MajmusSunda News, Kolom Artikel/Opini, Jumat (05/09/2025) – Artikel Serial Tropikanisasi dan Kooperatisasi berjudul “Biaya Arogansi dan Ignoransi Manfaat Rice Bran terhadap Kesehatan Rakyat dan Bangsa Indonesia” ini ditulis oleh: Prof. Dr. Ir. H. Agus Pakpahan, M.S., Pinisepuh Majelis Musyawarah Sunda (MMS) dan Rektor IKOPIN University Bandung.
“Berapa harga yang harus dibayar bangsa ketika pemangku kebijakan dan kita semua mengabaikan bukti ilmiah dan kearifan lokal rice bran? Jawabannya: Rp 2.000 triliun per tahun dan generasi yang terancam stunting.”
Pendahuluan: Arogansi Kebijakan yang Berdampak Multigenerasi
Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan RI mengungkap fakta mencengangkan: lebih dari 20% balita Indonesia mengalami stunting, sementara penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan stroke menjadi pembunuh tertinggi. Ironisnya, solusi untuk mengatasi krisis ini justru dibuang setiap hari dalam bentuk dedak (rice bran) pada proses penggilingan beras putih.
Bung Karno pernah berpidato, “Pangan rakyat adalah persoalan hidup matinya bangsa.” Pernyataan ini harus dimaknai secara mendalam: bukan hanya tentang ketersediaan kalori, tetapi tentang kualitas gizi yang menentukan masa depan bangsa. Apalagi ketika sumber nutrisi itu justru diabaikan dan dibuang percuma.
Damaged Function: Dampak Pembuangan Rice Bran terhadap Kesehatan
Pembuangan 11 juta ton rice bran setiap tahun telah menciptakan krisis gizi tersembunyi dengan dampak yang masif:
1. Dampak pada Kesehatan Balita dan Anak-Anak
- Stunting: 21,6% balita Indonesia (5,4 juta anak) mengalami stunting. Kondisi ini mengurangi produktivitas mereka di masa dewasa, dengan potensi kerugian ekonomi jangka panjang mencapai Rp 1.200 triliun.
- Wasting: 7,1% balita (1,7 juta anak) mengalami wasting, dengan biaya pengobatan mencapai Rp 17-25,5 triliun per tahun.
- Bukti Klinis: Studi Tim Uji Klinis Rice Bran dari Colorado State University di Mali dan Nicaragua membuktikan bahwa konsumsi 1-5 gram rice bran per hari pada balita dapat mencegah stunting.
2. Dampak pada Kesehatan Dewasa
- Diabetes Melitus: 19,5 juta penderita menghabiskan biaya pengobatan Rp 292,5-390 triliun per tahun.
- Penyakit Jantung dan Stroke: 15,3 juta penderita menghabiskan Rp 382,5-535,5 triliun per tahun.
- Kanker Usus: 360.000 kasus baru membutuhkan biaya pengobatan Rp 36-72 triliun per tahun.
Total kerugian ekonomi langsung dan tidak langsung mencapai ±Rp 2.000 triliun per tahun – setara dengan 60% APBN Indonesia tahun 2024.
Mengapa Kerugian Ini Terus Terjadi?
Kebijakan pangan nasional masih terfokus pada ketahanan pangan berbasis kuantitas, bukan kualitas gizi. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk beras hanya mengatur parameter fisik dan kimia dasar, tanpa mempertimbangkan nilai gizi. Bahkan, SNI beras premium membatasi kandungan rice bran hingga maksimal 5%, yang berarti secara tidak langsung mendorong pembuangan nutrisi terpenting.
Solusi: Revolusi Kebijakan Pangan
Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan langkah-langkah strategis:
1. SNI Beras Patriot Bangsa: Mengklasifikasikan beras berdasarkan nilai gizinya; Beras coklat dikategorikan sebagai Beras Patriot Bangsa dengan logo khusus; Beras putih wajib mencantumkan peringatan kesehatan tentang berkurangnya zat gizi mikro.
2. Insentif Fiskal dan Non-Fiskal: Subsidi selektif untuk petani dan penggiling yang memproduksi Beras Patriot Bangsa; Pembebasan PPN untuk Beras Patriot Bangsa; Prioritas pembelian pemerintah untuk Beras Patriot Bangsa dalam program bantuan pangan.
3. Edukasi dan Kampanye Nasional: Gerakan “Sehari Seperti Baduy” untuk mendorong konsumsi beras coklat; Kampanye tentang manfaat rice bran untuk kesehatan.
Dampak yang Diharapkan: 1. Penurunan angka stunting dan wasting pada balita; 2. Penghematan biaya kesehatan hingga Rp 2.000 triliun per tahun; 3. Peningkatan produktivitas generasi masa depan, dan; 4. Keadilan bagi petani melalui nilai tambah yang lebih tinggi.
Penutup: Saatnya Mengubah Kebijakan Pangan
Pembuangan rice bran bukan hanya masalah teknis, tetapi pemborosan sumber daya nasional yang merugikan kesehatan dan ekonomi bangsa. Dengan menerapkan kebijakan yang berfokus pada kualitas gizi, kita dapat mengubah kerugian triliunan rupiah menjadi investasi untuk masa depan.
Mari wujudkan revolusi pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
***
Noted:
Tropikanisasi adalah sebuah konsep transformatif yang merujuk pada proses mengangkat, memulihkan, dan memodernisasi kekayaan tropis—baik dalam pangan, budaya, ekonomi, maupun spiritualitas—sebagai fondasi kedaulatan dan keberlanjutan bangsa tropis seperti Indonesia.
Judul: Biaya Arogansi dan Ignoransi Manfaat Rice Bran terhadap Kesehatan Rakyat dan Bangsa Indonesia
Penulis: Prof. Agus Pakpahan
Editor: Jumari Haryadi
Sekilas Info Penulis
Prof. Agus Pakpahan memimpin IKOPIN University sejak 29 Mei 2023 untuk periode 2023–2027. Ia dikenal sebagai ekonom pertanian yang menaruh perhatian pada penguatan ekosistem perkoperasian dan tata kelola kebijakan publik.
Di bawah kepemimpinan Agus Pakpahan, IKOPIN mendorong kemitraan strategis dan pembenahan tata kelola kampus, termasuk menyambut inisiatif pemerintah agar IKOPIN bertransformasi menuju skema Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kemenkop UKM—sebuah langkah untuk memperkuat daya saing kelembagaan dan mutu layanan pendidikan. “Pendidikan yang berpihak pada kemajuan adalah jembatan masa depan,” demikian ruh visi yang ia usung.
Lahir di Sumedang, 29 Januari 1956, Agus Pakpahan menempuh S-1 di Fakultas Kehutanan IPB (1978) dan meraih M.S. Ekonomi Pertanian di IPB (1981). Ia kemudian meraih Ph.D. Ekonomi Pertanian dengan spesialisasi Ekonomi Sumber Daya Alam dari Michigan State University (1988). Latar akademik ini mengokohkan reputasinya di bidang kebijakan sumber daya alam, pertanian, dan pembangunan pedesaan. “Ilmu adalah cahaya; manfaatnya adalah sinar yang menuntun,” menjadi prinsip kerja ilmiahnya.
Kariernya panjang di pemerintahan: bertugas di Bappenas pada 1990-an, lalu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (1998–2002). Di tengah restrukturisasi, ia memilih mundur pada 2002—sebuah sikap yang tercatat luas di media arus utama.
Sesudahnya, Agus Pakpahan menjabat Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Agroindustri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan (2005–2010), memperlihatkan kapasitasnya menautkan riset, kebijakan, dan bisnis negara. “Integritas adalah kompas; kebijakan adalah peta,” ringkasnya tentang tata kelola.
Sebagai akademisi-pemimpin, Agus Pakpahan aktif membangun jejaring dan kurikulum. Kunjungan kerja ke FEB UNY menegaskan orientasi penguatan kompetensi usaha dan koperasi, sementara di tingkat lokal ia melepas ratusan mahasiswa KKN untuk mengabdi di puluhan desa di Sumedang—mendorong pembelajaran kontekstual dan solusi nyata bagi masyarakat. “Belajar adalah bekerja untuk sesama,” begitu pesan yang kerap ia gaungkan pada kegiatan kampus.
Di luar kampus, kiprah Agus Pakpahan terekam dalam wacana publik seputar hutan, pertanian, ekonomi sirkular, dan perkoperasian—menginspirasi komunitas petani serta pemangku kepentingan untuk berinovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai gotong royong.
Esai dan pandangan Agus Pakpahan di berbagai media bereputasi menunjukkan konsistensinya pada pembangunan yang adil dan berkelanjutan. “Kemajuan tanpa keadilan hanyalah percepatan tanpa arah; keadilan memberi makna pada laju,” adalah mutiara yang merangkum jalan pikirannya.
