MajmusSunda News, Rabu (04/11/2026) – Artikel berjudul “Republik Patronase Para Centeng” ini ditulis oleh: Yudi Latif, Ph.D, pria kelahiran Sukabumi, Jawa Barat dan Anggota Dewan Pinisepuh/Karamaan/Gunung Pananggeuhan Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Ada yang ganjil dalam republik ini. Negara yang lahir dari perjuangan dan cita-cita kemerdekaan, serta diselenggarakan berdasarkan konstitusi, justru kerap diperlakukan dengan logika kepemilikan.
Birokrasi dibentuk untuk mengabdi kepada kepentingan publik, tetapi tak jarang dijalankan dengan naluri patronase. Jabatan disebut amanah, tetapi acap menjadi upeti; kewenangan disebut mandat, tetapi kerap menjelma alat transaksi. Meritokrasi menjadi hiasan pidato, sementara loyalitas kepada patron diam-diam menggeser loyalitas kepada institusi.
Ada ironi yang getir dalam republik ini. Para politisi sipil yang semestinya menjadi penjaga supremasi sipil justru sibuk menarik aparat negara ke dalam orbit kepentingan partisan. Mereka seolah lupa bahwa supremasi sipil bukanlah lisensi untuk menjadikan institusi negara sebagai perkakas kekuasaan. Ia adalah prinsip bahwa seluruh aparatur negara harus tunduk kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada selera dan kepentingan patron politik.
Ketika birokrasi dipersonalisasi dan institusi dipolitisasi, batas antara pengabdian kepada negara dan kesetiaan kepada kelompok menjadi kabur. Persoalan ini menjadi semakin serius ketika merambah kepolisian.
Sebagai institusi dengan kewenangan koersif dan otoritas penegakan hukum, kepolisian semestinya berdiri di atas semua kepentingan faksi. Netralitasnya bukan sekadar etika profesi, melainkan prasyarat tegaknya negara hukum.
Karena itu, dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang menyeret nama pejabat dan mantan pejabat tinggi kepolisian, apabila terbukti, bukan sekadar intrik personal atau perselisihan internal. Ia membuka pertanyaan lebih mendasar tentang sejauh mana institusi negara telah terseret ke dalam pertarungan jejaring kekuasaan.
Konsekuensinya mulai terlihat: politik berisiko kehilangan watak demokratis dan berubah menjadi gelanggang adu jaringan, adu pengaruh, saling sandera, saling bongkar, dan saling cakar. Bukan lagi terutama pertarungan gagasan dan program, melainkan perebutan kendali atas instrumen-instrumen negara.
Jangan buru-buru menganggap pertikaian antarelite sebagai pertarungan antara kebenaran dan kejahatan. Bisa jadi, yang sedang berlangsung hanyalah perselisihan di antara mereka yang selama ini sama-sama merasa berhak menguasai kandang.
Inilah paradoks kekuasaan berbasis patronase: mereka yang terbiasa meminjam tangan kekuasaan untuk menekan lawan, pada akhirnya bisa menjadi korban dari tangan yang sama. Mereka mengira sedang menunggangi mesin negara, padahal perlahan membesarkan kekuatan yang tak lagi sepenuhnya bisa mereka kendalikan.
Betapa ironisnya sebuah republik: demokrasi dirayakan di podium, konstitusi dikutip dalam pidato, reformasi birokrasi dipromosikan dalam dokumen, tetapi di belakang panggung para patron sibuk memelihara barisan dan berebut wilayah pengaruh. Rakyat diminta percaya bahwa semua itu demi stabilitas negara, sementara negara justru diperlakukan seperti barang rampasan.
Negara bukan perusahaan keluarga. Birokrasi bukan perkumpulan loyalis. Kepolisian bukan pasukan partisan. Dan republik bukan kandang tempat para patron memelihara centeng untuk saling berhadapan.
Sebab, ketika negara dijadikan alat oleh para pemegang kuasa, jangan heran jika pada akhirnya para pemegang kuasa itu sendiri justru menjadi sandera dari alat yang mereka bangun.
***
Judul: Republik Patronase Para Centeng
Penulis: Yudi Latif, Ph.D
Editor: Raka Alvaro Triputra
Sekilas tentang penulis
Prof. Yudi Latif adalah seorang intelektual terkemuka dan ahli dalam bidang ilmu sosial dan politik di Indonesia. Pria yang lahir Sukabumi, Jawa Barat pada 26 Agustus 1964 ini tumbuh sebagai pemikir kritis dengan ketertarikan mendalam pada sejarah, kebudayaan, dan filsafat, khususnya yang terkait dengan Indonesia.
Pendidikan tinggi yang ditempuh Yudi Latif, baik di dalam maupun luar negeri, mengasah pemikirannya sehingga mampu memahami dinamika masyarakat dan politik Indonesia secara komprehensif. Tidak hanya itu, karya-karyanya telah banyak mengupas tentang pentingnya memahami identitas bangsa dan menguatkan nilai-nilai kebhinekaan.
Sebagai seorang akademisi, Yudi Latif aktif menulis berbagai buku dan artikel yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan dan Islam di Indonesia. Salah satu karya fenomenalnya adalah buku “Negara Paripurna” yang mengulas konsep dan gagasan mengenai Pancasila sebagai landasan ideologi dan panduan hidup bangsa Indonesia.
Melalui bukunya tersebut, Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu yang dapat menjembatani perbedaan dan memperkokoh keberagaman bangsa. Gagasan-gagasan Yudi dikenal memperkaya wacana publik serta memperkuat diskusi mengenai kebangsaan dan pluralisme dalam konteks Indonesia modern.
Di luar akademisi, Yudi Latif juga aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Indonesia. Melalui perannya ini, ia berusaha membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmennya dalam mengedepankan nilai-nilai kebangsaan membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh pemikir yang berupaya menjaga warisan ideologi Indonesia.
