MajmusSunda News, Kolom OPINI, Jawa Barat, Sabtu (16/08/2025) – Artikel dalam Kolom OPINI berjudul “Menjaga Kejayaan Perberasan Nasional” ini ditulis oleh: Ir. Entang Sastraatmadja, Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat dan Anggota Forum Dewan Pakar Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Majelis Musyawarah Sunda (MMS).
Dalam dunia perberasan, bangsa kita pernah berjaya. Dilihat dari Piagam Penghargaan kelas dunia yang diterima pada tahun 1984 dan 2022, Indonesia mampu memproklamirkan diri sebagai bangsa yang berswasembada beras. Pada tahun-tahun tersebut, produksi beras dalam negeri cukup melimpah. Di kedua tahun itu, Indonesia mampu membebaskan diri dari impor beras.
Namun sangat disayangkan, dalam tahun 2924 kembali bangsa kita harus mengandalkan impor guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri, khususnya untuk memperkuat cadangan beras nasional dan Program Banruan Pangan Beras. Impor beras tak dapat dielakan. Untuk tahun 2024, Pemerintah telah melakukan impor beras sekitar 4,5 juta ton. Sebuah angka cukup fantastis,
Tingginya impor beras yang ditempuh, bisa disebut sebagai salah satu faktor penyebabnya adalah, karena produksi beras secara nasional terekam turun dengan angka cukup signifikan. Turunnya produksi beras ditahun-tahun terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi/Ma’ruf Amin, betul-betul cukup mengharukan. Secara jujur, Pemerintah mengaku sedikitnya ada 10 penyebab turunnya produksi beras.
Ke 10 penyeban tersebut adalah pertama adalah volume pupuk subsidi dikurangi 50 persen. Amran mencatat alokasi pupuk subsidi pada 2021 sebanyak 8,78 juta ton. Namun tiap tahun alokasi pupuk turun hingga hanya 4,73 juta ton tahun ini. Kedua adalah sebanyak 17 hingga 20 persen petani tidak bisa menggunakan Kartu Tani. Ketiga adalah petani hanya diberi pupuk satu kali tanam.
Keempat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa mencatat 30 juta orang tidak boleh menerima pupuk. Kelima, alsintan (alat dan mesin pertanian) sudah tua. Keenam adalah kekeringan akibat El Nino. Ketujuh adalah saluran irigasi 60 persen kondisinya perlu direhabilitasi. Kedelapan, jumlah petugas penyuluh lapangan (PPL) hanya 50 persen dari kebutuhan. Kesembilan bibit unggul berkurang. Dan kesepuluh anggaran turun.
Turunnya produksi beras nasional, sangat tidak baik jika dibiarkan dengan begitu saja. Kita harus segera mencarikan jalan keluar terbaiknya. Ke 10 penyebab diatas perlu ditangani satu per satu, sehingga terukur pencapaian nya. Jika dicermati ke 10 penyebab tersebut, betul tidak semuanya menjadi Kementerian Pertanian. Tapi, ada juga yang terkait dengan Kementerian/Lembaga lain.
Sebut saja soal 60 % saluran irigasi yang rusak dan butuh perbaikan. Hal ini jelas bukan tanggungjawab Kementerian Pertanian semata, tapi lebih berkaitan dengan tugas fungsi Kementerian PU. Itu sebabnya, Kementerian PU perlu lebih proaktif dalam merehabilitasi saluran irigasi yang rusak tersebut. Kerusakan irigasi ini telah berlangsung sejak lama.
Yang tidak habis pikir, mengapa pagu anggaran Pemerintah untuk Kementerian Pertanian dikurangi ? Betapa merananya para petani padi di Tanah Merdeka, karena anggaran dikurangi maka produksi beras jadi turun cukup signifikan. Lebih sedih lagi, karena kekurangan beras untuk memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri, terpaksa kita harus impor beras.
Impor beras tahun ini dinilai impor yang cukup fantastis. Direncanakan kita telah impor sekitar 4,5 juta ton beras. Dengan impor sejumlah itu betapa senangnya para petani padi luar negeri karena mampu menyedot devisa negara kita. Bayangkan, betapa senang nya para petani padi dalam negeri, jika devisa itu digunakan untuk kebutuhan petani padi di dalam negeri.
Kalau saja kita tidak melakukan impor, tidak mungkin akan muncul isu dugaan mark up impor beras yang diangkat oleh LSM dan ditudingkan ke Bapanas dan Perum Bulog. Tidak terjadi pula demurrage beras yang tertahan di pelabuhan, sehingga harus membayar denda dengan nilai cukup besar. Lebih jauhnya lagi, tidak mungkin aka prasangka buruk terhadap Perum Bulog sebagai operator pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Begitulah luka-liku impor beras. Selalu saja ada opini miring yang menyertainya. Impor beras memang dibenci tapi juga direstui. Keinginan untuk menyetop impor beras, sebetulnya telah mengemuka sejak lama. Itu sebabnya, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan produksi beras secara nasional. Slogan stop impor dan genjot produksi, sering terdengar di berbagai kesempatan.
Sayangnya, kemauan politik Pemerintah untuk menggenjot produksi setinggi-tingginya menuju swasembada, kelihatannya tidak diiringi oleh tindakan politik yang mendukung. Kalau saja Pemerintah serius ingin membangun pertanian sebagaimana yang dikomitmenkan, mestinya 10 penyebab turunnya produksi beras diatas tidak perlu terjadi.
Tapi, fakta menunjukan lain. Kemauan politik dan tindakan politik, sepertinya belum menyatu dalam strategi pembangunan pertanian kita. Kemauan politik terkesan seperti yang mengecat langit, namun tindakan politiknya seolah-olah kesulitan untuk menapakan kaki ke bumi. Akibatnya, banyak program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan target.
Begitu pun dengan upaya untuk menjaga kejayaan perberasan nasional. Kisah sukses swasembada beras 1984 dan 2022, terlihat semakin sulit untuk diwujudkan lagi di masa depan, jika dan hanya jika, tidak ada perubahan yang mendasar dalam skenario pembangunan pertanian nasional. Disinilah perlu adanya revitalisasi pembangunan pertanian, khususnya sektor perberasan.
Di stopnya impir beras oleh Pemerintahan Presiden Prabowo mulai tahun 2025, betul-betul sebuah langkah positip dalam meeujudkan kekokohan ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan bangsa dan negara. Penghentian impor beras, benar-benar merupakan pilihan strategis dikala bangsa ini berjuang mewujudkan swasembada pangan. Inilah penerapan konsep revitalisasi perberasan yang patut diberi acungan jemp.
Revitalisasi sendiri bisa dimaknai sebagai upaya pemberian “darah baru” atau “giving a new life” terhadap pelaku utama dan pelaku usaha sektor perberasan. Semua harus bahu-membahu. Pemerintah dimintakan tampil selaku “prime mover”, baik dalam desain perencanaan atau pelaksanaan nya. Begitu pula dengan kalangan dunia usaha, akademisi, komunitas dan media. Kita pantas menjaga kejayaan perberasan yang kita raih sekarang.
***
Judul: Menjaga Kejayaan Perberasan Nasional
Penulis: Ir. Entang Sastraatmadja
Editor: Jumari Haryadi
