MajmusSunda News, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Perum Bulog sebagai off Taker Gabah Petani” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Harian DDP HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo, sepertinya ingin tampil beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Sehari setelah menteri-menteri dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh presiden, mereka langsung “tancap gas” untuk mencari solusi cerdas, terkait beragam tantangan dan rintangan pembangunan yang menghadang.
Langkah semacam ini, tentu saja patut diberi acungan jempol. Para menteri yang diangkat Presiden Prabowo, benar-benar ingin berkreasi dan berimprovisasi sekaligus berinovasi atas apa-apa yang diarahkan presidennya. Menteri-Menteri pasti bersikap, “kalau tidak sekarang, kapan lagi akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara”.
Pertemuan antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir dalam rangka membangun sinergi dan kolaborasi pencapaian swasembada pangan, bisa dikatakan sebagai langkah cerdas untuk mengantisipasi seabreg masalah yang ditengarai bakal mengganggu perjalanan pencapaian swasembada pangan tersebut.
Menteri Pertanian tahu persis, omong kosong bangsa ini akan dapat mencapai swasembada pangan, jika pupuk, benih unggul, irigasi, penyuluhan pertanian, hama penyakit, dan lain sebagainya, tidak direncanakan dengan matang. Itu sebabnya, Menteri Pertanian meminta agar Menteri BUMN mampu memberi perhatian serius terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia, PT Syanghiyang Sri, dan Perum Bulog sebagai off taker gabah para petani.
Terkait dengan Perum Bulog, Menteri Pertanian meminta jajaran Kementerian BUMN, khususnya Keluarga Besar Perum Bulog di seluruh Tanah Air untuk dapat menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya sebagai off taker guna membeli gabah dan beras petani. Sebagai off taker, Perum Bulog diminta untuk dapat membeli hasil panen petani dengan harga wajar dan tentu saja menguntungkan para petani.
Namun begitu, penting diingat, saat musim panen tiba, para petani padi umumnya akan menjual hasil panennya dalam bentuk gabah kering panen (GKP). Petani belum mampu mengolah gabah menjadi beras, karena berbagai keterbatasannya, padahal, petani pun tahu persis, jika mereka dapat menjual hasil panennya dalam bentuk beras, maka nilai tambah ekonomi yang diperolehnya akan semakin tinggi.
Pentingnya Perum Bulog bersiap diri karena pengalaman menunjukkan, setiap musim panen datang, harga gabah di tingkat petani cenderung akan anjlok. Suasana ini, selalu saja berulang dan tidak terlihat ada keseriusan pemerintah untuk mencarikan jalan keluar terbaiknya. Bahkan, ada pengamat yang berpendapat pemerintah benar-benar tak berkutik menghadapi para “mafia pangan” yang doyan menekan harga di petani.
Apa yang dibincangkan Menteri Pertanian dan Menteri BUMN yang bersepakat menetapkan Perum Bulog sebagai off taker gabah dan beras para petani, jelas hal ini merupakan langkah nyata pemerintah, untuk menyelesaikan kekecewaan para petani padi yang selalu teriak keras, saat musim panen tiba. Perum Bulog selaku off taker adalah bukti negara hadir di tengah kesulitan para petani.
Terobosan cerdas seperti ini, sekaligus memberi jawaban atas kekhawatiran sebagian pihak yang menyebut program pencapaian swasembada pangan ini melupakan peningkatan kesejahteraan petaninya. Ada pengamat yang menyebut swasembada pangan hanya mengejar peningkatan produksi dan produktivitas, tanpa mempertimbangkan perbaikan kualitas hidup petaninya.
Ini menarik diselami lebih dalam karena fakta yang terjadi selama ini, naiknya produksi beras misalnya, tidak otomatis diikuti dengan semakin membaiknya kesejahteraan petani. Beberapa musim malah memperlihatkan, produksi beras memang meningkat cukup terukur, tetapi kesejahteraan petaninya jalan ditempat alias tidak beranjak.
Salah satu faktor penentunya, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang gandrung menekan harga gabah di petani, hanya untuk mengejar kepentingan sesaat. Dengan ditetapkannya Perum Bulog selaku off taker, kita percaya operator pangan ini akan mampu membela dan melindungi petani dari oknum-oknum yang doyan memainkan harga gabah di petani.
Sebagai warga bangsa, para petani memiliki hak untuk hidup sejahtera. Petani berhak pula untuk memperoleh penghasilan yang menguntungkan dari usahatani padi yang digarapnya. Catatan kritisnya adalah apakah penetapan harga pembelian pemerintah gabah sebesar Rp 6000 kilo gram masih relevan dengan situasi dan kondisi kekinian? Atau sudah waktunya ditinjau ulang ?
Itu sebabnya, kalau kita ingin memberi perhatian khusus terhadap petani, tentu perlu dihitung ulang berapa sebetulnya HPP Gabah yang memberi keuntungan wajar bagi petani. Bukan cuma sekadar untung, tetapi mampu juga mendekati harapan yang dicita-citakannya. Bahkan, akan lebih afdol, jika perhitungan HPP Gabah dan beras ini, selalu dievaluasi per enam bulan.
Sebagai off taker, Perum Bulog tentu memiliki peran dan tanggungjawab dalam melakukan perlindungan terhadap petani. Di sisi lain, Perum Bulog dapat juga mengajak para bandar, tengkulak, pengepul, pengusaha penggilingan untuk sama-sama bersinergi sebagai off taker membeli gabah petani dengan harga yang menguntungkan bagi petani.
Betapa indahnya negeri ini, bila Perum Bulog mampu tampil sebagai “prime mover” dalam memposisikan diri sebagai off taker membeli gabah petani dengan off taker-off taker lain. Dengan semangat menghormati yang besar dan mencintsi yang kecil, kita optimis “suara kemakmuran” akan membahana dalam kehidupan para petani padi di lapangan. Mari kita isi ruang kemakmuran dengan kerja keras dan kerja cerdas bersama.
***
Judul: Perum Bulog sebagai off Taker Gabah Petani
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
