keluarga, kekuasaan bukan harta pusaka, dan rakyat bukan bagian dari urusan rumah tangga seorang penguasa. Yang lebih mengkhawatirkan, semakin kuat kekuasaan terkonsentrasi dalam satu keluarga, semakin besar pula risiko hilangnya jarak antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi.
Tentu tidak berarti setiap anak penguasa tidak layak menjadi pemimpin. Persoalannya bukan pada hubungan darah, melainkan pada cara memperoleh kekuasaan dan keadilan dalam prosesnya. Apakah ia hadir karena kemampuan dan kepercayaan masyarakat, atau karena jalan menuju kekuasaan telah disiapkan oleh kewenangan orang tuanya? Perbedaan itu penting. Sebab, sebuah jabatan dapat saja diperoleh secara sah menurut prosedur, tetapi keadilan dan kepatutan dalam prosesnya tetap perlu diuji. Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak mampu membatasi dirinya sendiri sangat mudah menjadikan kepentingan keluarga sebagai kepentingan negara.
Umar ibn Khattab memberi kita renungan yang tidak sederhana. Kebesaran seorang penguasa bukan hanya terlihat dari seberapa luas kekuasaan yang berhasil diraihnya, tetapi juga dari seberapa jauh ia sanggup menahan diri untuk tidak menggunakannya demi kepentingan dirinya dan keluarganya. Mungkin justru di situlah salah satu bentuk ketakwaan yang paling sulit, mencintai keluarga tanpa harus memberikan mereka keistimewaan, memiliki kekuasaan tanpa merasa berhak mewariskannya, dan menyadari bahwa kelak yang dimintai pertanggungjawaban bukan hanya apa yang telah kita berikan kepada keluarga, tetapi juga apa yang telah kita ambil dari hak orang banyak.
*Yudha Heryawan Asnawi*
***
Judul: Kekuasaan Bukan Warisan Keluarga: Kurang Kuat Apa Umar?
Penulis: Yudha Heryawan Asnawi (Pengajar di Sekolah Bisnis IPB University)
Editor: Raka Alvaro Triputra
