MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Kamis (26/06/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Beras SPHP” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Babak baru Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kini mulai menggelinding. Banyak media sosial merilis, Pemerintah bakal kembali mengguyur pasar dengan beras murah lewat program SPHP mulai akhir Juni 2025. Namun, beras murah ini tidak digelontorkan secara nasional, melainkan hanya untuk daerah-daerah yang betul-betul membutuhkan, terutama di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo menjelaskan, SPHP tahun ini memang tidak digelontorkan sepanjang tahun seperti sebelumnya. Pemerintah memilih skema penyaluran yang lebih selektif dan tepat sasaran, demi menjaga keseimbangan harga di tingkat petani dan konsumen. SPHP dikeluarkan harus sesuai dengan peruntukan.
Jadi misalnya pada waktu kita tidak panen, panennya terbatas, perlu stabilisasi harga dan pasokan, itu SPHP dikeluarkan. Dan itu Pemerintah menugaskan Bulog seizin ratas atau rakortas. Di sisi lain, SPHP sempat dihentikan setelah Februari karena saat itu pemerintah tengah menjaga agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tetap stabil di angka Rp6.500 per kg.
Pertanyaan kritisnya, mengapa sekarang Pemerintah kembali bakalan menggelontorkan kembali beras SPHP di akhir Juni 2025 atau malah dipercepat pelaksanaannya ? Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 4,2 juta ton dan stok beras di gudang Bulog yang melimpah membuat pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan berbagai langkah strategis.
Ada beberapa kemungkinan alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk menggelontorkan lagi Stok Pangan Pemerintah (SPHP). Pertama untuk menjaga stabilitas harga. Dengan menggelontorkan SPHP, pemerintah dapat membantu menjaga stabilitas harga beras di pasar, sehingga harga tidak melonjak tinggi dan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau.
Kedua, mengurangi stok beras yang melimpah. Dengan stok beras yang melimpah di gudang Bulog, pemerintah mungkin ingin mengurangi stok tersebut untuk menghindari kerugian akibat kerusakan atau penurunan kualitas beras. Ketiga, meningkatkan ketersediaan beras. Menggelontorkan SPHP dapat membantu meningkatkan ketersediaan beras di pasar, sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan lebih mudah.
Keempat, mendukung program bantuan pangan. Pemerintah mungkin ingin menggunakan stok beras untuk mendukung program bantuan pangan, seperti bansos beras, untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Atas hal demikian, pemerintah dapat menggunakan stok beras untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk menjaga stabilitas harga, mengurangi stok beras yang melimpah, meningkatkan ketersediaan beras, dan mendukung program bantuan pangan.
Dengan digelontorkannya Beras Stok Pangan Pemerintah (SPHP), beberapa masalah yang mungkin timbul adalah dampak pada harga gabah. Peningkatan pasokan beras di pasar dapat menyebabkan harga gabah di tingkat petani turun, sehingga dapat merugikan petani. Kemudian, kerugian petani. Jika harga gabah turun terlalu rendah, petani mungkin tidak dapat menutupi biaya produksi, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi petani.
Bisa juga ketergantungan pada Impor. Jika produksi beras dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan, pemerintah mungkin harus mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dapat meningkatkan ketergantungan pada impor. Atau
berdampak pada kualitas beras. Jika beras SPHP yang digelontorkan memiliki kualitas yang rendah, maka dapat mempengaruhi kualitas beras di pasar dan merugikan konsumen.
Namun, dalam penyelenggaraannya, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, seperti mengatur jumlah pasokan. Pemerintah dapat mengatur jumlah pasokan beras SPHP ke pasar untuk menghindari kelebihan pasokan yang dapat menyebabkan harga gabah turun.
Lalu, mengatur Harga. Pemerintah dapat mengatur harga beras SPHP untuk memastikan bahwa harga gabah di tingkat petani tetap stabil dan menguntungkan. Kemudian, meningkatkan kualitas beras. Pemerintah dapat meningkatkan kualitas beras SPHP untuk memastikan bahwa beras yang digelontorkan memiliki kualitas yang baik dan tidak merugikan konsumen.
Dengan begitu, Pemerintah dapat mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan digelontorkannya beras SPHP dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tinggal sekarang, bagaimana Perum Bulog sebagai operator pangan Pemerintah dapat menggarapnya dengan serius dan profesional.
Akhirnya patut dicatat, dengan digelontorkannya Beras Stabilisasi Pasoksn dan Harga Pangan (SPHP), beberapa harapan yang mungkin dicapai adalah menjaga stabilitas harga. Artinya, Pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga beras di pasar, sehingga harga tidak melonjak tinggi dan masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau.
Bisa juga meningkatkan ketersediaan beras. Pemerintah berharap dapat meningkatkan ketersediaan beras di pasar, sehingga masyarakat dapat membeli beras dengan lebih mudah. Selain itu dapat mengurangi inflasi. Pemerintah berharap dapat mengurangi inflasi dengan mengendalikan harga beras, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi.
Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan beras yang terjangkau dan tersedia, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bahkan juga dapat mengurangi Kemiskinan. Pemerintah berharap dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan bantuan pangan yang terjangkau dan tersedia bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ujung-ujungnya, Pemerintah berharap dapat mencapai beberapa tujuan strategis dengan digelontorkannya beras SPHP, termasuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketersediaan beras, mengurangi inflasi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan.
***
Judul: Beras SPHP
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
