MajmusSunda News, Solo, Selasa (21/10/2025) – Dr. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., Wakil Menteri Dalam Negeri, secara resmi membuka Pentaloka Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) dengan tema “Layanan Primer Kuat, Indonesia Sehat”. Acara tersebut berlangsung di Lorin Hotel Solo, Jalan Adi Sucipto Nomor 47, Kenaiban, Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Kementerian Kesehatan, Sekretaris Daerah Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, serta para tenaga ahli pendamping desa dari seluruh Indonesia.
Pentaloka Nasional ini membahas sejumlah program prioritas, antara lain AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM); Makan Bergizi Gratis (MBG); Stunting; Kawasan Tanpa Rokok (KTR); Hipertensi; Kanker Serviks; serta Manajemen Risiko Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh ADINKES bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus dalam rangka monitoring dan evaluasi Program RSSH GF ATM. Tujuannya adalah mendiseminasikan hasil evaluasi, memperkuat integrasi program ATM dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta menyepakati langkah bersama menuju eliminasi AIDS, TBC, dan malaria pada tahun 2030.
Dalam sambutannya, Bima Arya menekankan pentingnya pengawalan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saya sepakat bahwa urusan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) ini bukan soal percepatan, melainkan memastikan bahwa seluruh prosedur tetap dijalankan dengan benar sehingga semua Sekolah Pemberi Pelayanan Gizi (SPPG) memenuhi standar—baik dari segi kehalalan, higiene, maupun sanitasi. Ini bukan berarti percepatan lantas mengabaikan prosedur. Ketika kepala daerah diminta mempermudah perizinan, bukan berarti semua prosedur dilewati atau dibypass,” tegas Bima.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. “Saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua dunia dalam hal angka kematian akibat TBC. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara kepala daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah strategis—seperti yang pernah kita lakukan saat menangani pandemi Covid-19. Protokolnya sudah ada: bagaimana melakukan pelacakan (tracing), intervensi, baik untuk kasus positif maupun negatif,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran di kalangan kepala daerah. “Mohon para kepala daerah benar-benar diingatkan. Tidak semua kepala daerah update mengenai isu tuberkulosis. Mereka yang hadir di sini tentu memiliki komitmen tinggi, tetapi yang tidak hadir mungkin tingkat awareness, kewaspadaan, dan kesiagaannya belum setara dengan para kepala dinas. Oleh karena itu, rasa urgensi ini harus disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat menerapkan strategi percepatan penemuan dan penanganan kasus TBC,” pungkasnya.
*****
Judul: Wakil Menteri Dalam Negeri Membuka Secara Resmi Pentaloka Nasional ADINKES
Jurnalis/Penulis: Asep Zaenal Mustofa (AZM)
Editor: A. Noor
