MajmusSunda News, Kamis (09/04/2026) – Artikel berjudul “Keluar dari Kemelut” ini ditulis oleh: Prof. Yudi Latif, pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat dan Anggota Dewan Pinisepuh/Karamaan/Gunung Pananggeuhan Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Saudaraku, hendak ke mana demokrasi kita menuju? Pertanyaan reflektif seperti itu sulit terlintas dan terpikirkan elit politik dan ilmuwan pengamat hari ini karena mengidap problem rabun jauh.
Perkembangan politik mengalami gerak degeneratif karena terperangkap dalam kesadaran palsu bahwa praktik demokrasi (“liberal” nan iliberal) yang berjalan sebagai kemestian yang tak terelakkan. Meminjam Timothy Snyder, “politik ketakterelakkan” (the politics of inevitability) membutakan mata terhadap alternatif lain, yang memunculkan penolakan terhadap ide-ide solutif, mengempiskan diskusi, mencacatkan kebijakan, dan menormalkan ketidakadilan dan kesenjangan.
Di antara eskpresi “politik ketakterelakkan” adalah pernyataan/penerimaan bahwa demokrasi itu memang mahal; melibatkan rakyat secara langsung untuk segala jenis pemilihan di segala jenjang itu lebih baik dan lebih maju; sistem pemilu proporsional terbuka sebagai keniscayaan; populer vote merupakan satu-satunya modus pemilihan; bentuk pemerintahan itu hanya boleh presidensialisme atau parlementerisme tak bisa semi parlementer atau semi presidensial.
Politik ketakterelakkan berujung pada “politik kekekalan” (the politics of eternity), dengan terus mempertahankan hal-hal buruk. Masalah yang muncul tidak dicari solusinya, melainkan dielakkan dengan jalan pabrikasi krisis dan manipulasi emosi. Untuk mengalihkan perhatian publik dari ketidakmampuan dan ketidaksediaan elit politik untuk memperbaiki demokrasi, para “elit kekekalan” meninabobokan rakyat dengan pencitraan, rayuan bansos pemborosan, atau hasutan permusuhan.
Praktik demokrasi seperti itu takkan mendatangkan kemaslahatan dan keselamatan. Demi transformasi, perlu kita memahami bahwa demokrasi punya prinsip universal, namun memiliki model (penerapan) yang beragam. Untuk bisa tumbuh subur, pilihan pohon demokrasi harus disesuaikan dengan lahan yang ada. Para pendiri bangsa telah mengambil pilihan visioner, dengan mengidealisasikan demokrasi “sistem sendiri”.
Akibat penyalahgunaan kekuasaan dan kekurangpahaman, “sistem sendiri” itu lantas dilucuti tanpa kejernihan pikir untuk memilah mana hal fundamental yang harus dipertahankan, mana hal instrumental yang bisa disesuaikan. Padahal, demokrasi stabil dan sehat memerlukan derajat kesetiaan pada rumah bersama, dengan menjaga tradisi, institusi dan konsensus baik yang diwarisi dari masa lalu. Itulah sebabnya, mengapa di Amerika Serikat, kendati amandemen konstitusi telah dilakukan berulang kali (27 kali), namun tetap mempertahankan struktur asal konstitusinya.
Itu juga sebabnya, kendati sistem pemilihan presiden berbasis electoral college telah beberapa kali memakan korban calon presiden yang sebenarnya menang secara popular vote, namun AS tetap tak mau mengubah sistem pemilihannya. Mereka sadar, mengubah pemilihan presiden dari electoral college ke popular vote merupakan penyangkalan terhadap tradisi federalisme Amerika Serikat.
Setiap sistem politik ada kelebihan dan kekurangannya, oleh karena itu yang memberi kepastian mengapa kita harus memilih sistem tertentu tidak selalu dapat ditentukan oleh kalkulasi rasional, melainkan oleh loyalitas pada tradisi rumah bersama.
***
Judul: Keluar dari Kemelut
Penulis: Prof. Yudi Latif
Editor: Raka Alvaro Triputra
Sekilas tentang penulis
Prof. Yudi Latif adalah seorang intelektual terkemuka dan ahli dalam bidang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Pria yang lahir Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Agustus 1964 ini tumbuh sebagai pemikir kritis dengan ketertarikan mendalam pada sejarah, kebudayaan, dan filsafat, khususnya yang terkait dengan Indonesia.
Pendidikan tinggi yang ditempuh Yudi Latif, baik di dalam maupun luar negeri, mengasah pemikirannya sehingga mampu memahami dinamika masyarakat dan politik Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya itu, karya-karyanya telah banyak mengupas tentang pentingnya memahami identitas bangsa dan menguatkan nilai-nilai kebhinekaan.
Sebagai seorang akademisi, Yudi Latif aktif menulis berbagai buku dan artikel yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan Islam di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya adalah buku “Negara Paripurna” yang mengulas konsep dan gagasan mengenai Pancasila sebagai landasan ideologi dan panduan hidup bangsa Indonesia.
Melalui bukunya tersebut, Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu yang dapat menjembatani perbedaan dan memperkokoh keberagaman bangsa. Gagasan-gagasan Yudi dikenal memperkaya wacana publik serta memperkuat diskusi mengenai kebangsaan dan pluralisme dalam konteks Indonesia modern.
Di luar akademisi, Yudi Latif juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Indonesia. Melalui perannya ini, ia berusaha membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmennya dalam mengedepankan nilai-nilai kebangsaan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh pemikir yang berupaya menjaga warisan ideologi Indonesia.
