MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Kamis (31/07/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “KOK BISA BERAS SPHP DIOPLOS ?” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Program Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, serta mengendalikan inflasi. Program ini dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional (NFA) bersama Perum Bulog. Tujuan utama program ini adalah untuk :
– Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dengan menyediakan beras dengan harga yang terjangkau, pemerintah bertujuan untuk mengurangi dampak fluktuasi harga pasar terhadap masyarakat.
– Mengendalikan inflasi. Dengan menjaga harga beras tetap stabil, pemerintah dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
– Mendukung masyarakat berpendapatan rendah. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah sekaligus menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Program SPHP merupakan kebijakan untuk membantu masyarakat yang daya belinya relatif rendah.
Dalam program ini, pemerintah menyalurkan beras dengan harga yang telah ditentukan, yaitu:
– Zona 1: Rp 10.900/kg
– Zona 2: Rp 11.500/kg
– Zona 3: Rp 11.800/kg
Untuk diketahui, beras SPHP dapat diperoleh di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, dan toko-toko lainnya yang menjadi mitra Perum Bulog. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas pangan nasional.
Belum selesai urusan beras premium oplosan kini mencuat kasus beras kualitas rendah disulap menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog. Peneliti Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai pengoplosan ini ganggu program pemerintah dalam atasi kemiskinan.
Hal ini, jelas merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan. Padahal program SPHP, dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok, namun praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya.
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menghadapi krisis beras dan memastikan ketersediaan pangan strategis, termasuk mengatasi pengoplos beras kualitas rendah menjadi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Berikut beberapa strategi yang diterapkan:
– Operasi Pasar Terbuka. Pemerintah melakukan operasi pasar terbuka untuk menstabilkan harga beras di pasar domestik dan memberikan kepastian pasokan kepada masyarakat.
– Infrastruktur Transportasi dan Penyimpanan. Investasi dalam infrastruktur pertanian, seperti jalan, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan, untuk meminimalkan kehilangan pasca panen dan meningkatkan efisiensi distribusi beras.
– Pengembangan Teknologi Pertanian. Mengedukasi petani tentang teknik pertanian modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang efisien, serta manajemen lahan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas beras.
– Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait untuk merespons krisis pangan dengan cepat dan efektif.
– Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Beras. Meningkatkan kualitas benih, pengolahan, dan pengemasan beras untuk meningkatkan daya saing beras Indonesia di pasar global.
– Kemandirian Pangan. Meningkatkan produksi beras dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor beras dan mencapai kemandirian pangan nasional.
Dalam menghadapi pengoplos beras kualitas rendah, sehingga menjadi beras SPHP, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan standar kualitas beras yang ditetapkan. Dengan demikian, diharapkan kualitas beras yang beredar di pasar dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat memperoleh beras yang berkualitas.
Program Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) memang diarahkan untuk menurunkan harga beras dan menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia. Berikut beberapa poin penting tentang program ini :
– Tujuan. Program SPHP bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyediakan beras berkualitas dan terjangkau.
– Harga. Pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras SPHP sebesar Rp12.500/kg atau Rp62.500/pak untuk wilayah Jawa.
– Distribusi. Program ini dilaksanakan secara serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia, dengan kerja sama antara Perum BULOG, PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III.
– Pengawasan. Pemerintah melakukan pengawasan ketat untuk memastikan penyaluran beras SPHP tepat sasaran dan tidak terjadi penjualan di atas HET.
Dengan demikian, program Beras SPHP diharapkan dapat membantu menurunk an harga beras dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan pokok yang terjangkau. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
***
Judul: KOK BISA BERAS SPHP DIOPLOS ?
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
