MajmusSunda News – Bandung, Rabu (11/03/2026) – Artikel Membangun Kedaulatan Pangan Melalui Pendekatan Foodshed – Seri 2 ini ditulis oleh Widiana Safaat, Yayasan Indonesian Locavore Society (ILS).
Rantai Nilai Pangan, Pengurangan Sampah, dan Pembangunan Berkelanjutan – Belajar dari Sabuk Pasok Bandung Raya
Membangun kedaulatan pangan tidak berarti setiap kota harus memproduksi seluruh pangannya sendiri di dalam batas administratifnya. Itu ilusi yang tidak realistis. Kota modern membutuhkan dukungan wilayah sekitarnya. Yang dibutuhkan bukan autarki sempit, melainkan ekosistem foodshed yang fungsional, di mana kota dan kabupaten penyangga saling terhubung dalam pembagian peran yang jelas, adil, dan berkelanjutan.
Bandung Raya memberi contoh yang mudah dipahami. Dalam perspektif foodshed, Kota Bandung dan Cimahi dapat diposisikan sebagai pusat konsumsi, pengolahan, edukasi gizi, dan pencipta nilai tambah kuliner. Inisiatif urban farming seperti Buruan SAE atau gerakan tanam cepat di lahan sempit berfungsi sebagai “paru-paru lokal”: penting untuk pendidikan, penguatan rumah tangga, dan mitigasi inflasi komoditas tertentu, tetapi bukan penopang utama seluruh kebutuhan pangan kota.
Di lapis berikutnya, kawasan peri-urban seperti Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Sumedang berperan sebagai sabuk penyangga cepat. Daerah-daerah ini cocok memasok komoditas segar yang sensitif waktu, seperti sayuran daun dan bahan pangan harian. Lalu pada lapis penopang volume, wilayah seperti Garut menjadi lumbung besar yang menopang hortikultura, umbi-umbian, dan komoditas pangan lain dalam skala lebih masif. Dengan arsitektur seperti ini, Bandung tidak berdiri sendiri. Ia hidup karena ada sabuk pasok regional yang menyokongnya setiap hari.
Agar sistem ini berjalan, ada beberapa aliran yang harus dijaga. Pertama, aliran barang: hasil panen dari petani tidak boleh terus-menerus tersesat di rantai distribusi panjang yang membuat kualitas turun dan harga menjadi tidak adil. Produk perlu masuk ke micro-hub atau titik konsolidasi di tingkat kecamatan untuk disortir, dikemas, dicatat, lalu dikirim ke pasar, ritel, Horeka, sekolah, rumah sakit, dan rumah tangga. Dengan cara ini, susut pascapanen dapat ditekan dan volume pasokan menjadi lebih terukur.
Kedua, aliran informasi: petani tidak bisa lagi dibiarkan menanam dalam gelap. Kota harus mengirim sinyal yang jelas tentang kebutuhan volume, mutu, jadwal serap, dan preferensi pasar. Sebaliknya, desa harus mengirim data tentang musim, potensi gagal panen, dan realisasi produksi. Tanpa data, pangan menjadi spekulasi; dengan data, pangan menjadi sistem.
Ketiga, aliran uang dan nilai: ketika rantai perantara dipersingkat, harga di konsumen bisa lebih wajar tanpa harus menekan petani. Nilai tambah yang selama ini bocor ke terlalu banyak lapisan perantara dapat dikembalikan ke petani, koperasi, agregator lokal, dan pelaku usaha wilayah. Inilah fondasi ekonomi lokal yang sehat.
Keempat, aliran kepercayaan: konsumen perlu tahu dari mana pangan mereka berasal, bagaimana diproduksi, dan sejauh mana aman untuk dikonsumsi. Sistem pelacakan, identitas asal, dan transparansi mutu akan memperkuat kepercayaan. Kepercayaan ini bukan hal remeh. Ia menentukan apakah warga kota mau membeli pangan lokal secara berulang dan apakah petani berani menanam dengan kepastian pasar.
Tetapi dalam konteks hari ini, saya ingin menambahkan satu dimensi yang tidak boleh lagi dipinggirkan, yaitu arus balik biomassa dan pengurangan sampah. Sistem pangan yang sehat tidak hanya mengalirkan bahan makanan dari desa ke kota, tetapi juga mengembalikan unsur hara dan nilai ekonomi dari sisa konsumsi kembali ke sistem produksi. Produk yang tidak lolos standar visual tidak harus dibuang; ia bisa diolah menjadi bahan masak, pangan olahan, atau produk sekunder. Sisa sayur dari pasar, dapur rumah tangga, hotel, restoran, dan katering tidak seharusnya berakhir di TPA; ia dapat dipilah menjadi kompos, pakan ternak, budidaya maggot, atau bahan baku energi organik. Dengan demikian, pengelolaan sampah bukan sektor terpisah dari pangan, melainkan bagian dari arsitektur foodshed itu sendiri.
Di sinilah hubungan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan menjadi lebih jelas. Ketahanan pangan menjawab pertanyaan: “Apakah pangan tersedia?” Kedaulatan pangan bertanya lebih jauh: “Siapa yang mengendalikan sistemnya? Siapa yang menikmati nilainya? Seberapa adil hubungan desa-kota? Seberapa kecil limbahnya? Seberapa pulih tanahnya?” Dengan kata lain, foodshed yang baik bukan hanya membuat kota kenyang, tetapi juga membuat petani lebih berdaya, tanah lebih subur, distribusi lebih adil, dan sampah lebih sedikit.
Maka, belajar dari Bandung Raya, kita bisa menarik satu pelajaran penting: kota tidak boleh lagi hanya berfungsi sebagai mesin konsumsi. Kota harus menjadi pengarah permintaan yang bertanggung jawab, pencipta pasar yang adil, pengurang sampah organik, dan mitra strategis bagi kawasan produksi di sekitarnya. Saat relasi ini tertata, foodshed tidak lagi berhenti sebagai mekanisme bertahan hidup, melainkan berubah menjadi fondasi kedaulatan pangan regional.
Judul: Membangun Kedaulatan Pangan Melalui Pendekatan Foodshed – Seri 2
Penulis: Widiana Safaat, Yayasan Indonesian Locavore Society (ILS)
Editor: Parkah
