MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Senin (04/05/2026) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Awas Jebakan Jargon Politik” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Jargon politik adalah istilah, frasa, atau slogan khusus yang digunakan oleh aktor politik, partai, atau gerakan untuk menggerakkan massa, membangun citra (branding), dan menyampaikan visi-misi tertentu secara singkat dan mudah diingat. Jargon sering kali mencerminkan ideologi dan berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memengaruhi opini publik.
Berikut adalah beberapa hal penting mengenai jargon politik. Pertama, tujuan utamanya membentuk opini publik, memobilisasi dukungan, dan memperkuat identitas. Kedua, karakteristiknya cenderung persuasif, ikonik, dan sering digunakan dalam propaganda atau kampanye untuk menanamkan citra “anti-” (contoh: anti-imperialisme) atau visi tertentu.
Ketiga, fungsi utama jargon politik, sering dijadikan sebagai identitas/branding organisasi atau politisi, contohnya “Politik Tanpa Mahar”. Keempat, tetkait dengan contoh historis seperti jargon masa Demokrasi Terpimpin antara lain “Nasakom” atau “Mandataris MPR” yang digunakan Soekarno untuk membangkitkan nasionalisme.
Dalam melakoni kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, “jargon politik”, benar-benar sangat dibutuhkan dan menjadi ukuran penting para “pemain politik”, saat mereka menyampailan, mengenalkan dan membumikan secara nyata, gagasan-gagasan dan pikiran terbaiknya guna merebut simpati masyarakat.
Selanjutnya, ada beberapa siifat jargon politik yang sering mengemuka dan menjadi diskusi hangat di ranah publik. Sebut saja soal maraknya baligo dan spanduk raksada yang “memejeng” potret diri sgar dikenal masyarakat. Sayang, karenanya potret dirinya tidak enak dipsnfang mata, maka baligo dan spandul besar itu pun menghilang dengan sendirinya.
Paling tidak, ada lima hal yang berkaitan dengan sifat-sifat jargon politik. Pertama soal teknis. Sebaiknya menggunakan istilah khusus yang tidak umum. Kedua ambigu yakni dapat memiliki makna ganda atau tidak jelas. Ketiga, dinamis. Artinya, berubah-ubah sesuai konteks dan waktu. Keempat, ekslusif. Artinya hanya dipahami oleh kelompok tertentu. Dan kelima, persuasif yakni seringkali digunakan untuk mempengaruhi opini publik.
Pengalaman membuktinya, jargon poitik akan marak dan menghiadi Bumi Pertiwi, menjelang tibanya “hajatan rakyat” yang populer dikatakan senagai Pesta Demokrasi. Gambarannya, saat dilangsungkan proses Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Pemilihan Walikota atau pun Pemilihan Umum Legislatif di semua tingkatan, kita akan saksikan wajah-wajah politisi beserta jargonnya di baligo atau spanduk jumbo.
Jargon politik tersebut tampak dirancang dan disiapkan dengan apik, sehingga mampu nerebut simpati dari mereka yang sudah membacanya. Tidak sedikit para calon pejabat punlik ini menggunakan jargon politik yang cukup bombastis. Hanya, kalau diamati secara seksama, jargon politik ini lebih merupakan ajakan dan himbauan untuk membangun bangsa secara bersama.
Penting diingatkan, jargon politik itu kata/frasa yang terdengar keren, emosional, dan gampang diingat rakyat. Tujuannya: nembuat rakyat merasa “ini gue banget”. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, setidaknya ada 7 tipe jargon yang sering dipakai buat merebut simpati. Ke 7 tipe tersebut adalah :
1. Pro-Rakyat Kecil dengan nada: “saya di pihak kalian yang tertindas”. Contoh ekonomi kerakyatan, berpihak pada wong cilik, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, melawan oligarki.
Hal ini, langsung memposisikan diri sebagai pembela orang susah.
2. Nasionalisme dan Kebanggaan dengan nada “kita hebat, jangan mau diinjak”. Contoh berdaulat di bidang pangan/energi; Indonesia berdiri di kaki sendiri; Putra-putri terbaik bangsa; jaga NKRI harga mati
3. Perubahan dan Harapan dengan nada: “Yang lama gagal, saya bawa yang baru”. Contoh saatnya perubahan; Indonesia Maju/Emas; restorasi Indonesia; gerakan arah baru.
4. Keadilan dan Pemberantasan dengan
nada: “musuh bersama harus disikat”.
Contoh : berantas KKN sampai ke akarnya; hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah harus dihentikan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat; tegakkan hukum tanpa pandang bulu.
5. Religius dan Moral dengan nada
“Pemimpin takut Tuhan = amanah”.
Contoh : politik santun & bermartabat; pemimpin yang amanah; menjaga moral bangsa; baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
6. Kerja Nyata dan Anti-Basa-basi dengan nada: “saya tidak banyak omong, langsung eksekusi”. Contoh : kerja, kerja, kerja; bukti bukan janji; politik tanpa drama; langsung gas, tidak banyak rapat.
7. Persatuan dan Menolak Pecah Belah dengan nada: “kita satu, jangan mau diadu”. Contoh : merajut kebhinekaan; politik identitas no, politik gagasan yes; kita semua saudara; rekonsiliasi nasional.
Rumus jargon yang “nendang” : Pertama, simpel, Max 3-4 kata. Contoh : “Indonesia Maju” lebih nempel dari “Optimalisasi akselerasi pembangunan nasional”. Kedua, emosional dengan menyentuh rasa takut, marah, bangga, atau harap. Ketiga, musuh bersama. Ada “lawan” yang jelas: oligarki, koruptor, asing, kemiskinan. Keempat, solusi instan. Kesannya kalau dia terpilih, masalah langsung beres.
Akhirnya penting untuk disampaikan jargon itu ibarat pedang bermata dua. Bisa membuat simpati, tapi kalau tidak dibarengi bukti, rakyat sekarang cepat ilfeel dan nyebut “omon-omon” doang. (PENULIS, ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).
***
Judul: Awas Jebakan Jargon Politik
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Raka Alvaro Triputra
