MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Minggu (04/05/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “”Epes Meer”” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Arti dari kata epes meer adalah cengeng, gampang menangis atau menjerit-jerit jika kesakitan. Penyebab “epes meer” (tidak berani) dalam bahasa Sunda dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi. Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah pertama, rasa takut terhadap sesuatu atau seseorang dapat membuat seseorang merasa tidak berani.
Kedua, kurangnya kepercayaan diri dapat membuat seseorang merasa tidak berani untuk melakukan sesuatu. Ketiga, pengalaman negatif di masa lalu dapat membuat seseorang merasa tidak berani untuk melakukan sesuatu yang serupa. Dan keempat, rasa tidak siap atau tidak siap secara mental dapat membuat seseorang merasa tidak berani.
Dalam konteks yang lebih luas, “epes meer” dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal (seperti kepercayaan diri) dan faktor eksternal (seperti lingkungan atau situasi). Tertarik oleh semakin banyaknya anak bangsa yang bersikap epes meer saat menghadapi masalah, tulisan kali ini akan menyorot lebih dalam, bagaimana hal itu dapat terjadi.
Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa banyak orang merasa “epes meer” (tidak berani) saat ini pertama ketergantungan pada teknologi. Dengan ketergantungan pada teknologi dapat membuat orang merasa kurang percaya diri untuk melakukan sesuatu tanpa bantuan teknologi. Kedua, kurangnya pengalaman dalam menghadapi tantangan dapat membuat orang merasa tidak berani.
Ketiga, tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat dapat membuat orang merasa tidak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Keempat, kurangnya pendidikan karakter yang menekankan keberanian dan percaya diri dapat mempengaruhi seseorang. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda-beda. Sikap epes meer, kini mulai mewabah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, ketika para pemimpin suatu bangsa, mulai mempertontonkan arogansi kekuasaan nya. Sikap pemimpin yang tidak bersahabat dengan bawahannya, membuat kesulitan bagi bawahan untuk menyampailan gagasan dan pemikiran terbaiknya.
Lebih gawat lagi, ketika para penguasa menampakan diri sebagai sosok yang anti kritik. Pemimpin sangat alergi jika ada anak buahnya yang mengkritik kebijakan yang dibuatnya. Akibatnya wajar bila kemudian muncul satir bagi seorang pemimpin yang gila kekuasaan. Dikatakan “ceuk aing soto nya soto” sekalipun yang disantapnya itu adalah “sayur lodeh”.
Suasana seperti ini, benar-benar terasa dalam dunia Pemerintahan di Tanah Merdeka ini, baik di tingkat Nasional atau pun Daerah. Di tingkat Kabupaten atau Kota misalnya, sosok Bupati atau Walikota, benar-benar tampil sebagai sosok penentu bagi jenjang karir bawahannya. Dengan kekuasaan dan kewenangannya, Bupati atau Walikota dapat menentukan nasib dan kehidupan bawahannya.
Seorang staf yang ketahuan doyan “menggugat” kebijakan Bupati atau Walikota, jangan harap dirinya bakal dipromosikan menjadi Kepala Dinas, tapi bisa jadi dirinya akan ditempatkan pada posisi jabatan yang paling tidak disukai para pegawai. Terlebih kalau gugatannya itu dirilis di banyak media. Bagi pegawai yang demikian, siap-siap saja untuk dinon-jobkan.
Begitu hebatnya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Bupati atau Walikota dalam dunia birokrasi di tingkat Kabupaten atau Kota, membuat banyak pegawai yang terpaksa bersikap epes meer. Mereka pun terekam lebih senang memerankan diri sebagai “pegawai yes men” dari pada memposisikan diri sebagai staf yang inovatif dan produktif.
Menariknya, kalau Bupati atau Walikota tersebut bernasib sial dan terkena operasi-tangkap-tangan (OTT) oleh KPK, maka golongan pegawai kritis dan idealislah yang tampak paling senang dan sumringah. Mereka pasti akan berani menyebut hidangan yang disantapnya adalah ‘sayur lodeh’. Mereka tidak lagi akan menyebut soto, karena memang bukan soto.
Terpilihnya Prabowo sebagai Presiden NKRI periode 2024-2029, diharapkan mampu merubah sikap birokrat bangsa ini yang cenderung dihinggapi penyakit epes meer. Prabowo sendiri, selama ini terekam sebagai pemimpin bangsa yang selalu mengumandangkan perlunya berbuat SATU antara TUTUR KATA dan PERBUATAN.
Itu sebabnya, kalau dunia birokrasi di negeri ini, ingin mengalami perubahan yang sifatnya fundamental, maka para birokrat di negeri ini perlu dengan cepat mereposisi diri untuk secepatnya berkiprah seperti yang disampaikan Presiden Prabowo diatas. Jangan lagi ada birokrat yang hipokrit. Tidak pada tempatnya pula birokrat bersikap epes meer.
Akhirnya penting disampaikan birokrat adalah seseorang yang bekerja di lembaga pemerintah atau organisasi birokrasi, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur pemerintah. Birokrat dapat bekerja di berbagai tingkat pemerintahan, seperti birokrat yang bekerja di lembaga pemerintah pusat, seperti kementerian atau departemen. Atau, birokrat yang bekerja di lembaga pemerintah daerah, seperti dinas atau badan.
Tugas birokrat yang utama adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.
Lslu, mengelola sumber daya, seperti anggaran dan personel. Dan melayani masyarakat dengan memberikan informasi dan bantuan. Birokrat yang epes meer, akan sulit melakukan tugas yang butuh tanggungjawab sebesar itu.
***
Judul: Kiprah Bulog Mengokohkan Ketahanan Pangan
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
