MajmusSunda News – Rabu (22/04/2026) – Global South bukan kota biasa dalam sejarah Global South. Dari kota ini, dunia pernah belajar tentang solidaritas. Namun hari ini, dunia, khususnya Asia-Afrika, tidak lagi hanya membutuhkan solidaritas. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menunjukkan bagaimana keadilan sosial dan inklusi benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dari Konferensi Asia-Afrika 1955 menuju Model Kota Inklusif Asia-Afrika
Asia dan Afrika saat ini dihuni lebih dari 6 miliar penduduk, sekitar tiga perempat populasi dunia. Di dalamnya terdapat lebih dari satu miliar penyandang disabilitas, sebagian besar tinggal di negara berkembang, serta populasi lanjut usia yang terus meningkat secara signifikan. Kelompok ini menghadapi berbagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan ekonomi.
Dengan skala sebesar ini, pertanyaan tentang kota inklusif bukan lagi isu lokal, melainkan agenda global yang mendesak.
Pertanyaannya menjadi sederhana, namun mendasar:
Bisakah Bandung kembali memimpin, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai solusi?
Melalui siaran DILANS Voices (17 April 2026), empat isu yang diangkat, yaitu literasi, inklusi keuangan, UMKM difabel, dan transformasi kelembagaan berbasis komunitas, membuka ruang refleksi yang lebih luas. Ini bukan sekadar rangkaian topik, melainkan potret kecil dari tantangan besar yang dihadapi kota-kota di Global South.
Krisis Literasi: Ketika Akses Tidak Berbanding Lurus dengan Nalar
Ambisi menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit berdiri di atas fondasi literasi yang rapuh. Di tengah kemajuan teknologi dan melimpahnya informasi, justru kemampuan berpikir kritis menjadi semakin krusial.
Data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia masih di kelompok bawah, sekitar peringkat 69 dari 81 negara dalam kemampuan membaca. Ini bukan sekadar angka, ini adalah sinyal bahwa fondasi nalar kritis generasi masa depan masih rapuh.
Ini bukan sekadar persoalan akses buku, melainkan persoalan budaya dan sistem pembelajaran. Selama ini, pendekatan literasi cenderung administratif, belum cukup mendorong nalar kritis, refleksi, serta kemampuan memahami informasi secara mendalam. Literasi yang hidup hanya mungkin tumbuh ketika beragam pemikiran dan pandangan diberi ruang yang setara di republik ini.
Bukan dibatasi oleh kepentingan politik, stigma sejarah, atau sekat-sekat sempit lainnya, melainkan diarahkan untuk menemukan sintesis menuju perubahan sosial yang lebih progresif. Dengan demikian, masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika peradaban yang terus bergerak.
Bandung telah memulai melalui inisiatif micro library. Namun tantangan berikutnya bukan membangun lebih banyak ruang, melainkan memastikan ruang-ruang tersebut menjadi hidup sebagai ekosistem belajar yang membentuk cara berpikir, bukan sekadar fasilitas kota. Integrasi hingga tingkat taman tematik dan RW, serta keterkaitan dengan pendekatan komunitas seperti RBM, menjadi kunci.
Inklusi Keuangan: Dari Akses Menuju Martabat
Kita terlalu sering menyederhanakan inklusi sebagai soal akses. Padahal, inklusi sejatinya adalah soal martabat, tentang apakah setiap warga benar-benar dapat berinteraksi dengan sistem secara setara.
Langkah pelatihan bahasa isyarat bagi 63 bank OJK Jawa Barat dan DILANS Indonesia adalah contoh konkret perubahan arah. Ini bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi pengakuan bahwa sistem harus menyesuaikan diri dengan keberagaman manusia, bukan sebaliknya.
Namun, pekerjaan besar masih menanti. Inklusi keuangan membutuhkan transformasi yang lebih dalam: desain layanan yang adaptif, regulasi yang berpihak, serta perubahan cara pandang terhadap risiko dan nilai. Bandung memiliki peluang untuk menjadikan ini sebagai standar baru: layanan publik tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat diakses untuk mengakomodasi kepentingan semua, termasuk kelompok rentan (difabel, lansia, anak-anak, dan lainnya).
UMKM Difabel: Ketangguhan yang Tidak Boleh Dialami Sendirian
Kisah Sri Rosmayati (58) mengingatkan kita bahwa di balik setiap narasi keberhasilan, ada perjuangan yang sering kali tidak terlihat. Ketangguhan individu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan struktur tetap tidak adil.
Akses pembiayaan masih menjadi tantangan nyata. Banyak lembaga keuangan cenderung bermain aman, memprioritaskan pelaku usaha besar, dan secara tidak langsung mengecualikan mereka yang justru paling membutuhkan dukungan.
Dalam konteks ini, pelaku UMKM difabel menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Di saat yang sama, tekanan global, dari ketergantungan bahan impor hingga dinamika geopolitik, turut memengaruhi keberlanjutan usaha mereka.
Jika Bandung serius ingin menjadi model kota inklusif, maka keberpihakan harus terlihat jelas: mereka yang paling rentan justru harus menjadi yang paling diprioritaskan.
Transformasi RBM: Dari Program ke Gerakan Sosial
Transformasi Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (RBM) di Kota Bandung menunjukkan satu hal penting: inklusi tidak akan pernah berhasil jika hanya diposisikan sebagai program.
Dengan 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1.591 RW, dan 9.904 RT yang menaungi lebih dari 2,5 juta penduduk dengan tingkat kepadatan yang tinggi, Bandung menghadapi kompleksitas sosial yang tidak sederhana. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas bukan hanya relevan, tetapi juga menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa inklusi benar-benar menjangkau hingga lapisan paling bawah.
Melalui inisiatif seperti Layanan dan Catatan Informasi (LACI) di tingkat RW serta dukungan Dana Prakarsa RW, Bandung mulai membangun pendekatan yang lebih organik: solusi tumbuh dari komunitas dan warga, bukan sekadar diturunkan dari kebijakan.
Dengan kompleksitas wilayah yang dimiliki, pendekatan ini bukan hanya relevan, tetapi juga strategis. RBM berpotensi menjadi fondasi bagi model pembangunan kota yang lebih adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan:
Model yang sangat dibutuhkan oleh banyak kota di Asia-Afrika.
Dari Solidaritas ke Kepemimpinan
Dalam konteks kota-kota padat di Asia-Afrika yang menampung miliaran penduduk dengan kerentanan berlapis, eksperimen seperti di Bandung menjadi semakin relevan sebagai referensi lintas negara.
Empat refleksi ini menunjukkan satu hal: tantangan kota inklusif tidak pernah tunggal. Ia selalu lintas sektor, lintas skala, dan lintas kepentingan.
Namun, justru di situlah letak peluang Bandung.
Bandung memiliki sejarah, ekosistem komunitas, dan eksperimen kebijakan yang cukup untuk melangkah lebih jauh. Pertanyaannya bukan lagi apakah Bandung bisa, tetapi apakah Bandung akan berani mengonsolidasikan berbagai inisiatif ini menjadi arah yang konsisten.
Jika itu terjadi, maka Bandung tidak hanya akan dikenang karena Konferensi Asia-Afrika 1955. Bandung dapat melampauinya, menjadi rujukan nyata bagi kota-kota Global South tentang bagaimana inklusi diwujudkan, bukan sekadar diskursus.
Dan mungkin, dari Bandung, kita bisa mulai menjawab tantangan yang lebih besar: bagaimana Global South memimpin.
Judul: Global South Butuh Lebih dari Solidaritas: Bisakah Bandung Menjawab?
Sumber: DILANSIndonesia
