MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Kamis (31/07/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “IRONIS : SWASEMBADA BERAS, NAMUN PETANI TAK KUNJUNG SEJAHTERA !” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Tahun 2025 merupakan kebangkitan kembali sektor pertanian, khususnya dunia perberasan. Setelah terpuruk di tahun-tahun sebelumnya, kini mampu menggeliat dan menorehkan sejarah baru dalam pembangunan pertanian. Produksi beras secara nasional meningkat cukup signifikan. Bahkan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 34,6 juta ton.
Mengapa disebut tahun kebangkitan pertanian kembali ? Sebab, jika kita tengok beberapa tahun sebelumnya, dunia perberasan nasional, benar-benar sangat terpuruk. Salah satu penyebabnya, karena adanya sergapan El Nino yang membuat produksi beras anjlok, sehingga melahirkan kondisi “darurat beras”. Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras 2024 hanya sekitar 30,4 juta ton.
Lebih sedih lagi, impor beras yang ditempuh Pemerintah melonjak dengan angka cukup fantastik, yakni sekitar 4,5 juta ton. Dunia perberasan nasional betul-betul terpuruk. Impor beras terpaksa dilakukan cukup besar, karena produksi beras petani dalam negeri, tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, yang saat itu meningkat sangat tinggi.
Tahun 2024 adalah tahun politik. Tahun dilaksanakannya Pemilihan Presiden, Pemilihan Umum Anggota Legislatif (DPD, DPR, DPRD I dan II) dan Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) seluruh Indonesia. Tahun 2024 juga bisa disebut sebagai tahun pertaruhan untuk keberlanjutan dan kelangsungan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Seiring dengan itu, produksi beras nasional terekam menurun cukup drastis, sehingga tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, memperkokoh cadangan beras Pemerintah dan kelangsungan Program Khusus untuk kebutuhan warga bangsa. Atas hal demikian, impor beras dinilai sebagai solusi terbaik yang dapat ditempuh.
Akibatnya wajar, bila kemudian banyak pihak yang menyebut tahun 2024 adalah tahun kelabu dunia perberasan. Terpacu oleh suasana demikian, dengan gerak cepat Pemerintahan Presiden Prabowo segera mengambil terobosan cerdas untuk kembali menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada.
Tekad yang kuat, semangat yang membara, dibarengi dengan kerja keras dan kerja cerdas, akhirnya pada tahun ini, kembali Indonesia mampu menunjukan kekuatan sebagai produsen beras yang patut disegani di panggung dunia. Di lingkup ASEAN, Indonesia kini layak disebut sebagai “raja beras”, mengingat jumlah produksi beras yang paling tinggi.
Peningkatan produksi beras yang cukup signifikan, otomatis cadangan beras Pemerintah terekam semakin kokoh. Berkat perjuangan Perum Bulog dalam melakukan penyerapan gabah petani, kini Indonesia memiliki cadangan beras Pemerintah (CBP) hampir menembus angka 4 juta ton. Pencapaian ini merupakan “ukiran sejarah” baru dalam dunia perberasan nasional.
Pertanyaan menarik untuk dibahas lebih dalam adalah bagaimana dengan kesejahteraan petaninya ? Apakah kenaikan produksi beras yang sangat spekrakuler ini mampu meningkatkan kesejahteraan para petaninya ? Atau tidak, mengingat selama ini ada anggapan Pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian semata ?
Perbincangannya akan semakin mengasyikan, sekiranya kita kaitkan dengan fakta kehidupan para petani. Banyak kalangan berpandangan, naiknya produksi beras ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, ukuran kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh produksi yang meningkat, namun banyak faktor lain yang mempengaruhinya.
Salah satunya adalah faktor harga jual di tingkat petani. Sadar akan hal demikian, Pemerintahan Presiden Prabowo mencoba tampil dengan terobosan cerdas melakukan penyempurnaan dari aturan dan kebijakan yang berjalan selama ini. Mulai tahun ini, petani dibebaskan dari persyaratan kadar air dan kadar dalam menjual gabah hasil panennya.
Sebaliknya, Perum Bulog diwajibkan untuk menyerap gabah petani dengan kualitas apa pun. Perum Bulog tidak lagi mempertimbangkan berapa kadar dan kadar hampa. Beberapa pihak menyebut, Perum Bulog dituntut untuk menyerap gabah ‘any quality’. Sejalan dengan itu, Pemerintah pun menetapkan satu harga gabah, yakni Rp. 6500,- per kg.
Pemerintah berkomitmen, bagaimana pun kualitas gabah yang dihasilkan petani, Perum Bulog dan Penggilingan diminta untuk membeli gabah petani minimal.di harga Rp. 6500,’-. Hal ini dipertegas oleh peringatan keras Presiden Prabowo ke Penggilingan yang bakal mencabut ijin usahanya, bila mereka membeli gabah petani dibawah angka Rp. 6500,-
Pertanyaan lanjutannya dan butuh pembuktian lebih akurat dan akuntabel adalah apakah dengan adanya kebijakan jaminan harga jual gabah di tingkat petani oleh Pemerintah, maka kesejahteraan petani akan semakin membaik ? Jawabnya tegas, mestinya iya ! Dengan harga gabah ‘any quality’ seharga Rp. 6500,- petani akan memperoleh penghasilan yang pantas.
Hanya, tentu akan lebih afdol jika kita menunggu perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang setiap bulan selalu merilis kondisi Nilai Tukar Petani. Yang pasti dengan adanya jaminan harga gabah tersebut, selama panen raya kemarin, kita jarang sekali mendengar keluhan petani yang menyuarakan anjloknya harga gabah. Padahal, selama ini, melorotnya harga gabah saat panen tiba telah menjadi penyakit klasik dalam kehidupan petani di Tanah Merdeka. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
***
Judul: IRONIS : SWASEMBADA BERAS, NAMUN PETANI TAK KUNJUNG SEJAHTERA !
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
