MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Jum’at (12/09/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Dari Komisi IV DPR Untuk Badan Pangan Nasional” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Mb Titiek Soeharto, politisi Partai Gerindra yang sekarang dipercaya untuk memimpin Komisi IV DPR, belum lama berselang, telah “menyemprot” Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dengan kalimat yang cukup simpatik dan layak mendapat acungan jempol dari segenap warga bangsa. Mb Titiek mempertanyakan, mengapa cadangan beras Pemerintah yang ada, dibiarkan menumpuk di gudang-gudang Perum Bulog ?
Semprotan kalimat Ketua Komisi IV DPR ini, boleh jadi merupakan kelanjutan atas hasil reses Mb Titiek dan kawan-kawan beberapa bulan lalu, yang me emukan adanya beras berkutu di gudang Bulog di daerah seputar Jogjakarta. Komisi IV DPR, tentu tidak ingin beras yang menumpuk di gudang Bulog menjadi masalah baru dalam.dunia perberasan nasional.
Indikasi ke arah itu sebetulnya telah disuarakan oleh Ombudsman RI. Salah seorang anggotanya menyebut saat ini ditengarai ada sekitar 300 ribu ton beras di gudang Bulog yang terancam.turun mutu. Kita tahu persis beras turun mutu adalah kondisi di mana kualitas beras menurun atau tidak sesuai dengan standar yang diharapkan.
Beberapa indikator beras turun mutu antara lain bau tidak sedap. Beras memiliki bau tidak sedap atau bau apek. Kemudian, warna tidak normal. Beras memiliki warna yang tidak normal, seperti kekuningan atau kecoklatan. Lalu, ditemukannya kutu atau serangga. Beras mengandung kutu atau serangga lainnya. Bisa juga kerusakan fisik. Beras memiliki kerusakan fisik, seperti pecah atau remuk. Dan kandungan air yang tinggi. Beras memiliki kandungan air yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau pertumbuhan jamur.
Beras turun mutu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertama, penyimpanan yang tidak tepat. Beras disimpan di tempat yang lembab, panas, atau tidak bersih. Kedua, kurangnya pengawasan. Dalam hsl ini, kurangnya pengawasan terhadap kualitas beras. Ketiga, kerusakan selama proses. Kerusakan selama proses pengolahan atau pengangkutan.
Beras turun mutu dapat berdampak pada kualitas makanan yang dibuat dari beras tersebut, serta dapat mempengaruhi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk memantau kualitas beras dan melakukan penyimpanan yang tepat untuk menjaga kualitas beras.
Komisi IV DPR “menyemprot” Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, terkait menumpuknya beras di gudang Bulog, karena pemerintah dinilai tidak efektif dalam mengelola stok beras. Ketua Komisi IV DPR, Mb Titiek Soeharto, menyatakan bahwa stok beras di Bulog harus berputar dan tidak hanya disimpan di gudang, karena hal ini dapat merugikan negara.
Mb Titiek Soeharto juga menyebutkan bahwa jika 100 ribu ton beras terbuang, negara bisa rugi sekitar Rp1,2 triliun. Oleh karena itu, Komisi IV DPR mendesak Bapanas untuk segera mengguyur stok beras Bulog ke pasar. Per 3 September 2025, persediaan beras di Bulog mencapai 3,95 juta ton, namun penyaluran beras Bulog pada tahun ini tergolong rendah, yaitu hanya 0,7 juta ton per 12 Agustus 2025 ¹.
Dengan demikian, penyemprotan lewat penegasan tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah meningkatkan efektivitas pengelolaan stok beras dan mempercepat penyaluran beras Bulog ke pasar untuk menstabilkan harga dan meningkatkan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Kita percaya, apa yang disampaikan Komisi IV DPR ini, bukan hanya sekedar basa-basi politik, yang masuk telinga kiri dan langsung keluar dari telinga kanan. Atau hanya sebuah gugur kewajiban para Wakil Rakyat dalam sebuah Rapat Kerja di DPR. Tapi yang lebih utama lagi adalah sampai sejauh mana “suara” Komisi IV DPR ini dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata di lspangan.
Itu sebabnya dengan adanya semprotan dari Komisi IV DPR, Bapanas sebaiknya segera melakukan beberapa hal berikut :
– Mengguyur Stok Beras ke Pasar. Bapanas perlu meningkatkan penyaluran beras Bulog ke pasar untuk menstabilkan harga dan meningkatkan ketersediaan beras bagi masyarakat.
– Mengoptimalkan Penyaluran Beras Impor. Bapanas harus memastikan bahwa beras impor yang tersimpan di gudang Bulog segera disalurkan ke masyarakat, seperti 400 ton beras impor di Mamuju yang belum tersalurkan.
– Merevisi Kebijakan Penyaluran Bansos. Bapanas perlu mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan penyaluran bansos beras agar lebih fleksibel dan tidak memberatkan masyarakat, seperti kasus lansia 82 tahun yang harus berjalan kaki ke kantor desa untuk mendapatkan bansos.
– Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Stok Beras. Bapanas harus meningkatkan efektivitas pengelolaan stok beras untuk mencegah kerugian negara akibat kerusakan atau penyalahgunaan beras.
– Memperhatikan Ketersediaan Beras di Daerah. Bapanas perlu memperhatikan ketersediaan beras di daerah-daerah yang kekurangan beras, seperti Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, dan memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh beras dengan mudah.
Semoga demikian.
***
Judul: Dari Komisi IV DPR Untuk Badan Pangan Nasional
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
