MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Jum’at (08/08/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Mestinya, Bulog Mampu Mengendalikan Harga Beras” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Fenomena kenaikan harga beras saat ini menunjukkan tren kenaikan yang terukur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga beras premium di penggilingan naik sebesar 0,82 persen pada Januari 2025. Kenaikan harga beras ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Banyak media melaporkan, dalam beberapa hari terakhir, harga beras di pasar mengalami kenaikan cukup signifikan. Paling tidak, ada lima faktor yang membuat harga beras mengalami kenaikan. Pertama, lemahnya pengendalian rantai distribusi. Keterlambatan penyerapan panen petani oleh Bulog dan belum maksimalnya cadangan beras pemerintah (CBP) dalam meredam gejolak harga di pasar.
Kedua, keterlibatan tengkulak dan spekulan. Mereka dapat memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan dengan membeli gabah petani dengan harga rendah dan menjual beras dengan harga tinggi. Ketiga, kebijakan penghentian impor. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, kebijakan ini dapat berdampak pada ketersediaan dan keterjangkauan beras di dalam negeri.
Keempat, permainan harga oleh pedagang besar. Artinya, pedagang besar dapat mempengaruhi harga beras di pasar dengan cara menimbun stok atau mengatur harga. Kelima, stok dan distribusi yang tidak efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa stok beras cukup dan distribusinya efektif hingga ke wilayah rentan pangan.
Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras di Indonesia terus meningkat, bahkan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pada Januari 2025, harga rata-rata beras di tingkat eceran mencapai Rp14.668 per kilogram. Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi strategi stabilisasi harga pangan dan memastikan ketersediaan beras yang cukup untuk masyarakat.
Masalah utama dengan naiknya harga beras adalah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Beberapa masalah yang timbul antara lain, tekanan ekonomi pada rumah tangga. Kenaikan harga beras memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga, terutama bagi mereka yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pangan.
Selanjutnya, kesulitan ekonomi bagi keluarga. Kenaikan harga beras dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian, terjadi ketidakpastian pangan. Kenaikan harga beras dapat mengakibatkan kurangnya akses terhadap pangan, terutama bagi mereka yang sudah berada dalam kondisi rentan, sehingga memicu masalah gizi dan kesehatan.
Adanya reaksi sosial. Kenaikan harga beras juga dapat memicu reaksi sosial, seperti protes atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, yang dapat menciptakan ketegangan sosial dan politik. Selain itu melahirkan dampak pada petani. Naiknya harga beras juga menyebabkan turunnya pendapatan para petani karena biaya produksi yang meningkat, seperti pupuk dan pestisida, serta ketergantungan pada musim dan cuaca.
Dalam jangka panjang, kenaikan harga beras dapat memperburuk stabilitas sosial dan ekonomi negara jika tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah. Itu srbabnya, sedini mungkin Pemerintah perlu segera mengendaliksn agar tidak melahirkan hal-hal yang tidak diharapksn. Pemerintah perlu secepatnya tampil dengan jurus-jurus ampuhnya.
Dihadapkan pada persoalan diatas, berbagai langkah pengendalian untuk menjawab kenaikan harga beras dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang utama harus digarap adalah meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pemerintah dapat memberikan dukungan teknologi pertanian, peningkatan kualitas benih, dan pendampingan petani untuk menerapkan praktik pertanian yang efisien.
Selanjutnya mengembangkan diversifikasi pangan. Artinya, mendorong produksi pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian dapat mengurangi tekanan pada pasokan beras dan memperluas opsi konsumsi pangan masyarakat. Bisa juga menerapkan kebijakan subsidi yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan kebijakan subsidi pupuk, benih, dan harga beras tepat sasaran untuk mendukung petani dan masyarakat kurang mampu.
Selain itu, transparansi informasi pasar dan regulasi harga. Memperkuat transparansi informasi pasar dan regulasi harga beras akan membantu mengurangi spekulasi harga dan melindungi konsumen dari praktik tidak sehat. Atau dengan melakukan penguatan Perum Bulog. Dalam hal ini, Perum Bulog dapat diperkuat untuk mengendalikan harga di pasar dengan meningkatkan kapasitasnya dalam menyerap gabah dan mengatur stok beras nasional.
Kemudian, penguatan cadangan pangan Pemerintah (CBP). Pemerintah dapat meningkatkan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama menjelang hari-hari besar seperti Ramadhan. Bisa juga dengan operasi pasar. Pemerintah dapat melakukan operasi pasar untuk menambah pasokan beras dan menstabilkan harga.
Terakhir dilakukan pengawasan distribusi. Artinya. pengawasan distribusi beras perlu ditingkatkan untuk mencegah praktik kartel dan memastikan harga yang adil bagi konsumen. Pengawasan ini penting, agar distribusi beras sampai ke pasar tidak melahirkan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi para pelaku pasar itu sendiri.
Semoga jadi pencermatan kita bersama.
***
Judul: Mestinya, Bulog Mampu Mengendalikan Harga Beras
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
